alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / IDNTimes /
Dibentuk 2003, MK Tak Pernah Kabulkan Permohonan Sengketa Pilpres
3.5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d04acb58d9b176acb49cee7/dibentuk-2003-mk-tak-pernah-kabulkan-permohonan-sengketa-pilpres

Dibentuk 2003, MK Tak Pernah Kabulkan Permohonan Sengketa Pilpres

Dibentuk 2003, MK Tak Pernah Kabulkan Permohonan Sengketa Pilpres

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini lantaran MK menjadi ranah pertarungan baru sengketa Pilpres 2019. Sidang sengketa baru saja dimulai, Jumat (14/6) kemarin, dan masih akan dilanjutkan Senin (17/6).

Sesungguhnya, selain mengadili sengketa pemilu, MK juga memiliki wewenang dan tugas lain yang tentu saja berkaitan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


1. Pembentukan MK sebagai hasil adopsi ide Constitutional Court dalam amandemen konstitusi
Dibentuk 2003, MK Tak Pernah Kabulkan Permohonan Sengketa Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) terbentuk dari hasil adopsi ide Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001. Ide tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7b Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2019.

Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan dalam pemikiran ilmu hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.


2. Tugas MK sebelumnya dijalankan oleh Mahkamah Agung
Dibentuk 2003, MK Tak Pernah Kabulkan Permohonan Sengketa Pilpres
Sejak 2001, DPR dan pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, pada 13 Agustus 2003 DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut lama resmi Mahkamah Konstitusi, pada hari itu juga Presiden mengesahkannya.

Dua hari kemudian yakni pada 15 Agustus 2003, Presiden mengesahkan hakim konstitusi untuk pertama kalinya melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Keesokan harinya, pada 16 Agustus 2003, hakim konstitusi mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung (MA) ke MK. Sebelum pengesahan perubahan ketiga UUD 1945, dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK sementara waktu sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1994 hasil perubahan keempat.


3. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi
Dibentuk 2003, MK Tak Pernah Kabulkan Permohonan Sengketa Pilpres
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota selama belum terbentuk peradilan khusus.


4. MK menangani kasus sengketa pemilu sejak 2004
Dibentuk 2003, MK Tak Pernah Kabulkan Permohonan Sengketa Pilpres
Setahun setelah disahkan pembentukannya oleh Presiden, Mahkamah Konstitusi menjadi ranah pertarungan usai digelarnya pemilu di negeri ini. MK sudah menangani kasus sengketa pemilu tahun 2004. Setelah pengumuman hasil pemilu tersebut, MK menerima 273 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan 1 perkara sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh pasangan Wiranto dan Salahudin Wahid.

Pada Pemilu 2009, jumlah perkara yang diterima MK untuk perselisihan hasil pemilu sebanyak 42 perkara hasil pemilu DPR dan DPRD. Sementara untuk pilpres, terdapat dua sengketa yang diajukan oleh pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 juga mengajukan permohonan sengketa pilpres ke MK. Pada Pilpres 2019 ini pun, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil pilpres ke MK dan saat ini masih dalam proses persidangan.

Selama mengadili sengketa pilpres, MK belum pernah menerapkan putusan mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan untuk sengketa Pemilihan Legislatif, selalu ada permohonan ditolak, permohonan dikabulkan, dan permohonan tidak dapat diterima.


Sumber : https://www.idntimes.com/news/indone...mpaign=network

---

Baca Juga :

- Dibentuk 2003, MK Tak Pernah Kabulkan Permohonan Sengketa Pilpres Jadi Ketua Tim Hukum TKN, Berikut Fakta Menarik Yusril Ihza Mahendra

- Dibentuk 2003, MK Tak Pernah Kabulkan Permohonan Sengketa Pilpres Eks Penasihat KPK Ikut Jadi Korlap Massa di Dekat Gedung MK

- Dibentuk 2003, MK Tak Pernah Kabulkan Permohonan Sengketa Pilpres Usulan Rekonsiliasi dengan Prabowo, Jokowi: Bisa Sambil Berkuda

profile-picture
profile-picture
profile-picture
TissueM4gic dan 3 lainnya memberi reputasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 6
HT kok sepiemoticon-Entahlah
Diubah oleh profesor.id
udah lama juga ya
Diubah oleh agues27
Whahaha makin terguncang nih
emoticon-Ngakakemoticon-Recommended Selleremoticon-Travelleremoticon-cystg
Pekiwan
Ya kalo masih beda banyak selisihnya mana dikabulin mo dibilang curang ene curang ngono..
Diubah oleh tachibanarui
reality slap u man
Quote:


Sepi sepi sepi emoticon-DP
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 2 lainnya memberi reputasi
Quote:


Habis gan, tinggal Bioetanol mau?
profile-picture
yukinura memberi reputasi
Quote:

Udah diganti bre postnya bre..
profile-picture
yukinura memberi reputasi
dah lama juga yaemoticon-Shakehand2
profile-picture
yukinura memberi reputasi
Wah suram donk buat yg maju kali ini hehhe
profile-picture
yukinura memberi reputasi
Quote:


emoticon-Salam Kenal
profile-picture
yukinura memberi reputasi
langsung HTemoticon-Leh Uga
profile-picture
yukinura memberi reputasi
Pejwan doloe.emoticon-pencet


Edit-
Auto fokus sama foto gedung MK.
Beda gimana gitu.
emoticon-Hammer2
profile-picture
yukinura memberi reputasi
Diubah oleh yunda.me
Kita ga tau dibalik dari sidang tahun ini ada permainan atau engga.. kita jg ga tau mgk ada hak*m BU
kt jg ga tau siapa tau nanti ada libur buat pilpres ulangan.. yg kt tau skrg ini sbg masyarakat ikut awasi aja, pantau dan mari bdoa sm2 unk bangsa dan negara. Jujur dimulai dr diri kt.
profile-picture
yukinura memberi reputasi
bukan jadi patokan seh,ane berharap indonesia damai,siapa pun yg menang jd presiden,buat lah damai indonesia ini,ckup kt sodara mw ribut,sling sebut,sling tunjuk,saling menjelekan dan menjatuh kn,damai lah,,
profile-picture
yukinura memberi reputasi
Quote:


Hadehhh emoticon-Cape deeehh
Ketauan sesepuh bisa bullyable
profile-picture
yukinura memberi reputasi
Selama mengadili sengketa pilpres, MK belum pernah menerapkan putusan mengabulkan permohonan pemohon. 


MUNGKIN ada kekhawatiran digulung rezim 'terpilih' ?
So-so ....

Selaen jadi ladang peradilan konstitusi,
MK juga punya kans buat jadi ladang korupsi dan pungli berskala masif!


Salam satu goyang
emoticon-Goyang
Hokya hokyaaaaaaa
profile-picture
yukinura memberi reputasi
Quote:


Banyuwangi aman bre? Bijimane kabar neng Salsa anak SMP ama si itu, kok tenggelam proses hukumnya emoticon-Takut
profile-picture
yukinura memberi reputasi
Nah ngomongin soal sengketa nih, gembok ane mau digugat juga ngga?
profile-picture
profile-picture
kusumadewa86 dan yukinura memberi reputasi
Tahun ini tinggal gmn BPN bisa membuktikan kecurangan yg "katanya" TSM. Dri sidang kemarin justru sgt sedikit menyinggung masalah tsb, malah membahas hal - hal lain yg justru cenderung membuat BPN terlihat konyol dan mengada - ada.
Halaman 1 dari 6


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di