alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Anggaran Rp 387,5 Juta untuk Staf Khusus Bupati Serang Jadi Temuan BPK
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d49019e65b24d76d6377a8e/anggaran-rp-3875-juta-untuk-staf-khusus-bupati-serang-jadi-temuan-bpk

Anggaran Rp 387,5 Juta untuk Staf Khusus Bupati Serang Jadi Temuan BPK

Anggaran Rp 387,5 Juta untuk Staf Khusus Bupati Serang Jadi Temuan BPKBupati Serang Ratu Tatu Chasanah (Foto: Muhammad Ridho/detik)

Serang - Anggaran senilai Rp 387,5 juta untuk jasa staf khusus Bupati Serang Tatu Chasanah jadi temuan dalam audit BPK RI tahun anggaran 2018. Pasalnya, pengangkatan 4 staf khusus menyalahi aturan struktur organisasi Sekretaris Daerah dan tidak memiliki dasar hukum. 

Di audit BPK, Setda Kabupaten Serang pada APBD 2018 menganggarkan Rp 532,6 dan terealisasi Rp 425 untuk honorarium non PNS. Sedangkan, penetapan besaran honorarium staf khusus berdasarkan perintah bupati untuk nama-nama Pampangrara sebagai staf khusus bidang hukum, Soleh Muslim bidang pengelolaan keuangan daerah, Nur Amrin bidang media informasi dan Agus Erwana bidang administrasi pemerintahan daerah. 

"Penganggaran dan realisasi penyedia jasa staf khusus tidak memiliki dasar hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp 387,5 juta" dalam audit BPK RI sebagaimana dikutip detikcom di Serang, Banten, Selasa (6/8/2019). 

Realisasi pembayaran honor itu ditetapkan Rp12,5 juta perbulan untuk masing-masing dan terealisasi Rp 387,5 juta. Dari situ, BPK kemudian menemukan masalah pada penganggaran dan honorarium untuk 4 staf khusus. 

Menurut BPK, istilah staf khusus kepala daerah tidak diatur dan tercantum dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 74 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setda. Sementara itu, jabatan kepala daerah telah dibantu perangkat mulai dari Sekda, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan Daerah dan Kecamatan. 

Selain itu, pada 2018 kepala daerah dan wakil telah dibantu tugasnya oleh tiga staf ahli yaitu ahli bidang pemerintahan, politik dan hukum. Kedua, staf ahli bidang SDM dan kesejahteraan rakyat dan terakhir ahl bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan. 

Kemudian, surat pengangkatan besaran honorarium untuk 4 staf khusus di atas oleh BPK dinilai tidak menyebutkan rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugasnya. BPK juga meminta bupati dan Sekda mempedomani ketentuan yang mengatur perangkat daerah terkait pengangkatan staf khusus.
(bri/rvk)


sumber


udah gak heran sama provinsi inii
profile-picture
profile-picture
areszzjay dan cabekriting21 memberi reputasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!

Buset dah banyak amat,,,

profile-picture
cabekriting21 memberi reputasi
main tgupp kecil2an lah
profile-picture
cabekriting21 memberi reputasi
Sarangnya Nasbung tai emoticon-Ngakak
profile-picture
cipokan.yuk memberi reputasi
Ga masalah seharusnya, di provinsi sebelah juga pake staf khusus seabrek kok...
Lihat 1 balasan
Propinsi keluarga bersama
Quote:


tapi hasilnya nol, saking nganggurnya sampe ada anggotanya yg bs jd pengacara freelance emoticon-Ngakak
Receh buat buang ingus itu cui...emoticon-Big Grin
Balasan post gigiemaskeren
The Power of Seiman Gan, pokoknya percaya aja ma pemimpin yg seiman.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
kaiserwalzer dan 2 lainnya memberi reputasi
temuan BPK soal sumberwaras lebih dahsyat

emoticon-Bukan IGO
Good job buat BPK
Tinggal dibalikin ke kasda.amaan daaah
gak heran, kalo mau di telusur, pasti staff2 nya masih ada hubungan sodara/tetangga...
dinasti dilawan emoticon-Ngakak
pasti stafny timses ini
gak belajar dari tetangga sih, dibuat tim khusus pembantu kepala daerah

jadi bisa legal masuk anggaran daerah
profile-picture
kingoftki memberi reputasi
provinsi milik keluarga
D I N A S T I..

Tuman! emoticon-Ngakak (S)
Sudah ada asisten ABCD masih aja buat stafsus.
bisa kerja gak sih?
Baru level kabupaten aja sudah keluarkan budget gak jelas.


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di