Perum Bulog yang saat ini terdengar seperti anak kecil yang “merengek karena mainannya diambil orang, sesungguhnya punya kesempatan untuk membalikkan keadaan.

Semua tahu bagaimana perusahaan logistik pangan pelat merah tersebut mengaku kesulitan menyalurkan stok berasnya, setelah program bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) seluruhnya dialihkan ke bantuan pangan nontunai (BPNT) sejak Mei 2019. Perum Bulog tak lagi memiliki saluran tetap untuk menyalurkan berasnya, selain melalui operasi pasar.

Angin segar itu ternyata datang dari Kementerian Sosial (Kemensos), pihak yang “mengebiri” tugas pelayanan publik yang telah bertahun-tahun dijalankan Perum Bulog. Ya, mereka memberikan ruang gerak bagi Perum Bulog untuk ikut berpartisipasi memasok beras untuk gerai penukaran BPNT.

Menteri Sosial Agus Gumiwang bilang sejak awal Perum Bulog bahkan diperbolehkan untuk menjadi pemasok beras di eWarong, outlet penukaran BPNT. "Langkah ini kami gunakan untuk menumbuhkan perekonomian di tingkat lokal. Selain itu ini juga supaya keluarga penerima manfaaat (KPM) BPNT mendapatkan harga dan kualitas beras yang baik. Di samping itu agar ada kompetisi antara Bulog dan pemasok beras lain," terangnya, hari ini.

Meski demikian tidak serta merta memberikan hak istimewa bagi Perum Bulog, alias tidak ada pemberian hak monopoli demi memberikan ruang bagi pengusaha lokal untuk ikut menjadi pemasok.

Berdasarkan data Kemensos, lanjut Agus, Perum Bulog telah ikut menjadi pemasok beras dalam program BPNT sebesar 48% dari total beras yang ada di eWarong. Hal ini lantaran kualitas beras perseroan dianggap baik oleh KPM. Meski demikian, perseroan yang digawangi Budi Waseso tersebut perlu menyesuaikan dan memperbaiki harga dan kualitas pasokan berasnya agar bisa bersaing. Dengan demikian KPM tertarik membeli beras dari Perum Bulog.

Bisnis

"Pembentukan eWarong pun dalam rangka pemerintah mendorong ekonomi ditingkat grassroot. Bagi Kemensos, yang paling utama adalah memberikan pelayanan terbaik bagi KPM, agar mereka bisa mendapat Bansos Pangan termasuk BPNT secara lebih baik dari segi kuantitas dan kualitas," terang Agus.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah pesimistis rencana pemerintah untuk menyalurkan BPNT dengan suplai beras dari Perum Bulog dapat memaksimalkan penyerapan BUMN yang bersangkutan. Ia mewanti-wanti kualitas beras Perum Bulog yang dikenal masih sulit bersaing dengan beras komersil lainnya.

Menurutnya, wacana pemerintah menghentikan BPNT dan melanjutkan rastra adalah salah satu rencana kilat agar penyerapan beras Perum Bulog dapat maksimal. Tapi, kebijakan tersebut tidak sepatutnya mudah berubah. "Bulog harusnya bisa menyalurkan beras sendiri, tidak dapat berserah ke rastra semata," tegas Rusli.

Republika