alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
‘Ketidaktegasan Pemerintah Menjadi Akar Diskriminasi ‘
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d4ff08bf0bdb25ba301403c/ketidaktegasan-pemerintah-menjadi-akar-diskriminasi

‘Ketidaktegasan Pemerintah Menjadi Akar Diskriminasi ‘

‘Ketidaktegasan Pemerintah Menjadi Akar Diskriminasi ‘

 Kamis, 17 Nopember 2016  547 kali

‘Ketidaktegasan Pemerintah Menjadi Akar Diskriminasi ‘

Latuharhary  – Ini bukankali pertama kami mengunjungi  PasebanTri Panca Tunggal. Sempat dua tahun lalu kami dilibatkan dalam seremonial SarenTaun. Bangunan itu tampak begitu lapang, begitu pintu terbuka,  suasana sejuk langsung menyergab. Pintu kayuitu langsung mengantarkan kami ke Ruang Sri Manganti. Ruangyang saat ini diperuntukkan sebagai tempat menyelenggarakanrapatpersiapan upacara tahunan Seren Taun, juga sebagai ruang tamu dan tempatupacara pernikahan. Konon, ruang Sri Manganti adalah ruang rasa dimana manusiaharus menemukan kebijakan dalam hidup.

Di RuangSri Manganti terdapat Patung Puraga Baya dan relief bayi pembawa obor.Sedangkan pada dinding Ruang Jinem terdapat ornamen hias Resi Wisesa SukmanaTunggal (Kesatria Pinandita), raseksi, motif hias Banaspati dan JagadAyang-ayang. Pada tiang kedua ruang itu diukir ornamen bermotif suluran, praba,patran, dan beberapa motif ukir lainnya. Akan tetapi yang paling menyitaperhatian, di ruangan ini terdapat kursi singgasana.

Iniadalah salah satu sisi Paseban Tri Panca Tunggal. Tempat yang sejak 1978 telahditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Lokasinya di daerah KecamatanCigugur, Kabupaten Kuningan, yang menyerupai sebuah padepokan dan tempatmenimba ilmu budi dan kebatinan serta seni budaya, yang didirikan oleh PangeranSadewa Madrais Alibasa, pewaris tahta Kepangeranan Gebang, Cirebon Timur, padatahun 1840.

Akibatberkali-kali melawan kehendak VOC, maka pada awal abad ke-18 KepangerananGebang diserbu dan dibumihanguskan oleh VOC, gelar kepangeranan pun dicabut,dan wilayah Gebang yang mencakup daerah Ciawi sampai ke perbatasan Cilacapakhirnya dibagi-bagi untuk Keraton Kanoman, Kacirebonan dan Kasepuhan.

SetelahKepangeranan Gebang dibumihanguskan VOC, putra mahkota yang tersisa adalah PangeranSadewa Madrais Alibasa yang saat itu masih masih kecil. Madrais lalu dititipkanke Ki Sastrawardhana di Cigugur, dengan pertimbangan keamanan dan karenaCigugur pernah digunakan Mataram sebagai basis ketika menyerang VOC di Batavia.Di usia 18 tahun (1840), Pangeran Madrasi membangun gedung Paseban Tri PancaTunggal ini.

Di tempatini kami telah berjanji untuk bertemu dengan Dewi Kanti Setianingsih, keturunankeempat Pangeran Madrasi. Bukan untuk membicarakan latar sejarah tempatistimewa yang kami kunjungi tersebut, namun untuk menanyakan kepada beliauperihal kelangsungan kelompok agama minoritas dan kelompok kepercayaan di JawaBarat, khususnya sekelumit dinamika yang harus dialami oleh penganut agamaleluhur, Sunda Wiwitan.

Dewi Kanti kemudian mengajak kami ke ruangan yang lebih dalam, kamiberbincang cukup hangat di situ. Dengan suguhan teh hangat dan kue-kuetradisional, kami melontarkan sejumlah pertanyaan. Dewi Kanti tak segan untukmengungkapkan bahwa akar diskriminasi yang selama ini dialami oleh penganutagama minoritas dan penghayat kepercayaan adalah ketidaktegasan pemerintah,baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak memberikan dukungan yangdiharapkan penganut agama dan kepercayaan minoritas. Pada konteks penganutagama leluhur Sunda Wiwitan, kontribusi mereka hanya pada sebatas mengembangkanpotensi budaya. “Terakhir kunjungan dari Kyai Maman Imanul Haq dan Puti GunturSoekarno, justru mendapatkan informasi yang menyudutkan posisi masyarakatadat,” ungkap tokoh masyarakat Sunda Wiwitan Dewi Kanti ketika ditemui  di kediamannya, Cigugur-Kuningan, pada Senin31 Oktober 2016.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak cukup jelasdalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan sehingga berpotensimenyebabkan persoalan semakin berlarut-larut. Ia menyampaikan,  pada setiap momen Seren Taun yang yang diselenggarakan tiap tanggal 22 Rayagung-bulan terakhir padasistem penanggalan Sunda di pendopo Paseban Tri Panca Tunggal kediaman PangeranDjatikusumah yang didirikan tahun 1840, penyelenggara kerap mengundang pihakluar dalam rangka memperkenalkan potensi budaya yang dimiliki oleh KabupatenKuningan. “Termasuk potensi batik yang tengah kami kembangkan dan kami tidak pernahmendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan,” katanya.

