alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Rustam: Mudah-mudahan Ahok Masih Bersedia Jadi Cagub di Ibu Kota Baru RI
5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d4d0c7728c9917a371ef91b/rustam-mudah-mudahan-ahok-masih-bersedia-jadi-cagub-di-ibu-kota-baru-ri

Rustam: Mudah-mudahan Ahok Masih Bersedia Jadi Cagub di Ibu Kota Baru RI

Rustam: Mudah-mudahan Ahok Masih Bersedia Jadi Cagub di Ibu Kota Baru RI
Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) menyapa peserta lainnya pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres V PDIP yang berlangsung 8-11 Agustus 2019 tersebut dihadiri sekitar 2.170 peserta dari 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), para pengamat dan sejumlah pimpinan partai politik. | ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

AKURAT.CO Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melalui akun Twitter mengatakan secara hukum mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa menjadi menteri.
"By law Ahok gak mungkin jadi menteri..." kata Yunarto.
Ahok yang merupakan mantan terpidana kasus penistaan agama tersebut terganjal aturan Pasal 22 Ayat 2(f) UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal tersebut menyaratkan seseorang dapat menjadi menteri kalau tak pernah dipidana penjara dengan ancaman dengan pidana penjara lima tahun.

Baca Juga:

Hadiri Kongres V Di Bali, Eriko Blak-Blakan Soal Karir Politik Ahok Di PDIP
Reaksi Ahok Salaman Dengan Prabowo Di Kongres V PDIP
Jawaban Ahok Soal Wacana Jadi Menteri Di Kabinet



Menurut pengamat politik Rustam Ibrahim melalui akun Twitter @RustamIbrahim secara hukum, Ahok memang tidak mungkin lagi jadi menteri atau presiden - wakil presiden. Tetapi, kata dia, Ahok masih terbuka kesempatan jadi gubernur dan anggota DPR jika dipilih rakyat. "Atau dirut BUMN?" katanya.
Rustam Ibrahim berharap Ahok kembali memimpin di kota yang nanti menjadi ibu kota baru. "Mudah-mudahan Ahokmasih bersedia menjadi cagub, dan ada partai yang mengusung, di provinsi yang akan menjadi ibu kota baru RI," kata dia. []





Sumber

profile-picture
profile-picture
profile-picture
simsol... dan 2 lainnya memberi reputasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 4
Last caaaaaar... serbuuuu... emoticon-Mad (S)

emoticon-Lempar Bata


emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
simsol... dan kakekane.cell memberi reputasi
Emang secara undang2 masih boleh??emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
belial dan 3 lainnya memberi reputasi
Kalo beneran jadi nanti ibukota baru, itu ormas2 radikal jgn boleh masuk.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
simsol... dan 2 lainnya memberi reputasi
wah demi jadikan kaumnya gubernur 9panda jadi dalang pemindahan ibu kota
setelah fpi dibubarkan ,habib rizieq dikriminalisasikan tak ada lagi halangan bagi 9panda menguasai indonesia
profile-picture
profile-picture
profile-picture
simsol... dan 7 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
sosmee pak rustam ntar diserang kampret 02 emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
dimbrotbrot dan 2 lainnya memberi reputasi
biarlah negara ini diurus feribumi, cokin kagak usah ikut2an.....kagak ikutan ngurus aja disalah2in melulu, apalagi klo ikutan ngurus.....
profile-picture
profile-picture
simsol... dan kakekane.cell memberi reputasi
Seenggaknya memang sih, di sana Ahok kemungkinan besar lebih welcomed, daripada di sini. Orangnya pribumi Dayak, bukan pribumi menyaru impor.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
simsol... dan 2 lainnya memberi reputasi
Ya tergantung Ahoknya, mau ngak kalau maju jadi Gubernur atau dijadikan Dirut BUMN
profile-picture
profile-picture
simsol... dan kakekane.cell memberi reputasi
Quote:


yaelah...

dirut tapi -ahsudahlah-, harusnya sekolah lagi, keknya...
emoticon-Cape d... emoticon-No Hope

mengacu undang-undang yang mengatur soal Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 1/2015”) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (“UU 8/2015”).

Pasal 7 UU 8/2015

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

https://www.hukumonline.com/klinik/d...r-lulusan-sma/

emoticon-cystg

Ahok sudah "tamat"

emoticon-Turut Berduka

ato itu juga udah diubah lagi?
emoticon-Request

EDIT, UU TERKINI

berdasarkan UU terkini, tetep ndak bisa, meski sebelumnya ada yang nggugat tentang perkara frasa "bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur memgemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana", tapi MK hanya mengabulkan sebagian, sedangkan MK tetap memutuskan sebagai berikut:

Permohonan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam Perkara No. 71/PUU-XIV/2016, dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK.) Rusli mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada).

