alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Dana cadangan bencana bakal dikelola badan khusus
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d4e961e4601cf0a94362037/dana-cadangan-bencana-bakal-dikelola-badan-khusus

Dana cadangan bencana bakal dikelola badan khusus

Dana cadangan bencana bakal dikelola badan khusus
Warga korban gempa berada di rumahnya yang belum dibangun di Dusun Luk, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Minggu (4/8/2019).
Kementerian Keuangan bakal mempercepat proses penyusunan peraturan presiden tentang dana cadangan (pooling fund) untuk penanganan bencana alam.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan dana cadangan ini rencananya akan dikelola oleh satu Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas merancang seluruh struktur pendanaan.

Dana akan dikelola jangka panjang, mirip dengan yang sudah diterapkan pada dana beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). “Jadi untuk siap-siap, kami rancang perpres,” kata Suahasil dalam CNN Indonesia, Jumat (8/9/2019).

Pemerintah berkewajiban membiayai penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama ini tak memiliki keleluasaan dalam mengajukan anggaran penanggulangan bencana.

Ketika bencana terjadi, BNPB harus mengirimkan permohonan anggaran terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan. Jika dana itu tidak cukup/habis, maka BNPB harus mengajukan tambahan kembali ke Kementerian Keuangan.

Adapun Kementerian Keuangan mencairkan kebutuhan dana itu melalui alokasi dana siap pakai (on call).

Wacana skema pooling fund mulai dibentuk pada tahun 2019. Pooling fund berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disiapkan untuk penanggulangan bencana alam seperti rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dana yang terkumpul menjadi anggaran awal untuk pola asuransi bencana bagi seluruh daerah di Indonesia. Melalui skema tersebut, pemerintah pusat akan membuat pos anggaran sendiri untuk penanggulangan bencana.

Dana dari pooling fund akan ditransfer ke pemerintah daerah jika terjadi bencana. Pos anggaran ini akan berada di luar pos Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD).

Dengan begitu, daerah yang mengalami bencana alam dapat segera mendapatkan dana untuk penanggulangan bencana tanpa harus menunggu tindakan dari pemerintah pusat.

Suahasil menjelaskan, dalam skala nasional bencana alam tidak menimbulkan gejolak ekonomi dan fiskal. Namun, terbukti mengganggu ekonomi lokal. Maka dari itu, diperlukan dana khusus bencana alam yang akan diberikan langsung ke daerah.

Untuk ke depannya, pooling fund juga bisa diisi dengan dana yang berasal dari pemerintah daerah. Tujuannya, agar tiap pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab manakala bencana terjadi di wilayah mereka.

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana siap pakai (on-call) untuk penanganan bencana alam mencapai Rp15 triliun yang disimpan melalui Bendahara Umum Negara (BUN).

Sepanjang 2018, pemerintah telah mengeluarkan lebih dari Rp7 triliun untuk penanganan bencana di luar dari anggaran rutin yang dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tambahan anggaran ini salah satunya bertujuan untuk menjawab kritikan publik terkait anggaran bencana yang terlalu minim dan cenderung turun setiap tahunnya.

Untuk diketahui, suntikan anggaran dari pemerintah kepada BNPB dari tahun ke tahun memang menyusut. Pada 2016, alokasi APBN untuk BNPB sebesar Rp1,6 triliun, namun dipotong Rp133 miliar sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 menjadi Rp1,46 triliun.

Begitu juga pada 2017, BNPB hanya mendapat anggaran sebesar Rp839,74 miliar dan menyusut kembali pada 2018 menjadi Rp749,38 miliar.

Sementara untuk 2019, pagu indikatif BNPB dipatok sekitar Rp700 miliar. Padahal, dalam Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2015-2019, kebutuhan dana lembaga tersebut mencapai Rp1,94 triliun (2016), Rp2,19 triliun (2017), Rp2,5 triliun (2018), dan Rp2,81 triliun (2019).

Sebaliknya, dana siap pakai yang salah satunya digunakan untuk bencana tercatat meningkat sejak 2014, yakni Rp3,3 triliun (2014) menjadi Rp4 triliun (2015 dan 2016), dan Rp4,4 triliun (2017).
Dana cadangan bencana bakal dikelola badan khusus


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...a-badan-khusus

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Dana cadangan bencana bakal dikelola badan khusus Kurban Iduladha hasil masakan chef hotel berbintang

- Dana cadangan bencana bakal dikelola badan khusus Gerindra sebut "penumpang gelap" hasut Prabowo di Pilpres 2019

- Dana cadangan bencana bakal dikelola badan khusus MUI perbolehkan daging kurban dibagikan berupa olahan

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
asal amanah aja


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di