alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Dilema Izin Ormas FPI: Tegakkan Khilafah di Negara Pancasila
5 stars - based on 7 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d4b9ab54601cf62170e3912/dilema-izin-ormas-fpi-tegakkan-khilafah-di-negara-pancasila

Dilema Izin Ormas FPI: Tegakkan Khilafah di Negara Pancasila



Dilema Izin Ormas FPI: Tegakkan Khilafah di Negara Pancasila

Jakarta, CNN Indonesia -- Konsep khilafah nubuwwah dan gerakan politik Front Pembela Islam (FPI) dianggap jadi pengganjal untuk mendapatkan kembali Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Istilah khilafah pun didorong untuk lebih diperjelas. Pimpinan FPI Rizieq Shihab diminta untuk langsung berdiskusi dengan Kementerian Agama karena aturan mesti ditegakkan.

Menjelang hari jadinya yang ke-21, pada 17 Agustus 2019, FPI belum juga mendapat SKT dari Kemendagri. SKT FPI sendiri habis sejak 20 Juni. Ormas yang dideklarasikan pada 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm, Ciputat, itu sudah mengajukan perpanjangan, namun dimentahkan Kemendagri lantaran 10 dari 20 syaratnya belum dilengkapi.

Juru Bicara FPI Slamet Maarif menyatakan salah satu kendalanya adalah ketiadaan surat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, Kemenag melihat AD/ART FPI menyinggung soal khilafah.

"Yang justru lama itu di Depag (Kemenag), tapi kemarin sudah ada langkah untuk dialog, diskusi dengan kami, pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami, yakni pasal 6 tentang penegakan khilafah nubuwwah," kata Slamet beberapa waktu lalu.

Merujuk AD/ART FPI, visi dan misi organisasi yang bermarkas di Petamburan itu adalah penerapan syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh, di bawah naungan Khilafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.

Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menyebut Pancasila sudah menjadi konsensus di Indonesia. Jika ada organisasi yang tak mengakui Pancasila sebagai ideologi bernegaranya, maka organisasi tersebut telah kehilangan konteks.

"[Organisasi] ini didirikannya di mana? Kalau di Indonesia ya berarti rujukan ideologinya harus konsisten dengan itu (Pancasila)," ujar dia, saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (7/8).

Menurut dia, konsep khilafah ala FPI itu tak bisa hanya dilihat dari dokumen keorganisasiannya.

"Jadi yang dilihat dari FPI tampaknya bukan hanya soal apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen keorganisasiannya, tetapi apa prinsip-prinsip dasar ideologi, dan nilai-nilai perjuangan yang dirujuknya," kata

Sementara terkait khilafah, kata Abbas, di dalam banyak literatur akademik Islam tak ada satu pendapat tunggal tentang konsep itu. Ia berpendapat khilafah yang diterapkan pada era lalu juga tak begitu ideal, bahkan cenderung buruk.

Dilema Izin Ormas FPI: Tegakkan Khilafah di Negara Pancasila

Abbas menekankan konsep khilafah di dalam sejarah Islam juga mendapat banyak kritik karena sistem itu secara substantif tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan individu manusia.

"Terlepas dari adanya perdebatan dan tidak adanya konsensus mengenai konsep khilafah, ekspresi dari gerakan [khilafah] yang muncul belakangan ini dari misalnya HTI atau FPI itu lebih sebagai politisasi Islam saja," ujarnya.

Abbas pun meminta FPI merenungkan soal hambatan untuk mendapat SKT itu. Menurutnya, ormas itu jangan merasa benar sendiri dalam hal interpretasi terhadap Islam.

Lihat juga: Ali Ngabalin Minta FPI Jelaskan Detail Konsep NKRI Bersyariah
"Seolah-olah yang paling benar, seolah-olah yang paling penting untuk diiikuti orang Islam. Saya kira di dalamnya sendiri ada refleksi yang mendalam soal itu," tuturnya.

Di sisi lain, Abbas beranggapan SKT FPI terganjal juga dilatarbelakangi oleh faktor ancaman dari organisasi tersebut. Ia menyebut di awal kemunculannya, FPI belum begitu 'ideologis' serta belum mampu memobilisasi gerakan politik seperti beberapa tahun ke belakang ini.

Baginya, pemerintah juga mesti melihat sepak terjang organisasi yang identik dengan pakaian serba putih itu, misalnya tindakan kekerasan, antitoleransi, main hakim sendiri, sampai razia yang sewenang-wenang.

Dilema Izin Ormas FPI: Tegakkan Khilafah di Negara Pancasila

Selain itu, FPI juga berperan besar dalam memobilisasi massa dalam aksi berjilid menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara dalam kasus penodaan agama.

"Menurut saya mungkin ada analisis yang berbeda saat ini, ketika peran FPI menjadi lebih liar dari di awal awal pendiriannya dan di zaman Pak SBY," katanya.

