alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Rumah Warga tak Dipasang Listrik meski Sudah Bayar, Manajer PLN Bilang Dilarang BPODT
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d53a790c9518b53e216cce2/rumah-warga-tak-dipasang-listrik-meski-sudah-bayar-manajer-pln-bilang-dilarang-bpodt

Rumah Warga tak Dipasang Listrik meski Sudah Bayar, Manajer PLN Bilang Dilarang BPODT

Rumah Warga tak Dipasang Listrik meski Sudah Bayar, Manajer PLN Bilang Dilarang BPODT

Rumah warga Dusun Sileang-leang, Kecamatan Ajibata, Tobasa yang gagal mendapat aliran listrik.

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBASA - Pelanggan PLN di sejumlah tempat di Kabupaten Toba Samosir merasa kesal karena tak mendapat pelayanan yang wajar.

Togi Mangatas Butar-butar, Warga Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata mengatakan, pembayaran biaya untuk pemasangan listrik sudah dilunasi setahun lalu, namun hingga Selasa (13/8/2019) rumah-rumah mereka di sekitar Lokasi The Kaldera Toba Nomadic Escape di Sigapiton yang merupakan pilot projecnya Badan Pengelola Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT) tidak kunjung dipasangi listrik.

"Pembayaran sudah berlangsung sejak setahun lalu,"ujar Togi di Sigapiton.

Sejumlah data-data pembayaran biaya pemasangan ditunjukkan Togi. Antara lain permohonan PSB PLN di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata atas nama Mangatas Togi Butarbutar dengan nomor registrasi 1211312004358 tanggal 3 Agustus 2018.

Kemudian, Serti Butarbutar dengan Registrasi 1211312004357 dan Marisi Silalahi nomor Registrasi 1211312004334 11 Juli 2018. Termasuk Agnes Margaretha Lase nomoe registrasi 121130175719 pada 11 Maret 2019.

Sayangnya, pemilik rumah-rumah yang persis berada di Bukit Talpe Bonaniaek, Dusun Sileangleang Desa Sigapiton pupus harapannya menikmati cahaya listrik.

Mereka hanya bisa 'gigit jari' melihat kawat dan tiang listrik dengan tegangan tinggi bagai jemuran raksasa terpasang rapi di depan rumahnya. Arus tersebut digunakan untuk menerangi The Kaldera Toba Nomadic Escape di Sigapiton yang baru-baru ini dikunjungi Presiden Jokowi.

Beberapa kali, Togi dan rekannya telah berusaha mengingatkan kembali pihak PLN yang pemasangannya telah mereka bayar melalui rekening PLN. Hingg kini, PLN tak kunjung memasang listrik dengan beberapa alasan, meski sudah dibayar.

Togi mengatakan, ada indikasi larangan pihak BPODT terhadap pihak PLN. Alasannya, Togi dan rekan-rekan terus berjuang mempertahankan hak ulayat adat mereka yang diyakini betul berada di dalam lokasi pilot projecnya BPOPDT.

Mirisnya sebelum Presiden tiba di lokasi beberapa wakru lalu, kata Togi sejumlah aparat keamanan dan Sat Pol PP Pemkab Tobasa meminta untuk membuka paksa spanduk di markas perjuangan tanah adat Marga Butarbutar Sigapiton.

"Konon kata mereka (aparat keamanan) spanduk bertuliskan status lahan tersebut dianggap mengganggu kedatangan Presiden bersama rombongan,"ujarnya.

Togi juga berpendapat, Pemkab Tobasa telah membohongi Presiden terkait informasi status lahan di zona BODT seluas 386,5 ha yg disebut telah selesai dan clear. Padahal, hingga saat ini lokasi masih sengketa dgn masyarakat sekitar. blm ada penyelesaian terkait status lahan.

Joy Sihaloho, Manajer PLN Area Siantar ketika dikonfirmasi Tribun membenarkan bawha Togi Mangatas Butarbutar telah membayar biaya pemasangan instalasi listrik bersama beberapa warga lainnya.

