Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) membuat kota tersebut porak-poranda. Hingga kemarin, aktivitas perkantoran, perekonomian, dan pendidikan masih lumpuh. Meski demikian, secara umum situasi keamanan berangsur-angsur membaik.

Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, beberapa toko di daerah Kota Jayapura masih tutup. Begitu juga sekolah dan pasar. Sebagian warga memilih berada di rumah untuk menghindari munculnya aksi lanjutan. Terlihat beberapa petugas PLN mulai memperbaiki jaringan kabel yang dibakar massa.

Di jalanan yang relatif lengang, terlihat anggota kepolisian berseliweran. Mereka berpatroli untuk mengamankan jalanan. Pengamanan dilakukan karena muncul massa yang mengatasnamakan Masyarakat Nusantara yang melakukan aksi tandingan. Mereka adalah sekelompok warga yang tidak setuju dengan aksi demo anarkistis Kamis lalu. Massa kemarin beraksi sambil membawa bendera Merah Putih. Mereka marah lantaran tempat usaha dibakar peserta demonstrasi Kamis lalu.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel Cpl Eko Daryanto mengakui bahwa situasi di Kota Jayapura belum sepenuhnya kondusif. Namun, aparat keamanan akan terus berupaya memberikan rasa aman. ”Aktivitas masyarakat belum sepenuhnya normal, tapi tadi ada orang tua yang mengantar anaknya sekolah,” kata Eko. Soal sektor ekonomi, Eko melihat belum ada aktivitas di Jayapura. ”Kami berharap aktivitas masyarakat di Jayapura segera berjalan normal meskipun masih ada kekhawatiran. Masyarakat masih trauma, mudah-mudahan cepat normal,” harapnya.

Empat Napi Kabur
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyesalkan aksi massa yang membakar dan menjebol Lapas Abepura Kamis lalu (29/8). “Empat orang narapidana (napi) melarikan diri,” katanya.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto menjelaskan, kejadian bermula saat Kepala Lapas Abepura Kornelles mendapat informasi adanya pergerakan massa ke arah lapas pukul 09.30 WIT. Kornelles lantas memerintahkan penghentian sementara layanan kunjungan. Pihak lapas kemudian mengajak seluruh napi berdialog. Dia menyampaikan alasan penghentian kunjungan. Setelah itu Kornelles meminta para napi kembali ke dalam blok tahanan masing-masing. “Tapi, napi tidak mau. Alasannya ingin menonton televisi untuk mengetahui kondisi di luar,” terang Ade.

Sekitar pukul 14.00 terjadi keributan. Diduga dipicu beberapa napi yang memanfaatkan situasi di luar lapas. Mereka melempar batu ke arah perkantoran lapas. Pihak lapas kemudian menghubungi Polri dan TNI untuk meminta bantuan pengamanan. Sayang, bantuan datang terlalu lama. Sekelompok napi memanfaatkan situasi kacau tersebut untuk melarikan diri. Mereka kabur melalui pos atas dengan menyerang petugas dan berusaha merampas senjata. Kornelles memerintah petugas tersebut menyelamatkan diri. Lompat dari pos atas. “Satu petugas pos atas mengalami patah tulang. Bengkel kerja yang berada di dekat masjid Lapas Abepura dibakar napi. Sumbernya diduga dari ban yang dibakar,” jelas Ade.

Pukul 19.28 Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas konflik Papua. Setelah rapat, Jokowi kembali mengulang pernyataan sebelumnya. Dia menuturkan, semua yang melanggar hukum harus ditindak tegas. Tidak ada toleransi bagi perusuh maupun rasialis. “Baik aparat hukum, militer, bahkan oknum sipil. Tanpa kecuali,” tandas mantan wali kota Solo itu. Presiden juga memerintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua segera dipulihkan. Kerusakan fasilitas umum segera diperbaiki. Dengan begitu, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas pemerintahan bisa pulih. “Saya percaya bahwa warga Papua cinta damai. Cinta kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi.

DPR Minta Jokowi Ngantor di Papua
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, masyarakat di sepanjang pantai Papua sebenarnya menghendaki kedamaian, tetapi masyarakat di pegunungan sebaliknya. “Masyarakat pegunungan ini terprovokasi sekelompok kecil,” urainya. Saat ini Polri mengajak tokoh masyarakat, seperti kepala suku dan tokoh agama, untuk langsung turun melakukan negosiasi dengan masyarakat. Dengan demikian, terjadinya bentrokan bisa dicegah. “Tidak terjadi bentrokan kok,” paparnya.

Sementara itu, kalangan DPR meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk mencegah meluasnya gejolak di Papua. Salah satu caranya dengan berkantor sementara di Papua. “Ini penting untuk meredakan ketegangan di Papua,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen kemarin.

Menurut dia, kehadiran presiden secara langsung bisa berdampak positif. Presiden bisa mendengar langsung keluhan masyarakat Papua.

“Kami sarankan presiden segera ke Papua. Kalau bisa berkantor di Papua dalam beberapa hari ini sangat baik. Tentu dengan perangkat pengamanan yang lengkap,” kata Riza. Apalagi, papar dia, saat pemilihan presiden lalu, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menang mutlak di Papua. Perolehan suara mereka lebih dari 90 persen. Karena itu, dia yakin Jokowi mampu mengatasi kemelut Papua. “Mudah-mudahan Pak Jokowi mau datang agar ketegangan mereda,” ujarnya.

Sementara itu, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto kemarin berdialog dengan beberapa tokoh Papua dan Papua Barat. Para tokoh itu adalah Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, Samuel Tabuni, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham Abaidata, dan Alfred Papare. Wiranto mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar sejam itu, para tokoh sepakat mengakhiri suasana tegang di Papua. Mereka juga sepakat untuk tidak mencari kesalahan perseorangan atau kelompok terkait insiden di Papua. “Tetapi, mencari solusi terbaik agar suasana panas ini bisa segera reda,” ujar dia di kantor Kemenko Polhukam.

Pemerintah juga menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri di Papua tidak akan melakukan tindakan represif. Tetapi, menjaga rakyat agar tidak bertindak anarkistis. “Kami sudah perintahkan jangan represif, jangan pakai peluru tajam,” imbuh Wiranto. Penanganan kerusuhan akan mengedepankan cara persuasif, edukatif, dan kompromistis.

Samuel Tabuni, tokoh pemuda Papua asal Nduga, meminta pemerintah melibatkan anak-anak muda Papua dalam pembuatan kebijakan nasional maupun provinsi. Sebab, mayoritas massa yang turun ke jalan merupakan anak muda. “Kalau anak-anak muda itu pikirannya tidak dirangkul, Papua tidak ada masa depan yang baik dalam negara ini,” tegasnya. Dia juga mengkritik pemerintah yang terkesan lamban melakukan penegakan hukum kasus rasisme. Padahal, tindakan rasis itu terjadi sejak lama. “Kami harus demo, baru ada proses hukum. Itu menjadi amarah bagi orang Papua hari ini,” kritiknya. Dia juga meminta pemerintah menghentikan operasi militer di Nduga.


SUMBER