Menurut dia, jaminan kebebasan berorganisasi, berkumpul, dan berbicara, yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945, harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, FPI boleh bersuara asal berkomitmen tidak menggangu kebebasan orang lain.

Misalnya, tidak memaksakan kehendak, merazia, mengkriminalkan orang, hingga bertindak sewenang-wenang.

"Mereka kan bukan penegak hukum, mereka bukan orang yang diberikan otoritas melakukan tindakan apapun kepada warga negara yang lain," tuturnya.

Dialog Rizieq-Kemenag

Pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Bakir Ihsan mengatakan nuansa politik tak bisa dilepas dalam proses perpanjangan SKT yang diajukan FPI.

Dilema Izin Ormas FPI: Tegakkan Khilafah di Negara Pancasila

Bakir menyebut konsep khilafah sudah dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh pemerintah. Terlebih pemerintah sudah membubarkan perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pada 2017, karena mengusung khilafah.

"Karena itu poin-poin yang dianggap terkait dengan persoalan khilafah mungkin akan dikritisi. Apalagi Kemenag memberi catatan," kata Bakir kepada CNNIndonesia.com.

Bakir juga menyinggung transformasi gerakan FPI, dari semula bicara moral, namun kini sudah masuk dalam politik praktis. Fakta ini bisa dilihat dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, di mana FPI mendukung salah satu pasang calon kandidat.

Saat era Megawati Soekarnoputri atau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), FPI tak aktif dalam kancah politik seperti sekarang ini.

"Karena itu pemerintah perlu memperjelas. Karena istilah khilafah kan multitafsir," ujarnya.

Bakir pun mendorong agar dilakukan dialog oleh kedua belah pihak. Menurutnya, Rizieq Shihab, yang kini masih di Arab Saudi, perlu bertemu dengan pihak Kemenag maupun Kemendagri.

Dilema Izin Ormas FPI: Tegakkan Khilafah di Negara Pancasila

Dengan tindakan ini, kata Bakir, masyarakat akan melihat ada niat baik FPI untuk menjadi kekuatan masyarakat sipil yang demokratis yang mengikuti aturan. Jika tidak, ia pun menyinggung soal langkah pemerintah yang membubaran HTI.

"Kalau pemerintah jelas punya aturan main yang harus ditegakkan bagi organisasi apapun," tuturnya.
(fra/arh)
sumber
====================

Seekor musang yang bermimpi menjadi Srigala.
Ormas yang tak punya kontribusi apa-apa terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi merasa lebih besar dari NU dan Muhammadiyah yang jelas-jelas lahir sebelum Republik ini ada.

Sekelas ormas kampung tapi ingin mengatur dunia (Islam). Seolah pemakaian nama Pembela Islam menjadi modal dasar pemegang kunci surga, merasa telah mendapat mandat dari Milyaran ummat muslim dunia. Kalau saja seperti Hamas dan Fatah yang punya kekuatan riil untuk menekan negara lain yang berseberangan, bolehlah. Ini, baru bisa main di negeri sendiri, negeri yang damai, yang aman, malah dibuat rusuh terus dengan provokasi-provokasi menjual nama ummat. Seolah dengan rangkaian bom bunuh diri mainan, dengan bazoka mainan, dengan pesawat mainan, yang suka dipertontonkan para anggotanya kala demo, sudah cukup membuat gentar yang melihat. Boro-boro takut. Yang ada juga malah tertawa. Lha kena asap gas air mata aja udah kayak kena ranjau darat, padahal teriak-teriak jihadnya sampai langit. Bolak-balik mau pergi jihad ke Palestina, gak jadi-jadi. Padahal Palestina berjuang bukan atas nama agama, bahkan Komunis mendapat tempat disana. Goblok maksimal.

Para munafikun ini lupa bahwa dengan Pancasila lah mereka bisa mendapat panggung, bisa meneriakan apapun yang mereka mau, bisa demo berjilid-jilid macam telenovela. Tak usah jauh-jauh bicara Khilafah, bahkan negara-negara Islam yang menjadi rujukan mereka saja mengharamkan demo dan mengharamkan bendera hitam.

Seharusnya pemerintah memberi mereka fasilitas. Pembiayaan bagi mereka semua untuk pergi menuju negara Islam agar mereka dengan mata dan kepala mereka sendiri membuktikan apa yang mereka mau dan mereka tuntut. Lalu cabut kewarganegaraan mereka. Sebab pada dasarnya Indonesia tidak membutuhkan manusia-manusia pandir, yang tak bisa berkaca pada diri sendiri. Yang mudah menceramahi pihak lain dan menyebut fitnah, padahal mereka tak berhenti-berhentinya menyebar fitnah.

Seandainya saat menjadi telur sudah ditumpas, kawanan ular ini pastinya tak akan hidup lebih lama dan menyerang siapapun juga. Sayangnya, ular-ular itu telah menyebar kemana-mana. Dan perlu keberanian yang besar untuk mematikan ular-ular ini daripada membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini.

