alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Peredaran bibit padi unggulan di Aceh masih jadi polemik
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d4bde05b41d30436517c7d2/peredaran-bibit-padi-unggulan-di-aceh-masih-jadi-polemik

Peredaran bibit padi unggulan di Aceh masih jadi polemik

Peredaran bibit padi unggulan di Aceh masih jadi polemik
Foto ilustrasi. Sejumlah buruh tani menanam bibit padi di area persawahan Desa Alue Papeun, Kecamatan Tanah Jamboe Aye, Aceh Utara, Aceh, Sabtu (15/6/2019).
Peredaran bibit padi jenis unggul IF8 yang sempat menyeret Teungku Munirwan, Kepala Desa (Kades) Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, ke tahanan belum beres dari polemik. Meski penahanan Munirwan sudah ditangguhkan, polemik kini melibatkan kuasa hukumnya dan Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa timnya sudah turun ke Nisam untuk menangani varietas padi IF8 yang belum didaftarkan ke Kementerian Pertanian (Kementan). Tim Kementan disebut menjemput bola.

"Karena ini petani, kami langsung turun ke lapangan. Bila perlu kami bawakan formulir untuk mendaftarkan varietasnya yang sangat bagus dan produktivitasnya tinggi," ujar Amran kepada para jurnalis di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Varietas padi IF8 dikeluarkan oleh PT Bumades Nisami Indonesia, yang dipimpin oleh Munirwan, tanpa sertifikasi atau berlabel. Adapun bibit IF8 diperoleh dari bantuan Gubernur Aceh kepada para petani di Nisam sebagai bibit unggul pada 2017.

Para petani di Nisam kemudian menanam dan mengembangkannya. Hasilnya pun melimpah setiap panen sehingga Desa Meunasah Rayeuk yang dipimpin Munirwan menjadi pemenang II Nasional Inovasi Desa tahun 2018.

Namun sukacita berubah nestapa. Dinas Pertanian Aceh mempersoalkan IF8 sebagai padi ilegal karena tidak terdaftar dan bersertifikat. Maklum, menurut UU nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, hasil pemuliaan atau introduksi pertanian yang belum dilepas dilarang diedarkan.

Amran pun menegaskan bahwa padi IF8 ini bukan hasil pengembangan petani, tapi pengusaha. Amran menyebut omzet perusahaan Munirwan dkk. adalah Rp7 miliar.

Meski demikian Amran tidak mempersoalkan. Siapapun, kata dia, tetap berhak mendaftarkan varietas kembangannya.

"Enggak ada masalah, kita daftarkan tanpa dipungut biaya karena sudah ada online single submission, sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Tapi tolong jangan diatasnamakan petani," sergah Amran.

Ia pun kembali menegaskan sikap pemerintah untuk mendukung pengembangan varietas hortikultural oleh siapapun. Namun, Amran mengingatkan bahwa sertifikasi tetap penting dan harus.

"Sertifikasi itu penting karena bila terjadi bencana hama akibatnya luar biasa, nilai kerugian jauh lebih besar dari keuntungan. Contohnya di Afrika Selatan.

"Ada beberapa negara mengalami ledakan hama. Kalau ini (padi) pembawa hama atau resisten terhadap hama, sangat berbahaya untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat identik dengan ketahanan negara. kita tidak boleh main-main," tegasnya.

Saat ini, Kementan sedang memproses pendaftaran varietas padi IF8 itu. Amran menyebut prosesnya tidak lama, tapi ia tak bisa memastikan kapan selesai termasuk soal urusan hukum yang menimpa Munirwan.

Adapun kuasa hukum Munirwan, Muhammad Reza Maulana, menilai UU 12/1992 yang dikenakan kepada kliennya bertolak belakang dengan fakta yang ada. Menurut Reza, kepada para jurnalis termasuk kontributor Beritagar.id Habil Razali di Banda Aceh, Rabu (7/8), IF8 justru berasal dari pemerintah yang berarti sudah dilepas dan legal.

"Jadi soal pidananya (dalam UU 12/1992) hanya dua; dilepas dan diedarkan. Tidak disebutkan kemudian diedarkan secara komersial atau tidak," tukas Reza.

Pengertian dilepas itu artinya diakui oleh pemerintah. Jadi ketika Gubernur Aceh menyerahkan beni IF8 di Nisam dan 8 desa lain, kata Reza, sudah bisa dianggap kategori menyebarkan.

Sedangkan persoalan administrasi seperti label yang tidak diatur oleh UU 12/1992, seharusnya diselesaikan dengan peraturan lain. Misalnya, kata Reza, Qanun 10/2017.

"Pemerintah memberikan kepada masyarakat, jadi artinya pemerintah sudah mengakui benih ini aman. Kami tidak melihat apakah benih ini sudah diuji atau belum, tapi karena dari pemerintah berarti Munirwan hanya melakukan pengembangan, bukan pemuliaan," tutur Reza.

Itu sebabnya kuasa hukum Munirwan ingin menggugat balik Dinas Pertanian Aceh, apapun hasil putusan terhadap Munirwan. Bahkan Reza menegaskan gugatan juga bisa sampai ke presiden.

"Munirwan sudah siap, bahkan jika dirinya juga dianggap bersalah. Tapi dengan catatan presiden harus dipidana, menteri dipidana, gubernur dipidana, dan seterusnya," katanya.

Sebelum menuju ke sana, Munirwan dan kuasa hukumnya mengajukan tuntutan kepada Menteri Pertanian (Mentan) dalam wujud dua butir. Pertama, meminta maaf kepada Munirwan karena telah menyampaikan fakta dan data yang tidak sesuai kepada publik.

Kedua, Mentan harus menyelesaikan urusan administratif dengan tindakan administratif pula dan bukan dengan pidana.
Peredaran bibit padi unggulan di Aceh masih jadi polemik


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...h-jadi-polemik

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Peredaran bibit padi unggulan di Aceh masih jadi polemik TNI: Tidak benar Enzo Zens Allie terpapar radikalisme

- Peredaran bibit padi unggulan di Aceh masih jadi polemik Balada caleg pindah partai

- Peredaran bibit padi unggulan di Aceh masih jadi polemik Tasrif Award 2019 dari AJI Indonesia untuk Baiq Nuril

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di