Persoalan ini masih ditambah dengan lemahnya dukungan dari PemerintahPusat.  Mulai dari tidak adanya layananyang baik dalam data kependudukan, diskriminasi dalam pendidikan, masalah padapembuatan akte kelahiran, diskriminasi pada lapangan pekerjaan, danbentuk-bentuk diskriminasi lain.

“Bahkan kami mengidentifikasi sekolah adalah pintu bagi mereka untukmelakukan diskriminasi atas kami. Melalui sekolah dilakukan singkronisasi data identitasuntuk disampaikan ke pusat termasuk informasi mengenai agama yang dianut.Apabila data yang disampaikan tidak sesuai dengan 6 (enam) agama mainstream,akan muncul (dalam sistem) belum mengisi kolom agama dengan benar. Kami telahmelaporkan persoalan ini namun kami menyangsingkan penyelesaiannya akanberimbas pada perbaikan sistem nasional, hanya penyelesaian yang sifatnyakasuistik,” ungkapnya.

Pada konteks nasional, lanjutnya, pasca yudisial review UU No.1/PNPS/1965 tentangPencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, lemahnya pengakuan ataspenganut agama minoritas dan kelompok kepercayaan belum mengalami perkembanganyang berarti. “Saya begitu mengingat pernyataan dari Menteri Dalam Negeribeberapa waktu lalu yang dengan tegas menyampaikan bahwa agama minoritas danpenganut kepercayaan sebagai masalah yang harus segera diselesaikan padalahpersoalan pencatatan data kependudukan yang menjadi kewenangan KementerianDalam Negeri adalah persoalan penting yang tidak dapat disepelekan,” sesalnya.

Singkat kata, lanjutnya, kelompok minoritas di Jawa Barat banyakmenghadapi diskriminasi akibat pengenaan status penghayat kepercayaan.“Diskriminasi ini berlangsung begitu sistematis khususnya oleh para pejabatnegara. Pada konteks ini, kami sangat membutuhkan dukungan administratif daripemerintah,” sesalnya.

Disinggung mengenai apa sebenarnya yang menjadi harapannya bagi kelompokagama minoritas dan penghayat kepercayaan, Dewi Kanti dengan sangat lugas menyampaikan adanyakebijakan yang jelas terutama dari Presiden RI. “Upaya kami berjejaring diJakarta masih terbentur tidak harmonisnya kondisi kementerian (tidak singkron).Tidak ada informasi yang disharing  bersama antara kementerian ini. Presiden kamiharapkan dapat mengatasi persoalan ini sehingga dalam waktu tidak terlalu lamadapat segera diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)untuk perlindungan agama leluhur,” paparnya.

Saat ini, katanya, semua produk aturan begitu mengarah padapenyeragaman.  Aparat tidak mempunyai perspektifyang tepat untuk agama leluhur, bahkan cenderung melecehkan.  “Sangat terlihat ketiadaan wawasan tentangbagaimana budaya-budaya leluhur, kita sungguh tercerabut dari akar sejarah dantradisi. Kami ingin dihargai agar kami bisa berkembang dan mendidik anak-anakkami. Masyarakat kami telah ditekan secara psikologis. Sambil semua upaya iniberjalan, kami telah berupaya mendorong anak-anak kami untuk tidak rendah diridan melihat perbedaan di sekitarnya dalam konteks toleransi,” pungkasnya.  (Eva Nila Sari)

https://www.komnasham.go.id/index.ph...kriminasi.html
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
emoticon-Salah Kamar Berita & Politik cocok nie
ILUSTRASI - Penghayat kepercayaan dari aliran kepercayaan Pahoman Urip Sejati Magelang tengah melaksanakan kegiatan ritual kepercayaan di Sawangan, Magelang, Rabu (8/11/2017). - ist/Tribun Jogja

Warga yang Ganti Kolom Agama Meningkat, Penganut Penghayat Kepercayaan Terbanyak Ada di Denpasar Ini

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Aliran kepercayaan di nusantara kini secara resmi telah diakui negara.

Bahkan per November 2018 silam, proses administratif pencantuman kolom penghayat kepercayaan (non-agama) pada dokumen data kependudukan sudah mulai bisa diterapkan, termasuk di Bali.

Jumlah warga yang ganti kolom agama meningkat, menjadi 33 orang.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar, hingga saat ini tercatat warga yang mengurus perubahan kolom agama mengalami peningkatan menjadi 33 orang. 

Sebelumnya, pada bulan Maret 2019 hanya tercatat sebanyak 8 orang. 

Adapun, tercatat di Denpasar Selatan (densel) menjadi daerah terbanyak pengikutnya, yakni ada 17 orang, Denpasar Utara 9 orang, Denpasar Timur 4 orang dan Denpasar Barat 3 orang.

Kendati demikian, jumlah perubahan kolom agama ini masih terbilang minim.

https://bali.tribunnews.com/amp/2019...r-ini?page=all

#penghayatkepercayaan #alirankepercayaan #kolomagama #ktp #tolakpenjajahanbudaya #gerakannasionalbudayanusantara


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di