JAKARTA - Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) di Kota Bekasi, Jawa Barat berharap pemerintah segera mencairkan honornya selama dua bulan yang hingga kini belum cair.

Tidak hanya berharap, anggota PPS juga merasa tersendatnya pencairan honor April dan Mei 2019 merupakan kejanggalan. Apalagi penyelenggaraan pemilu telah usai.

Untuk menjawab rasa penasaran itu, anggota PPS Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Wahyu Samio Widodo melaporkan tersedatnya honor PPS ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui layanan elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID).

Baca Juga:

• Aktifitas Normal, Kondisi Tanah Abang Kembali Semrawut
• Dishub Kota Bekasi Tutup 44 Putaran Balik di 8 Ruas Jalan Jalur Mudik
• Selidiki Korban Tewas 22 Mei, Komnas HAM Siap Berbagi Informasi ke Polisi

"Saya sudah laporkan tadi pagi," kata Wahyu Samio Widodo kepada SINDOnews, Selasa (28/5/2019).

Dia merasa janggal dengan tersendatnya pencairan honor PPS. Apalagi, anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan pemilu cukup besar, yakni Rp25 triliun.

"Jelas janggal. Apakah ini ada yang miss, atau ada yang nyangkut. Kalau nyangkut, nyangkutnya dimana," tandasnya.

Menurut dia, pelaporan dirinya ke BPK mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya sesama anggota PPS. "Mereka sangat support," ujar Samio.

Sebelumnya, Samio mengatakan honornya sebagai PPS berkali-kali tersendat. Pihak KPU, lanjutnya, seperti mengulur-ulur pemberian honor para anggota PPS. Bahkan untuk menagih honor, dirinya sempat mogok bekerja agar bisa segera dicairkan.

Saat itu, Wahyu dan ketua PPS Jatiluhur nekat mogok kerja agar honor bulan Agustus-November 2019 bisa cair. "Pada November 2018 sempat mogok bekerja, akhirnya setelah itu honor baru dicairkan KPU," tuturnya.

Wahyu yang bekerja sebagai Operating Data Pemilih (ODP) di PPS Jatiluhur mengaku, sebenarnya bayaran yang mereka terima tidak sebanding dengan waktu kerja yang luar biasa. "Kami bekerja siang malam menginput data pemilih hanya dibayar Rp800 ribu, tapi kenapa hak kami sulit cair," katanya.

Tak hanya honor, biaya alat tulis kantor (ATK) yang seharusnya dicairkan setiap bulan juga tersendat. Padahal, laporan sudah dibuat dan dikirmkan ke KPU Kota Bekasi. Baca juga: Rekapitulasi Rampung, Honor Anggota PPS Kota Bekasi Belum Juga Cair)


Sumber : https://metro.sindonews.com/read/140...bpk-1559030959

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Puluhan Ribu Botol Miras Hasil Operasi Pekat di Bogor Dimusnahkan

- Honor Belum Cair, Anggota PPS di Kota Bekasi Lapor ke BPK

- 764 Personel Dishub Kota Bekasi Turun Amankan Jalur Mudik