Petugas menunjukkan sampel bahan bakar minyak (BBM) B-20, B-30, dan B-100 di Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Pelaksanaan program biodiesel B20 yang diklaim sukses membuat pemerintah optimistis untuk meningkatkan pemanfaatan bauran minyak sawit mentah hingga 30 persen pada awal tahun 2020.

“Saya ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 sudah pindah ke B30 dan selanjutnya pada akhir 2020 sudah loncat lagi ke B50,” kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat membuka rapat terbatas tentang biodiesel di Kantor Presiden, Senin (12/8/2019).

Jokowi mengakui, target yang dipasangnya dapat dengan efektif mengikis defisit neraca dagang yang makin terpuruk akibat performa ekspor minyak dan gas (migas) yang terus-terusan loyo.

Dalam hitungannya, jika B20 konsisten digunakan, maka negara bisa menghemat anggaran hingga AS$5,5 miliar (sekitar Rp78,63 triliun) per tahunnya.

“Ini angka yang gede banget. Dan yang tidak kalah penting, penerapan B20 akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar dan menimbulkan multiplier efek terhadap 17 juta petani dan pekerja di kelapa sawit,” kata Jokowi.

Bukan hanya pemanfaatan untuk bahan bakar kendaraan bermotor, Jokowi turut mengisyaratkan penggunaan CPO sebagai bahan bakar avtur.

Maka dari itu, dirinya berharap jajaran kabinetnya melakukan kajian lebih dalam atas potensi tersebut demi mengurang impor avtur yang turut berpengaruh pada harga tiket pesawat tersebut.

Sejalan dengan permintaan Kepala Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan kajian untuk pemakaian B30 yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan dipercepat penyelesaiannya dari Oktober menjadi September 2019.

Darmin mengklaim tidak ada kendala yang berarti selama masa uji coba dilakukan. Oleh karenanya, Darmin optimistis program B30 bisa dilakukan pada awal 2020.

Adapun realisasi penyerapan biodiesel B20 hingga 22 Juli 2019 sudah mencapai 97,5 persen. Darmin menyebut target itu kemungkinan tidak akan terpenuhi 100 persen lantaran pemerintah memberikan pengecualian bagi tiga perusahaan dan lembaga.

Pertama untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tetap harus menggunakan gas aeroderivative (untuk menggerakkan turbin) dan batu bara.

Kedua untuk bahan bakar kendaraan alutsista yang digunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ketiga untuk operasional PT Freeport Indonesia (PTFI). Darmin menjelaskan, posisi tambang Freeport yang berada di ketinggian dengan temperatur di bawah 15 derajat Celsius tidak memungkinkan bagi penggunaan B20.

“Kalau B20 masuk di ketinggian seperti itu, dia bisa beku,” tukas Darmin.

Realisasi penyerapan itu diklaim Darmin berimplikasi pada turunnya permintaan impor solar. Jika direrata, penurunan impor solar mencapai 45 persen secara bulanan (month-to-month) tahun 2019.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu memprediksi nilai impor solar yang bisa ditekan dari pemanfaatan B20 ini mencapai AS$3,4 miliar sampai akhir tahun, dengan asumsi nilai impor yang bisa ditekan sepanjang Januari-Juli 2019 mencapai AS$1,6 miliar.

“Ini kan tergantung harga solarnya berapa. Namanya penghematan itu kan jumlah FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang digunakan diganti solar yang tidak jadi diimpor,” tutur Darmin.

Kementerian ESDM mencatat target produksi biodiesel tahun 2019 sebesar 7,02 juta kiloliter (kl), lebih tinggi 3,56 persen dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 6,77 juta kl.

Sementara, realisasi produksi tahun 2018 sebesar 6,01 juta KL atau 88,77 persen dari target . Realisasi tahun 2018 ini meningkat 43,09 persen dari realisasi tahun 2017.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengklaim pihaknya siap menjalankan instruksi Jokowi untuk mengembangkan pemanfaatan CPO menggantikan solar.

“Harus bisa, ini harus bisa. Kalau tidak, industri sawit bisa jatuh banget. Ini soal supply and demand,” kata Dono.

Selama empat tahun berdiri, BPDPKS tercatat telah mengumpulkan RP43 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO. Sepanjang periode itu pula, produsen biodiesel menerima total insentif hingga Rp38,7 triliun—setara Rp7-8 triliun per tahun.

Pada 2018, BPDPKS mengklaim telah menyalurkan 70 persen dana pungutan ekspor untuk biodiesel, 22 persen untuk peremajaan sawit, dan 4 persen untuk dana cadangan.

Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, sarana dan prasarana dan promosi mendapat alokasi sama, masing-masing 2 persen.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ulai-awal-2020

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- BMKG: Pukul 22:57 WIT gempa melanda Kepulauan Aru

- Suara besar yang melampaui negara kecil

- Tanah negara harusnya tak bisa dispekulasi