Namun, kata dia, yang menjadi kendala ketika BPODT menyurati PLN agar tidak melakukan pemasangan di rumah-rumah sekitaran The Toba Caldera Nomadic Escave.

"Iya, itu benar. Permasalahannya lahan itu miliknya BPODT," ujarnya.

Sesuai surat yang diterima dari Direktur BPODT, Ari Prasetio dijelaskannya lahan itu milik BPODT. Selain BPODT, Pemkab juga ikut melarang pemasangan jaringan listrik tersebut.

Disinggung soal apa yang diketahui PLN terkait histori lahan warga, sehingga Joy beralasan PLN menggagalkan pemasangan, Joy tidak dapat menjelaskan secara detail."Itu kan mereka (warga) mengklaim itu lahannya. Sudah ada surat BPODT menyatakan itu," kata dirinya yakin.

Namun, ke depan mengatasi persoalan tersebut kata Joy tiga pihak ini (PLN, BPODT dan pihak Togi Mangatas Butar-butar selaku pemohon) sebaiknya bertemu. "Tapi kami berharap, kalau ada yang memfasilitasi pertemuan antara PLN, BPODT dan pihak pemohon kami siap hadir. Kami bukan tidak mau memasang, tapi kami takut digugat," tambahnya.

Namun, sesuai informasi yang dihimpun dari Basar Simanjuntak beberapa waktu lalu Direktur Pemasaran BPODTmengakui ada sejumlah persoalan yang masih berlangsung. Menurutnya, sebagian rumah tersebut baru didirikan warga. Lalu, tanah itu diperoleh BPODT dari Pemerintah.

"Tanah itu sebenarnya kosong dan dianggap hutan lindung. Lalu, warga milik Oppu Ondol Butarbutar," katanya.
Basar mengakui, masalah tersebut telah menjadi momok. Katanya, proses komunukasi telah berlangaung juga selama tiga tahun. "Masalah-masalah seperti ini memang kendala utama beberapa program strategis nasional di seluruh Indonesia. Sama juga yang dihadapu dengan pembangunan jalan tol," bebernya.

Dalam penyelesaian masalah itu, menurut Basar BPODT juga tengah terjepit. "Karena ada konsekwuensi hukum, maka kami pun sebenarnya terjepit. Kalau kami tidak membuat surat larangan memperjuangkan pemerintah dan KLHK, kami juga dianggap salah. Kami tidak bisa sefleksibel swasta dalam hal ini," ujarnya.

(Jun-tribun-medan.com)

https://medan.tribunnews.com/2019/08...dilarang-bpodt

Carut marut masalah listrik di Indonesia masih sangat banyak, mau ganti rezim sekalipun monopoli PLN tentang listrik ini menyedihkan dan akan selalu sama setiap episodenya, seperti penjajahan bangsa sendiri, harusnya swasta masuk, inovasi sumber daya terbarukan harusnya udah lah jangan cukup wacana, kalo perlu buat tenaga nuklir, jangan pula membuat sebuah program dg intrik politik, ya masalah proyek pembangkit listrik aja udah dikorupsi para politisi di senayan, belom yg menang tender, dan akan seallau sama setiap episodenya, satu problem yg belom terselesaikan, pemerataan untuk listrik di seluruh pelosok negeri.
profile-picture
apollion memberi reputasi
Diubah oleh dsturridge15
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
Tuh jok dibohongin anak buah lo....hahaha....skip emoticon-Traveller
lah klo kaga mau pasang gegara itu yah balikin dong duitnya emoticon-Hammer2
Siapkan laskar 7jt onta idiot untuk demo.
Ada campur tangan luar...
Padahal rumah2 liar bantaran kali sampe kolong jembatan layang bisa pada punya listrik + meterannya (legal)...
Ada bengkel las yg bayarannya standart saja...
Asal bisa main mata, cingcay-lah..
Quote:


kalo cuma balikin sih enteng, semua akan jadi kebiasaan, gagal pasang balikin, gagal korup balikin, iniasalah wanprestasi PLN pada pelanggan krn di twtangga terpasang
kok bisa sih di intervensi BPODT emoticon-Bingung
Sorry komen agak OOT

