alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Audit BPKP tentukan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d4b543b349d0f11b63f8ecb/audit-bpkp-tentukan-angka-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan

Audit BPKP tentukan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Audit BPKP tentukan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Warga menunjukan Kartu Indonesia Sehat atau BPJS saat melakukan pengobatan di RSUD Dr Soekarjdo, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (27/9/2019).
Selisih pendapatan dengan nilai defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal menentukan besaran kenaikan iuran pada tahun depan.

Maka dari itu, Kementerian Keuangan baru bisa mengkaji besarnya kenaikan iuran setelah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis hasil audit pada akhir Agustus 2019.

“Biar kami tahu berapa dana selain kenaikan tarif yang bisa diterima, termasuk dari pajak rokok, sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, dan BPJS Kesehatan itu sendiri,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (7/8/2019).

Audit BPKP bakal meliputi posisi defisit keuangan BPJS Kesehatan per semester I/2019, proyeksi defisit sampai akhir tahun, biaya rujukan sesuai kelas di rumah sakit, hingga sumber dana yang bisa jadi potensi untuk menutup defisit.

Adapun prediksi defisit BPJS Kesehatan sampai akhir tahun menurut Kementerian Kesehatan mencapai Rp28 triliun, dengan asumsi posisi defisit saat ini berkisar Rp19,41 triliun.

Penyelesaian hasil audit BPKP juga akan menjadi bekal pemerintah untuk mengetahui sektor mana saja yang bisa diefisienkan demi menekan defisit, di luar dari instrumen kenaikan iuran.

Pemerintah pun turut mempertimbangkan kemampuan penutupan defisit dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kami tidak lihat hanya 2019, kami lihat nanti 2020 bagaimana, 2021 bagaimana. Jangan sampai kami naikkan tapi masih defisit,” ujarnya.

Demi rasa keadilan, Mardiasmo menuturkan besaran kenaikan iuran dipastikan berbeda untuk tiap-tiap kelasnya.

Persentase besaran belum diungkap, meski Mardiasmo mengakui bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah mengusulkan angka kasar kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Nanti semua kelas harus ditinjau ulang; kelas satu, dua dan tiga, yang umum dan swasta, termasuk ASN,” tukas Mardiasmo.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebelumnya mengatakan pemerintah sudah bulat dengan rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan.

Pasalnya tarif yang berlaku saat ini sudah tidak ideal, tercermin dari jumlah iuran yang tidak sesuai dengan beban biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan (Persero) atau Askes.

“Sehat itu mahal, kalau sehat murah, orang nanti semua menyerahkan ke BPJS Kesehatan. Mati nanti BPJS,” kata Moeldoko di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Pada kesempatan yang sama dengan Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memastikan tarif baru iuran BPJS Kesehatan tidak akan memberatkan masyarakat, pun menjadi beban APBN.

“Formulasi masih kami matangkan, khususnya untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang masih menjadi tanggungan pemerintah,” kata Puan.

Adapun proses kajian besaran iuran bakal dilakukan Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang PMK. Setelahnya, usulan kenaikan bakal diserahkan kepada presiden.

Merujuk Perpres No. 28 Tahun 2018, pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sejak tahun 2018. Hal ini lantaran besar iuran ditinjau tiap dua tahun sekali.

Penyesuaian iuran terakhir dilakukan pada 2016 yang dimuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Melalui beleid itu, iuran peserta kelas I berubah dari Rp59.500 ke Rp80.000, kelas II berubah dari Rp42.500 ke Rp51.000, dan kelas III naik dari Rp25.500 ke Rp30.000.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Juli 2019 mencapai 222.463.022 orang. Peserta JKN ini terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP).

PBI APBN memiliki peserta sebanyak 96.637.268 atau 56,56 persen dari total JKN. Sementara, peserta pemilik JKN paling sedikit yakni BP, 5.152.329 peserta.

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan memang berdarah-darah sejak berdiri pada 2014. Pada tahun pertama sejak pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan membukukan defisit hingga Rp3,3 triliun.

Defisit terus membengkak. Pada 2015 jumlahnya naik menjadi Rp5,7 triliun dan bertambah lagi pada 2016 menjadi Rp9,7 triliun. Kondisi tak jauh berbeda terjadi pada 2018, dengan defisit mencapai Rp9,75 triliun.

Bahkan pada tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp10,98 triliun.

Beragam cara dilakukan pemerintah untuk menambal defisit, salah satunya dengan memberi suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN).

PMN tercatat meningkat sejak 2014 sampai 2016. Namun, mulai 2017 suntikan itu turun menjadi Rp3,6 triliun dari sebelumnya Rp6,83 triliun.
Audit BPKP tentukan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...bpjs-kesehatan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Audit BPKP tentukan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kartun: kontroversi PLN menyunat duit karyawan

- Audit BPKP tentukan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan Emirsyah, eks-dirut Garuda Indonesia tersangka pencucian uang

- Audit BPKP tentukan angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan Hakim menilai Menteri Agama terima suap Rp70 juta

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di