alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Kuis ini Cuma Buat Fans Game of Thrones Sejati. Hadiahnya Mangstab Gan!
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Demokrasi di Ujung Tanduk, YLBHI Ingatkan : Jangan Sembarangan Gunakan Kata Makar
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cdcd5fde83c72706d7a251e/demokrasi-di-ujung-tanduk-ylbhi-ingatkan--jangan-sembarangan-gunakan-kata-makar

Demokrasi di Ujung Tanduk, YLBHI Ingatkan : Jangan Sembarangan Gunakan Kata Makar

Judul: Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk, YLBHI Ingatkan Kepolisian: Jangan Sembarangan Gunakan Kata Makar

Demokrasi di Ujung Tanduk, YLBHI Ingatkan : Jangan Sembarangan Gunakan Kata Makar
RIAU24.COM -  Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati,  menilai, demokrasi Indonesia saat ini sedang dalam bahaya alias di ujung tanduk. Salah satu penyebabnya, adalah terkait langkah Kepolisian yang dinilainya sembarangan dalam menggunakan kata makar, khususnya terhadap aktivis oposisi.

Karena itu, pihaknya mengingatkan pihak Kepolisian berhati-hati dan tidak sembarangan dalam menggunakan istilah makar tersebut.

“Penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan jadi salah satu poin pemerintah (berperilaku) membahayakan demokrasi,” ungkapnya,  Selasa 14 Mei 2019 kemarin.


BACA JUGA : Takut Kabur, jadi Alasan Polisi Tahan Eggi Sudjana

Dilansir republika, Rabu 15 Mei 2019, YLBHI menganggap penggunaan istilah itu tidak tepat dan bertentangan dengan substansi hukum.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia saat ini sedang dalam bahaya. Salah satu indikasinya, adalah pengenaan pasal makar terhadap lawan pemerintah alias oposisi.



Seperti diketahui, sejauh ini politisi PAN Eggi Sudjana, termasuk tokoh yang telah ditetapkan sebagai tersangka makar. Penetapan itu dilakukan Polda Metro Jaya.  Sejumlah tokoh lainnya, yang umumnya bergabung dalam kubu calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, juga telah dilaporkan ke Kepolisian dengan kasus serupa. Laporan tersebut saat ini telah diberikan ke Polda Metro Jaya. Sama halnya dengan Eggi Sudjana, pelapor para tokoh tersebut adalah caleg PDIP bernama Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung.  

Terkait penggunaan kata makar tersebut, Asfinawati mengatakan, pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterjemahkan sebagai makar dalam bahasa Belanda tertulis aanslag. Kata itu, menurut dia, bermakna 'serangan yang berarti ditujukan pada kepala negara'.


“Artinya, apabila tidak ada serangan atau percobaan serangan maka belum dapat dikatakan makar,” terangnya.

YLBHI menyayangkan pihak kepolisian yang menggunakan pasal makar untuk menjerat beberapa pihak. Menurutnya, hal itu seolah menjadi pertanda bahwa siapa yang melawan pemerintah, akan diganjar dengan pasal makar.



Padahal, pihak yang dianggap melawan pemerintah hanya mengutarakan kritik terhadap pemerintah.



“Kalau ada pelanggaran hukum ya pakai pelanggaran hukum yang ada. Kalau tidak ada, ya dibebaskan. Tapi, jangan sampai menggunakan pasal makar sembarangan,” ingantnya.



BACA JUGA : Sempat Kabur, Otak Pelaku Tawuran Yang Menewaskan Rangga Menyerahkan Diri

Asfinawati mengatakan, ada 11 indikasi terancamnya negara hukum Indonesia yang disebabkan kebijakan pemerintah. Di antaranya, adalah SK Menko Polhukam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum; penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan; serta pemerintah setuju memasukkan pasal makar, penghinaan presiden, dan penodaan agama dalam rancangan KUHP.



Menurutnya, negara hukum ditandai dengan supremasi hukum, hak untuk diproses lewat peradilan, dan tidak dijatuhi hukuman secara sewenang-wenang.
Namun yang terjadi saat ini, 11 indikasi tersebut justru mengarah pada penghambatan kebebasan sipil untuk berpikir, berkumpul, atau berkeyakinan.
3 Sikap
Menyikapi hal itu, YLBHI menyatakan tiga sikap. Pertama, mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan pemerintah terikat pada konstitusi. Selanjutnya, YLBHI meminta kebijakan yang tak sesuai dengan hukum dan rule of law dicabut dan segera dihentikan. Terakhir, YLBHI meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang melawan hukum, bertentangan dengan rule of law dan merusak demokrasi. ***




http://www.riau24.com/berita/baca/15...an-Kata-Makar-

emoticon-Cendol Ganemoticon-Cendol Ganemoticon-Cendol Gan
profile-picture
romodov memberi reputasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Rakyat 02 itu juga coba ditertibkan. Kalau mau lantik prabowo harus taat konstitusi.
profile-picture
gabener.edan memberi reputasi
Diubah oleh nataliuspigai.
kalau gerombolan 02 boleh sembarangan
kalau 01 gak boleh ya ? emoticon-Bingung (S)
profile-picture
gabener.edan memberi reputasi
Diubah oleh mantanpanasbung
gimana kalo yg menang cuma 50 persen plus lebih satu suara ya..... bisa geger dunia sampe akherat emoticon-Wkwkwk emoticon-Hammer (S)
profile-picture
gabener.edan memberi reputasi
coba yelbeha juga sampaikan itu kepada efpei.
profile-picture
gabener.edan memberi reputasi
tunggu terjadi kerusuhan dan korban berjatuhan baru di tindak...luar biasa nih orangemoticon-Cool


Ini udah masuk fase riskan chaos karna kubu oposisi tdk terima kekalahannya dan mencoba jalan lain yg diduga malah bisa menimbulkan chaos seperti di venezuelaemoticon-Blue Guy Bata (L)
Coba YLBHI juga keluarin ekomendasi buat Golongan 02 yang Tukang Kompor dan berniat memecah belah Bangsa dengan Semburan hoaxnya, berani gak?
Sebaliknya jgn juga dgn mudahnya menyebarkan ajakan hasutan rakyat bergerak diluar konstitusi.
Teriak curang, tapi ga bisa memberikan bukti, ga percaya hukum, ga mau lapor ke MK, malah mau melakukan people power.

Demokrasi yang gimana sih yang diinginkan? ada gak yang kritik pemerintah secara substansial ditangkep? kalo omongan si Ngamien, dkk, apa itu kritik?

Tingkat literasi Indonesia emang rendah, tapi jangan membodohi masyarakat dong.
Quote:


Quote:


YLBHI takut dikafir2in....
emoticon-Big Grin
makar t konspirasi fpi
namanya juga sama2 advokat jd masih d belain
YLBHI juga harus paham : JANGAN ASAL GUNAKAN KATA PEOPLE POWER / DELEGITIMASI PEMILU

emoticon-Ngakak


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di