alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Citizen Journalism /
Usulkan Amandemen Terbatas UUD 1945, PDIP Pastikan Presiden Tetap Dipilih Rakyat
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d53a4acbe0f7c44b81f1068/usulkan-amandemen-terbatas-uud-1945-pdip-pastikan-presiden-tetap-dipilih-rakyat

Usulkan Amandemen Terbatas UUD 1945, PDIP Pastikan Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Usulkan Amandemen Terbatas UUD 1945, PDIP Pastikan Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Wacana Amandemen UUD 1945 kembali hadir di tengah pembicaraan publik akhir-akhir ini. Salah satu pengusung ide tersebut adalah PDI Perjuangan.

Partai pemenang Pemilu 2019 ini mengajukan rekomendasi Amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Meski demikian, Amandemen Konstitusi yang digagas PDI Perjuangan ini hanya terbatas pada soal itu saja. Bukan pada urusan lainnya, seperti pemilihan Presiden atau masa jabatannya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan, amandemen terbatas UUD 1945 yang partainya ajukan, tidak akan mengubah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden.

Basarah menegaskan, konsep yang diajukan partainya tersebut tetap menempatkan pemilihan kepala negara diserahkan kepada suara rakyat.

Dalam Kongres ke-V lalu, PDI Perjuangan merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian, MPR RI memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

GBHN ini tidak sama dengan menjadikan MPR RI sebagai lembaga yang memilih presiden dan menjadikan presiden sebagai mandataris MPR.

Tujuan dari dihidupkannya kembali GBHN ini agar Indonesia memiliki peta jalan ke depan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, pergantian kepala pemerintah atau kepala daerah biasanya dibarengi dengan pergantian visi, misi dan program.

Hal tersebut membuat sebuah pembangunan tidak berjalan secara berkelanjutan. Bahkan, kadang antar kebijakan saling tabrakan dan tumpang tindih.

Selain itu, GBHN juga penting untuk kepastian hukum arah pembangunan nasional siapapun pemimpinnya kelak.

Apa yang digagas PDI Perjuangan di atas ada benarnya juga. Jangan sampai kita mengalami pergantian visi dan pandangan bangsa ke depan karena adanya pergantian pemimpin.

Cita-cita dan visi bangsa Indonesia memang harus jelas dalam GBHN agar siapapun yang memimpin tetap mengarahkan negara ke target yang sudah ditetapkan.
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di