Kuasa hukum Rusli Habibie, Heru Widodo mengapresiasi putusan MK yang mengabulkan uji materiil tersebut. Dengan Putusan MK, maka tidak ada lagi pembedaan pemberlakuan syarat calon yang pernah dipidana dalam pemilihan serentak 2015, 2017 dan 2018 yang akan datang.

"Bagi mantan terpidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih saja yang tidak dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Sementara yang di bawah 5 tahun, masih ikut pilkada," ujar Heru Widodo saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/7).

#
"Jadi, kalau pun frasa 'tidak pernah sebagai terpidana' diberlakukan sebagai syarat mutlak, itu pun masih dapat diterima dalam perspektif bahwa seorang pejabat publik sama sekali tidak boleh memiliki cacat," kata Saldi.

Meski demikian, ia menilai, aturan ini tidak berlaku mutlak karena Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10/2016 juga menyebut ketentuan mengumumkan status mantan narapidana bagi mereka yang pernah terjerat kasus hukum untuk tetap bisa maju. "UU No 10/2016, sesungguhnya masih sangat toleran dalam frasa 'tidak pernah sebagai terpidana' tidak lagi berlaku mutlak. Sebab frasa itu masih diiringi dengan frasa lain sebagai alternatif, yaitu frasa 'atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur memgemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana'," ujar dia.

Sebelumnya, pada awal Agustus 2016, Rusli mendapat putusan kasasi dengan pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun atas tuduhan melakukan penghinaan dan melanggar Pasal 317 ayat 1 KUHP. Gugatan Uji materi yang diajukan Rusli teregistrasi di MK dengan nomor perkara 71/PUU-XIV/2016.
#
Aturan Mantan Narapidana Maju di Pilkada Dinilai Tak Batasi Hak untuk Dipilih"

UU No. 1 Tahun 2015, ternyata memang udah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016

Sebelumnya di UU No. 1 Tahun 2015 di pasal 7

BAB III
PERSYARATAN CALON

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. telah mengikuti Uji Publik;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

diubah di UU No 10 Tahun 2016 di pasal 1

menjadi

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. dihapus;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
r. dihapus;
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

jadi ahok memang udah "tamat" ternyata.

emoticon-cystg
profile-picture
profile-picture
profile-picture
belial dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh Oegank
Lihat 2 balasan
Moga2 ahok gak mau. Kasihan kalau cm di masukkan penjarah lagi
profile-picture
profile-picture
simsol... dan kakekane.cell memberi reputasi
kode keraaas, pe'a dan gerombolan barbar nya ga bakal bisa bebas bermanucer ancam mayat dan jual ayat kaya di Jakarta, emoticon-Leh Uga emoticon-Leh Uga emoticon-Leh Uga
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Quote:


Oh... skr sdh jadi KADER PDIP toh...??? emoticon-Bingung



Sukses saja buat BTP... emoticon-Shakehand2
profile-picture
profile-picture
simsol... dan Lt.Evans memberi reputasi
Kalok ibukotak barunya di kalsel atau kaltim, ya wassalam ahok. Syabab 2 provinsi itu sarang kampret.

Kalok ibukotak baru di kalteng, baru sikit mungkin. Tapi tetap sahaja kalah pamor dan kalah stratejis dengan jakartak yg ngotot teteup dijadiin pusat bisnis dan komersial serta terlanjur dihuni 14 juta pemilih (mana bisa pemerataan ekonomik kalok jakartak teteup egois jadi pusat bisnis emoticon-Big Grin)

Ahok sudah minum air kobokan mamak banteng. Jadi jamgan lupa cium kaki mamak banteng. Kemarin sudah bagus mau salim sama oom wowok, seswee titah mamak banteng. Kapan cebbies nyusul ahok?
emoticon-Ngakak
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Diubah oleh wiry
Lha? Kok?! emoticon-Leh Uga
Abud sakit hati tar
Rustam: Mudah-mudahan Ahok Masih Bersedia Jadi Cagub di Ibu Kota Baru RI
profile-picture
profile-picture
jeerabbit dan simsol... memberi reputasi
Orang pada males demo ke ibukota baru, mahal di ongkos..
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Quote:


Quote:


Rustam: Mudah-mudahan Ahok Masih Bersedia Jadi Cagub di Ibu Kota Baru RI
Lihat 12 balasan
si ahok itu gue nggak suka sama mental samawinya yang terangan membahas manual book samawi bungsu. udah tahu borok kok ya masih disenggol pula.emoticon-Big Grin

kalau kerjanya sih top dah.
profile-picture
profile-picture
simsol... dan red.putation memberi reputasi
emang mantan napi masih bisa?
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Balasan post Oegank
Quote:


ustad abmm ini kelojotan sama kapir ahok mau nyagub

ente lagi terus berjuang ttg alaidah 51 stad ?

mau roti maida gak ?

emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
37sanchi dan 2 lainnya memberi reputasi
gembok ajalah

Rustam: Mudah-mudahan Ahok Masih Bersedia Jadi Cagub di Ibu Kota Baru RI
Halaman 1 dari 4


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di