Emang uda waktunya PLN ini "DIHAJAR", gali sana gali sini tiap tahun bikin macet jalan tp masi tetep suka mati lampu zzz ( and i am not talking about the last massive blackout, but that "regular" PLN blackout)

Klo Ibukota aja masih suka mati lampu, harusnya itu petinggi2 PLN MUNDUR, emang ga ada rasa malu, uda kompetensi ga ada tp ga mao mundur

Liat aja cara petingginya handle masalah.... bos besarnya mati lampu malah nyuruh ikhlas... trus yg paling konyol bos satunya bilang bakal cut gaji pegawai ( really?? you think this will solve the issue??? i can't believe that this is the capacity of your brain....) emoticon-Nohope
profile-picture
alslakraditossh memberi reputasi
Diubah oleh DamnBusteR
Lihat 1 balasan
Waduh. Ko bisa gitu ya? Padahal dah bayar. Semoga cepet cepet ada jalan keluar nya deh, dan semoga segera teraliri arus listrik emoticon-Mewek
Quote:


jadi itu tanah punya siapa sebetulnya? hutan lindung (yang berarti punya pemerintah) atau tanah adat (punya warga)? pemerintah mau bikin proyek wisata di hutan lindung (milik negara) jadi ada orang bangun properti untuk wisata disana lalu mendadak diklaim itu tanah adat yang ga diurus?

kalau status tanah masih sengketa ga jelas ya emang kayanya pln ga bisa dipasang dulu sih, balikkin aja dulu duitnya ke warga untuk sementara. kalau untuk proyek wisatanya - kalau ga mau ribet sidang tanah-milik-siapa-ini, pindahin aja lokasi wisatanya

mending balikin dulu duidny terus masalah sengketa lhan diselesaikan dulu jd kan pihak pln g takut lagi pasang pln kesana
Quote:


Gue paham apa maksud nya, status tanah itu & persoalan humas yg belom terselesaikan, jika tanah itu hak Ulayat, secara tak langsung ada orang dr luar mengakusisi tanah yg bukan haknya, kalo dipikir status tanah "hutan lindung" dan secara aturan gak boleh ada aturan mendirikan bangunan, yg harus disalahakan kasus ini ya KLHK krn carut marut pemetaan wilayah sesuai status dan peruntukannya, anda baca data berapa luasan hutan lindung & hutan adat hampir tak jelas, krn zonasinya detail, dan kultur sosial yg beragam, bisa aja itu bukan hutan adat, tp udah ada masyarakat bermukim disitu, statusnya akan selalu berbau politisi, gak mungkin juga rakyat malak ganti rugi ke developer / pemerintah krn ada gara2 proyek, paling paling kasus di Kalimantan nabrak tenak dg ganti rugi ratusan kali lipat .
profile-picture
alter memberi reputasi
Bukan urusan saya

emoticon-Wakaka
ini sih karena sengketa lahan, PLN ditahan BPODT biar ga masang listrik di area sengketa

harusnya tanggung jawab si joko ini, dia mampir kesana tp bisa ga tau masyarakatnya kena masalah. presiden ABS sih emoticon-Traveller
semoga bisa ketemu solusi yg memuaskan semua pihak
Ini antara pemerintah buat masalah, ato orang gotham buat masalah... Silakan, pilih yg mana...
panggil kpk dong, suruh masuk sana pak pres
Quote:


Mengembangkan tenaga listrik murah & terbarukan, menyebabkan PLN "kehilangan" lahan. Yang juga katanya, PLN selalu merugi. emoticon-Cape deeehh
PLN gak heran. Yg di pusat korupsi, yg di daerah byar pet dan masang seenaknya
Jokowi kehilangan taring kah? Dulu dia bisa ngotot lewat jalan yang gak sesuai rute di Medan buat ngecek kualitas jalan di kota Medan yang buruk dari jaman ane kecil sampe skarang. Ini kok giliran ada sengketa di dekat tempat dia menginap, dia bisa gak tau? Lagi dipakein kacamata kuda ya, sama bos proyek?
bukan urusan saya..


ttd. jongos
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di