- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Mentri Keuangan Tidak Setujuh Pemindahan Ibu Kota Dan Tak Beri Dana
TS
zolaid
Mentri Keuangan Tidak Setujuh Pemindahan Ibu Kota Dan Tak Beri Dana
Pemerintah tak menganggarkan dana khusus untuk pembangunan ibu kota baru dalam rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.Hal ini lantaran desain terkait rencana tersebut belum final.
Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi dana untuk pembangunan ibu kota baru akan dilakukan setelah proses perencanaan selesai.Namun, ia tak menyebut pasti waktu pemerintah mulai menganggarkannya dalam APBN.
“Pemindahan ibu kota tidak masuk RAPBN karena masih dalam proses perencanaan. Itu bergantung desain akhir. ucap Sri Mulyani,Jumat 16/8
Dalam kesempatan yang sama. Menteri perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya siap mengucurkan dana sekitar belasan miliar untuk membiayai rencana induk atau master plan pemindahan ibu kota.
“Jadi kami sudah antisipasi dana di Bappenas . Tapi sifatnya lebih ke persiapan. Kalau yang kami di Bappenas belasan miliar untuk paster plan.”kata dia.
Halyang sma juga dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (RUPR). Bambang menyebut kementrian itu menyediakan dana antisipasi untuk pembangunan ibu kota baru lebih bear dari yang disiapkan oleh Bappenas.
“Kalau PUPR lebih ke urban design, kemudian segi legalitas tanahnya dan mungkin perkerasan lahan. PUPR mungkin dana yang disiapkan lebih sedikit dari kami karena ada perkerasan lahan. Jelas Bambang.
Bambang menambahkan bahwa pemerintah hanya akan menggunakan APBN sekitar rp93 Triliun untk membangun ibu kota baru di Pulai Kalimantan. Angka itu tak melebihi 20 Persen dari total dana yang dibutuhkan mencapai Rp500 triliun.
Pemerintah berencana menyewakan sejumlah aset di DKI Jakarta. Kemudian. hasil dari kerja sama itu akan digunakan untuk membangun ibu kota baru.
Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi dana untuk pembangunan ibu kota baru akan dilakukan setelah proses perencanaan selesai.Namun, ia tak menyebut pasti waktu pemerintah mulai menganggarkannya dalam APBN.
“Pemindahan ibu kota tidak masuk RAPBN karena masih dalam proses perencanaan. Itu bergantung desain akhir. ucap Sri Mulyani,Jumat 16/8
Dalam kesempatan yang sama. Menteri perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya siap mengucurkan dana sekitar belasan miliar untuk membiayai rencana induk atau master plan pemindahan ibu kota.
“Jadi kami sudah antisipasi dana di Bappenas . Tapi sifatnya lebih ke persiapan. Kalau yang kami di Bappenas belasan miliar untuk paster plan.”kata dia.
Halyang sma juga dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (RUPR). Bambang menyebut kementrian itu menyediakan dana antisipasi untuk pembangunan ibu kota baru lebih bear dari yang disiapkan oleh Bappenas.
“Kalau PUPR lebih ke urban design, kemudian segi legalitas tanahnya dan mungkin perkerasan lahan. PUPR mungkin dana yang disiapkan lebih sedikit dari kami karena ada perkerasan lahan. Jelas Bambang.
Bambang menambahkan bahwa pemerintah hanya akan menggunakan APBN sekitar rp93 Triliun untk membangun ibu kota baru di Pulai Kalimantan. Angka itu tak melebihi 20 Persen dari total dana yang dibutuhkan mencapai Rp500 triliun.
Pemerintah berencana menyewakan sejumlah aset di DKI Jakarta. Kemudian. hasil dari kerja sama itu akan digunakan untuk membangun ibu kota baru.
SUMBER : INDOZOLA
muhamad.hanif.2 dan 2 lainnya memberi reputasi
1
2.3K
38
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan