JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar pejabat daerah tidak memakai cara-cara yang melanggar aturan, semisal melakukan lobi khusus untuk mendapatkan proyek. Pasalnya, banyak pejabat daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akibat praktik-praktik seperti itu.

"Enggak usah lagi daerah lobi terus menerus di DPR atau di mana-mana. Patut disadari bahwa puluhan bupati ditangkap oleh KPK," ujar JK di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Dia menambahkan, jika pun ada lobi, pejabat daerah harus melaksanakannya dengan cara-cara yang transparan. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi pejabat daerah yang tersandung hukum akibat korupsi.

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Sentuh Level Rp14.360/USD, Yen Capai Posisi Terbaik
• IHSG Ditutup Ambruk, Bursa Korsel Melemah Terdalam Capai 3,04%
• Pemerintah Benahi Sisi Suplai Demi Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

"Itu artinya kalau lobi penting untuk bicara proyek-proyek potensial tapi enggak usah lewat lobi dengan calo-calo ke DPR," cetusnya.

Dia pun meminta agar pejabat daerah memegang janji dan tanggung jawab untuk tidak merugikan masyarakat dan negara. "Tidak ada negara yang menterinya dipenjara, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Oleh karena itu kita harapkan pejabat daerah juga menjaga harkatnya, menjaga kedudukanya, menjaga hal-hal seperti itu. Itu harapan saya," tegasnya.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/140...yek-1557412147

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Wapres Minta Pejabat Daerah Tak Gunakan Lobi Khusus Demi Proyek

- Kemenkeu Dukung Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada 1 Januari 2020

- Pertumbuhan Ekonomi Jabar Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir