alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Pasca Jakarta 'Black Out', Anies Diminta Kaji Kembali Wacana Pembubaran DPE
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d48fcccf4d695401302d57e/pasca-jakarta-black-out-anies-diminta-kaji-kembali-wacana-pembubaran-dpe

Pasca Jakarta 'Black Out', Anies Diminta Kaji Kembali Wacana Pembubaran DPE

Pasca Jakarta 'Black Out', Anies Diminta Kaji Kembali Wacana Pembubaran DPE
Warga beraktifitas saat pemadaman listrik di pemukiman kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Minggu (4/8/2019). Aliran listrik di sebagian besar wilayah Banten-Jabar dan Jakarta padam sejak pukul 11:40 WIB. Pemadaman listrik terjadi karena ada gangguan di Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Transmisi Ungaran-Pemalang. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO, Pengamat kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta Gubernur Anies Baswedan mengkaji kembali wacana pembubaran Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) DKI Jakarta.
Ibu Kota saat ini kata Trubus membutuhkan ketahanan energi yang andal, salah satunya adalah listrik.

Sebagaimana diketahui beberapa wilayah di Jakarta bakal terdampak pemadaman listirik bergilir untuk beberapa hari kedepan.



Baca Juga:
Polisi Sebut Listrik Di Pulau Jawa Padam Karena Pohon Terlalu Tinggi
Akar Rumput PPP Ingin Saefullah Dampingi Anies Sebagai Wagub
Akibat Pemadaman Listrik, Kerugian Toko Ritel Di Jakarta Lebihi Rp200 Miliar


Pemadaman listirik tentu berimbas ke berbagai hal salah satunya pasokan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Aktifitas warga yang lain juga bakal terganggu bahkan mendatangkan kerugian materi.

"Kalau listrik yang padam sampai dua hari kemarin, itu telah merugikan masyarakat hingga triliunan. Ini tidak boleh terulang lagi. Persoalannya, bagaimana Pemprov DKI khususnya Dinas Energi harus mencari solusi terbaik agar blackout ini tidak terjadi lagi di kemudian hari," kata Trubus saat dikonfirmasi Selasa (6/8/2019).

Keputusan Anies membubarkan Dinas Perindustrian dan Energi menurut Trubus adalah kebijakan keliru sebab Jakarta sendiri terdapat banyak usaha yang bergerak di industri jasa yang menggunakan teknologi tinggi yang tentunya sangat bergantung pada pasokan listrik.

"Menurut saya, ini kebijakan yang sangat tidak tepat dan bahkan menjadi kontraproduktif. Di sana ada kebutuhan energi yang sangat tinggi, karena Jakarta ini kan kebanyakan industri jasa yang sangat ditentukan oleh teknologi informasi. Teknologi ini sangat bergantung pada listrik. Jadi, menurut saya pembubaran dinas energi itu perlu dikaji ulang," tegasnya.
Ketimbang membubarkan Dinas Perindustrian dan Energi, Trubus menyarankan agar Anies mengembangkan dan memperluas cakupan Dinas ini karena saat ini kata Dia persoalan Energi sendiri Pemprov DKI masih bergantung pada pemerintah pusat.

"Ya, jangan membubarkan dinas energi. Lebih baik organisasinya diperkuat, cakupannya diperluas dengan melakukan inovasi-inovasi di bidang energi yang selama ini DKI Jakarta terus bergantung pada pemerintah pusat dan daerah lain," tuntasnya.

Anies Baswedan ingin menghilangkan Dinas Perindustrian dan Energi karena dinilai tidak relevan lagi dengan aturan yang ada dan bidang kerja. Khususnya perindustrian lebih mendekat bidangnya ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI. Anies bakal mengabungkan bidang energi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi.

Anies menyampaikan alasan dilakukan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perangkat daerah yang mengalami pembubaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2018.

"Beban kerja urusan energi tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018,” kata seusai Rapat Paripurna penyampaian pandangan gubernur tentang tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (24/6/2019). []




Sumber

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
*Bajingan di PLN Sedang di BERSIH kan JOKOWI. LISTRIK kok jadi MATI*
_*????????????*_
Presiden Jokowi sambangi kantor pusat PLN, Presiden minta PLN lakukan perbaikan dan evaluasi.

PLN di Putaran Elite
(Copas dari EJB)

Belum lama ini, kita mendengar berita politisi Golkar, Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan konglomerat Johannes Budisutrisno Kotjo di tangkap KPK karena kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Kasus ini menyeret juga Dirut PLN Sofyan Basir. Bukan itu saja, Sofyan Basir juga terkena kasus lain dalam kontrak Leasing Marine Vessel Power Plant (LMVPP).

Itu suatu fakta bahwa putaran elit disekitar bisnis setrum ini tidak mudah diberantas. Ini sudah terjadi sejak era Orde Baru. Contoh kasus Mega Proyek PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU yang berkapasitas 4.600 MW itu dibangun era Soeharto. Berdasarkan hasil audit BPK terbukti mark-up terhadap capital cost sebesar 48 persen dari seluruh nilai proyek yang sebesar Rp 7,015 triliun.

Bukan hanya mark up tetapi PLTU Paiton dipaksa dalam kontrak membeli batubara kepada PT Batu Hitam Perkasa, yang berpotensi merugikan negara triliunan. Cukup?
Ada lagi, harga PPA ditetapkan kemahalan yang harus dibayar PLN dan keharusan PLN menanggung biaya beban yang tidak terpakai. Singkatnya, pakai tidak pakai ya bayar.

Sampai kini kasus itu tidak pernah tuntas. Maklum proyek PLTU itu digagas oleh Hashim Djoyohadikusumo dan Prabowo melalui PT Batu Hitam Perkasa (BHP) , yang bermitra dengan Paiton Energy, International Power Plc, Mitsui and Co. Ltd dan The Tokyo Electric Power Company Inc. Walau saham BHP hanya 5% namun mereka sudah kaya diawal waktu membangun lewat mark up dan ditambah lagi dapat hak monopoli supply batubara dengan harga tinggi.

Tahun 2015 saham BHP, dilepas ke PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), yang merupakan perusahaan milik Sandiaga Uno. Namun 2017, ketika Sandi masuk dalam ring 1 Partai Gerindra, Paiton Energy melepas obligasi yang ditawarkan dalam dua tahap: kontrak berjangka waktu 13 tahun sebesar US$ 1,2 miliar yang jatuh tempo pada 10 Agustus 2030 dan tenor 20 tahun senilai US$ 800 juta yang jatuh tempo pada 10 Agustus 2037. Semua dibeli oleh investor. Tahun 2018 Saratoga menjual BHP kepada PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) dan PT Toba Bara Energi, yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan.

Apakah Sandi keluar dari Paiton Energy ? Tidak. Dia bersembunyi di Minajesa Capital BV (perusahaan cangkang) yang bertindak sebagai wakil konsorsium investor untuk Paiton Energy dalam rangka penerbitan obligasi ( global Bond). Jadi praktis walau BHP tidak lagi dikuasainya tapi dia berkuasa atas semua Paiton Energy lewat skema hutang. Dengan begitu dia bersih dari kasus mega skandal Paiton. Tentu menyelamatkan Hashim dan PS. Sampai sekarang kasus Paiton tidak pernah tuntas dan terhenti tanpa kejelasan.

Saya tahu Jokowi telah berusaha keras membongkar kasus yang merugikan PLN akibat rezim masa lalu. Saya pernah liat photo Jokowi berwajah sedih melihat proyek yang mangkrak era SBY, padahal itu proyek hutang negara. Itu menyiratkan betapa dahsyatnya kerugian negara terhadap mafia setrum ini.

Jokowi perintahkan kepada kabinetnya untuk merenegosiasi sejumlah 27 Kontrak Listrik Swasta era Orde Baru. Tetapi di setiap tahapan negosiasi terdapat klausul stranded cost yang harus dibayarkan disetiap selesainya negosiasi. Yang bila dihitung akhirnya sama saja dengan tidak dinegosiasi. Mengapa? Karena dalam kontrak PPA sudah disiapkan jebakan itu. Kalau maju ke arbitrase , pasti pemerintah kalah.

Sementara DPR memaksa agar program Proyek 35.000 MW tetap harus jalan. Apapun ongkosnya. Apa yang terjadi sekarang? Terjadi over supply sebesar 22.500 MW. Bayangkan kapasitas sebesar ltu yang tidak terpakai, tetap dibayar listriknya sebesar 70% setiap harinya (karena Take or Pay Clause dalam PPA ) berapa triliun rupiah pertahun in effisiensi dari Proyek 35.000 MW ini? Ini harus jadi PR Jokowi.

Itu sebabnya Partai berlomba lomba inginkan jatah pimpinan DPR dan anggota Kabinet, dan ingin berkoalisi dengan alasan rekonsiliasi. Lawan!, Pak Jokowi. Periode kedua ini, bapak tidak perlu kawatirkan apapun. Jabatan ini terakhir dan harus mencatat sejarah bahwa bapak satu satunya presiden yang bisa membersihkan PLN dari putaran elite rakus.

EJB

BATA ONLY emoticon-Blue Guy Bata (L)
profile-picture
donal.duck. memberi reputasi
Diubah oleh hawk
Lihat 3 balasan
dinas itu ada fungsinya nggak?
tupoksinya apa?
apa bisa mencegah terjadinya black out lagi?

kalo cuma buat ngabisin pos anggaran ya fix bubar aja
Balasan post hawk
hmmm....the plot thickens emoticon-Traveller
Quote:


sumber berita nya hilang.... kok bisa ya
Balasan post hawk
jokowi lawan gimana? lah dia yang mencanangkan proyek listrik 35.000 MW. karena dasarnya TBS emang maunya gitu agar batubaranya bisa langsung dijual lah.

mau tau kenapa rekonsiliasi? karena pemerintah tahu ekonomi semakin memburuk. lu pikir PKB,PPP,nasdem itu kawan setia?? kalau ekonomi makin ancur bisa2 maruf amin jadi presiden. kalau menurut gue mereka hanya paranoid kali yah, karena dulu gusdur(PKB) kan diimpeach ganti Mega(PDIP) . ngga teman dan lawan dalam politik boss.cebong kampret itu hanya ada di lapisan masyarakat.

PKB,PPP ngga ngaruh?? lah lu lupa mahfud awalnya mau dikasih jabatan wapres tiba2 jadi maruf ,yah karena ditekan PKB&PPP.
Kebijakan keliru juga
Ini pasti sabotase.... Tolong KPK dan aparat terkait berantas dong
Balasan post hawk
whaat?
si uno lagi?
kuasai perusahaan air sama listrik
kayak maen monopoli ajah

emoticon-Ngakak
Memangnya DPE bisa apa kalo listrik tiba-tiba padam?
Kalo gak bisa apa-apa, ya dibubarin saja, daripada ngabisin duit rakyat emoticon-Najis


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di