alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! KASKUS mau ada event baru! Isi survey ini dan dapat badge!
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
PDIP ingin kembalikan MPR jadi lembaga tertinggi negara
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d4fb22e6df2311e9860f89b/pdip-ingin-kembalikan-mpr-jadi-lembaga-tertinggi-negara

PDIP ingin kembalikan MPR jadi lembaga tertinggi negara

PDIP ingin kembalikan MPR jadi lembaga tertinggi negara
Foto Ilustrasi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) melantik sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 saat penutupan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (10/8/2019).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Namun, bukan berarti mengubah sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Sebagai lembaga tertinggi negara, kewenangan MPR yang diinginkan PDIP hanya sebatas menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), bukan seperti di era Orde Baru yang dapat menentukan presiden dan wakil presiden.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, dalam Kongres di Denpasar, Bali, yang ditutup Sabtu (10/8/2019), ditetapkan agar partai menjadi poros kekuatan politik nasional. Menjadi partai utama pengusung pemerintah.

PDIP juga berkomitmen memastikan kebijakan politik dan program kerja Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk tetap dalam satu haluan, yaitu berdasarkan ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan memilih jalan Trisakti.

Untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional itulah, kata Hasto, PDIP merekomendasikan amendemen terbatas terhadap UUD 1945. Amendemen tersebut terkait dengan penetapan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Namun, dia menjelaskan bahwa posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak dimaksudkan untuk menabrak sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai kekuasaan tertinggi negara.

"Wewenang MPR dibatasi hanya untuk menyusun GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)"

Penetapan GBHN tambah Hasto, penting untuk mengelola negara yang begitu besar lantaran pasca-reformasi, regulasi pemerintah di level kabupaten/kota, provinsi, dan pusat kerap tak berada dalam satu haluan. Tak heran jika kebijakan pemerintah cenderung berganti setiap terjadi pergantian kepemimpinan.

Tak hanya itu, MPR sebagai lembaga tertinggi dinilai merupakan representasi keterwakilan seluruh masyarakat. Hal itu merupakan elemen terpenting dalam Demokrasi Pancasila.

Sementara itu, anggota MPR Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas berpendapat, amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dibutuhkan agar DPD bisa memiliki fungsi dan kewenangan lebih baik.

Alasannya menurut GKR Hemas, hingga kini fungsi dan kewenangan DPD masih sangat terbatas. Untuk itu, para anggota DPD dituntut lebih kreatif agar bisa memperjuangkan aspirasi daerah perwakilannya dengan optimal.

Amandemen konstitusi tidaklah mudah. Dibutuhkan dukungan dan kekuatan politik agar perubahan UUD 1945 bisa dilaksanakan.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Agun Gunandjar menyebut MPR belum satu suara terkait amandemen UUD 1945. Menurutnya, masih banyak sudut pandang yang berbeda karena tiap fraksi di MPR memiliki visi masing-masing terkait amandemen UUD itu.

"Masih ada kelompok yang menghendaki kembali ke yang asli, minta ada penguatan DPD, minta terbatas. Ini mana yang mau diputuskan, ini kan musti clear dulu," ujar Agun, (7/8).
Amendemen terbatas
Usulan amandemen UUD 1945 yang diusung PDIP tidak bersifat menyeluruh. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah menjelaskan, amendemen yang dimaksud terbatas pada dua pasal, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945. Kedua pasal tersebut mengatur tentang eksistensi, kedudukan hukum, dan wewenang MPR.

"Pengertian menjadikan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara nantinya tentu tidak sama dan sebangun dengan MPR pada era Orde Baru, yang menempatkan presiden sebagai mandataris MPR karena pada waktu itu presiden dan wapres dipilih oleh MPR," beber Basarah.

Dalam rencana amendemen sebutnya, presiden dan wakil presiden tetap dipilih oleh rakyat. Namun penyusunan visi, misi, dan program pembangunan lima tahun mesti bersumber pada haluan pembangunan nasional. Cetak biru haluan tersebut ditetapkan oleh MPR.

Dengan demikian, harmoni, kontinuitas, dan kepastian pembangunan nasional secara terencana dan terukur bisa terjamin. "Tidak seperti praktik sekarang ini, ganti presiden, ganti gubernur, bupati, dan wali kota, maka bergantilah visi-misi dan program-programnya sesuai selera pemimpinnya masing-masing," tandasnya.

Ia berharap, keberadaan GBHN dapat menjamin arah pembangunan nasional dalam kurun waktu 25 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Dengan demikian, ada kepastian hukum dan pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjang.

Posisi MPR sebagai lembaga tinggi negara, sambungnya, tidak serta-merta membuat lembaga tersebut berhak memecat presiden, jika dinilai tak mematuhi GBHN. Sebab, mekanisme pemberhentian presiden tetap mengacu pada Pasal 7A UUD 1945.

"Pasal 7A tidak disentuh dalam amendemen yang diusulkan PDIP," tegas Basarah.

Pasal 7A menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat.
PDIP ingin kembalikan MPR jadi lembaga tertinggi negara


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...rtinggi-negara

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- PDIP ingin kembalikan MPR jadi lembaga tertinggi negara Bisnis TV terseok digempur layanan streaming

- PDIP ingin kembalikan MPR jadi lembaga tertinggi negara BMKG catat gempa M 5,2 getarkan Enggano

- PDIP ingin kembalikan MPR jadi lembaga tertinggi negara Warga Pekanbaru salat Iduladha di tengah asap

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di