Dan kebih disayangkan lagi, tak ada satupun diantara ulama lurus yang berani bersuara langsung dihadapan mereka, padahal rakyat mendukung penuh siapapun juga yang berani menentang mereka.

Sampai kapan mau begini?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nohopemiracle dan 40 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh n4z1.v8
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 6
what komen TS bagus ternyata nih
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 2 lainnya memberi reputasi
Sudah cukup, tinggal menghitung hari hingga FPI dianggap ormas ilegal.

Sudah saatnya kita merdeka dari kebodohan yang telah dibiarkan berlarut2 ini.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 7 lainnya memberi reputasi
pancasila itu umum mengcover semua pihak.

khilafuck itu mau menang sendiri, suci sendiri, anti perbedaan, anti kebudayaan luhur, agamaku ya agamamu, di luar kami adalah musuh. lihatlah achenistan, tidak usah jauh-jauh.


jadi, adalah lucu kalo onta coba-coba memakai bulu garuda.emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 18 lainnya memberi reputasi
Hooh kok ulama lurus pada ga berani bersuara, cuma diem2 aja... Klo masih ada Gus Dur uda di maki maki tuh
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 8 lainnya memberi reputasi
kalau gak cucok ya bye
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
saatnya pemerintah bertindak tegas
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nonamez dan 4 lainnya memberi reputasi
cebong antek pki anti islam gencar propaganda
profile-picture
profile-picture
profile-picture
.co.cc17baik dan 9 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
problem negara ini terletak pada edukasi

akibat budaya membaca yg minim, makanya gampang termakan informasi busuk

hal yg sederhana misalnya, istilah "komunis" selalu melekat pada kebiadaban, padahal sebenernya itu kan hanya istilah dalam sistem pemerintahan

tapi lucunya, mereka gk bisa punya nalar untuk mencari informasi yg benar

katak dalam tempurung emoticon-Nohope

indonesia punya 4 tokoh yg masuk 50 tokoh islam paling berpengaruh di dunia (HRS gk termasuk)
tapi FPI sama sekali gk menghargai mereka emoticon-Mad
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nonamez dan 8 lainnya memberi reputasi
Quote:


Inilah dilemanya jika ada 2 sikap dalam agama.
Konservatif dan moderat.
Yg konservatif menekan perubahan ala mereka, sedangkan moderat diam2 saja.

Masa iya yg bersuara harus org2 diluar agamanya?
Atau bahkan org2 ateis yg justru harus bersuara menginginkan liberal / sekularisme untuk menbendung konservatif.???
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nonamez dan 10 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
HTI kan FPI


emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
kamikaze118 dan 3 lainnya memberi reputasi
Pertegas
profile-picture
rizaradri memberi reputasi
khlafah dan Pancasila itu tidak bisa sejalan. Karena khilafah lebih mementingkan kelompok tertentu.
Dan yang ditakutkan, jika dibiarkan, mereka akan sewenang wenang terhadap minoritas atau yang tidak sejalan.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gh20 dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Harus tegas. Harus jelas. Berkaca pada Afghanistan
profile-picture
profile-picture
gh20 dan rizaradri memberi reputasi
Lihat 1 balasan
ormas plintat plintut..
profile-picture
profile-picture
gh20 dan rizaradri memberi reputasi
Balasan post Lt.Evans
komunis dan teokrasi yg disatukan emoticon-Berduka (S)
profile-picture
profile-picture
gh20 dan rizaradri memberi reputasi
musnahkan aja ini sampe ke akarnya
profile-picture
profile-picture
gh20 dan rizaradri memberi reputasi
Quote:



Poin paling penting...
Karena sebenarnya yg model begini bisa di lawan klo organisasi kaum yang moderat / lurus bisa lebih speak up + lebih d blow up media

Gk usah jauh2 deh...harusnya itjimak ulamak bilang NKRI syariah

Harusnya segera drespon balik oleh organisasi2 umat yg "lurus"
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gh20 dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh djinggo88
Manis banget khilfah versi FPI ini?

Cuman pertanyaanya sudahkah di sosialisasi ke akar rumput?

Jangan sampai akar rumputnya pemahaman khilfahnya masih sama dengan HTI, atau malah ber baiat kepada ISIS emoticon-Embarrassment
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gh20 dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Balasan post Talbis
kemungkinan besar sih 1 jurusan, liat aja di aceh, duduk ngangkang aja gk boleh emoticon-Shutup
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 2 lainnya memberi reputasi
Dilema Izin Ormas FPI: Tegakkan Khilafah di Negara PancasilaDilema Izin Ormas FPI: Tegakkan Khilafah di Negara Pancasila
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan cantona78 memberi reputasi
Diubah oleh albetbengal
Halaman 1 dari 6


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di