alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! KASKUS punya fitur baru: MENTION! Berkomunitas jadi makin seru! Cekidot!
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
RI Darurat Kekacauan Data Pangan
5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d01ff80349d0f0a67240b5c/ri-darurat-kekacauan-data-pangan

RI Darurat Kekacauan Data Pangan

RI Darurat Kekacauan Data Pangan


Semua orang tahu, debat itu butuh data, informasi itu butuh data, argumentasi juga perlu data. Tapi kalau data yang menjadi acuan resmi menyimpang jauh dari fakta yang sebenarnya, justru kesemrawutan lah yang akan terjadi.

Kondisi inilah yang kira-kira saat ini terjadi dengan data-data pertanian dan pangan. Sangat mengkhawatirkan penyimpangan data-data tersebut. Bagi para analis kekacauan data pertanian dan pangan sekarang ini bisa jadi yang paling buruk.

Mari kita ambil contoh data  luas lahan sawah baku secara nasional. Data citra satelit resolusi tinggi yang diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan diolah oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan luasan lahan sawah baku saat ini di angka 7,1 juta hektar.  Sementara itu, data Kementan per September 2018 menunjukkan data luas lahan sawah sebesar 8,18 juta hektar.

Menjadi masalah ketika Kementan menghitung data produksi beras. Tentu akan terjadi jurang margin yang demikian lebar. Dan hal tersebut akhirnya terbukti. Data produksi beras nasional pada tahun lalu versi Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras hingga akhir 2018 berada di angka 32,42 juta ton. Proyeksi tersebut terpaut sangat jauh hingga 32% dari estimasi Kementan pada awal tahun yang mencapai 46,5 juta ton.

Disparitas margin sebesar itu bisa-bisanya terjadi di tubuh pemerintah. Bayangkan jika hal semacam itu terjadi di lembaga survei pemilu misalnya. Kalau selisihnya sampai sebesar itu sudah pasti yang bersangkutan langsung membubarkan diri karena saking malunya!

Kalau data produksi dan beras nasional sudah jauh dari faktanya, entah siapa yang benar, sudah pasti berpengaruh jumlah surplus produksi dan ujung-ujungnya berimbas pada berapa besar impor yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pada tahun berjalan. Tak heran kesemrawutan impor, tidak hanya untuk beras, kerap kali terjadi dan terjadi lagi seakan-akan tanpa solusi.

RI Darurat Kekacauan Data Pangan

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, perbedaan data komoditas pangan antara satu institusi dengan institusi lainnya seakan-akan sudah mengakar di negeri ini. Perbaikan data pangan wajib menjadi prioritas pemerintah.

Menurutnya, persoalan antara Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementan terkait data, terjadi karena perbedaan tugas dan kewenangan. Sementara itu kebijakan impor diputuskan dalam rapat koordinasi yang melibatkan ketiga institusi tersebut.

Padahal data pangan yang bersumber dari satu pihak, akurat dan diperbaharui secara berkala sangat penting untuk menentukan kebijakan pangan yang akan diambil pemerintah. Selain sebagai dasar pengambilan kebijakan, data pangan yang bersumber dari satu pihak dan akurat juga penting untuk mengukur produktivitas pangan, mengidentifikasi daerah-daerah penghasil komoditas pangan dan juga mengetahui kondisi petani.

“Kegiatan impor yang belum efektif sebenarnya didasarkan pada acuan data yang dijadikan dasar untuk melakukan impor. Sehingga jika data acuan tidak dapat diandalkan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efektif,” jelas Galuh seperti dikutip dari Warta Ekonomi, kemarin.

Buruknya pengelolaan data pangan sendiri sebenarnya sudah lama diendus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, salah satu yang ditekankan adalah adanya Tata Niata Impor Bahan Pangan yang dinilai “Belum Patuh.” Dinyatakan bahwa Kemendag hingga saat ini melakukan penerbitan impor tidak sesuai dengan data produksi dan kebutuhan di dalam negeri.

Laporan BPK juga mengatakan penerbitan persetujuan impor tersebut juga tidak melalui rapat koordinasi dan/atau tanpa rekomendasi kementerian terkait. Selain itu, kinerja efektivitas ketersediaan dan stabilitas harga juga dinilai BPK tidak efektif karena kurang optimalnya perencanaan distribusi logistik dan pengelolaan data yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

RI Darurat Kekacauan Data Pangan

Sejujurnya, jika ditilik lebih dalam sebenarnya konflik ini menguak tabir tentang adanya kebijakan yang tidak sinkron antara mandat yang diberikan kepada Bulog dengan regulasi pemerintah lainnya di sektor pangan. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah seolah tak menyadari itu.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa pernah bilang, konflik beras yang menyeret lebih dari satu instansi pemerintah saat ini, sejatinya memiliki akar masalah yang sama, yaitu data produksi yang tidak akurat.

“Konflik itu selalu berawal dari Kementerian Pertanian, karena terkait dengan data yang amburadul. Klaimnya selalu jauh dari kenyataan, sehingga tata kelola pangan kita jadi kacau balau.”


Acuan:

Ketika Data Pangan Tak Lagi Akurat, Apakah Debat Masih Ada Gunanya?

BPS Sempurnakan Data Beras, Estimasi Kementan Lebih Tinggi

CIPS: Perbaikan Data Pangan Perlu Digalakkan untuk Kurangi Kesemrawutan Impor
profile-picture
profile-picture
profile-picture
helmidewata dan 3 lainnya memberi reputasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Darurat basko urat!!!!
profile-picture
simsol... memberi reputasi
tret sebelah senjata, di sini pangan 😂
profile-picture
simsol... memberi reputasi
prabowo: asal bapak senang

benar toh
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Balasan post nistrio
Quote:


wakakakakakak
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Asal gak perang dagang kek US & cina pasti aman2 aja
Gak usah kuatir
itu belum diperbaki kah data luas sawah?
kan dulu dah rdp sama ahli sama dewan kementan dikritik pakai basis data 2016 bukan yang terbaru.



ini emang di amran masalahnya.. noh menteri nasdem juga. ganti lah dua duanya.. kok dipiara seeh
Klo dipikir2 wajar...selama ini teknologi informasi jarang digenjot atau digembar gembor ke sektor pangan, ngurus pupuk sama gudangnya aja kewalahan si pemerintah...nyatet2 pun paling canggih simpan file di komputer....berkas ya seadanya aja...dan ini bicara stok pangan buat 200 juta orang lebih di Indonesia.....hahahah emoticon-Big Grin
bukan hanya kekacauan data itu,nanti bisa merembet ke kekacauan anggaran,rencana kerja kementrian yang beda dengan kenyataan dilapangan bakalan banyak tidak terserap kalau dibiarkan atau dipaksakan terserap hingga jatuhnya ke pemborosan.

dilihat harus disesuaikan itu,kalau masalah impor mah dari dulu juga dah ramai,ini mah hitungannya sudah masuk ke level selanjutnya.

emoticon-Big Grin
impor aja trus ama nambahain hutanɡ neɡara
daripada pusing mikirin data, mending main cashback tokopedia bray.. pemasukan tambahan wkwkwkwkw
profile-picture
tn.bebek memberi reputasi
Balasan post Jalinus
Quote:


Gerombolan budak tokopedia lol
masalah lagi, proyek lagi, rapat lagi, apbn lagi, kurang ? PHLN lagi, rapat lagi rapat lagi emoticon-Ngakak ndak selesai2
Balasan post Jalinus
Kaje lo gan hahahah


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di