Seperti kita ketahui, situasi politik di negara Indonesia tercinta setelah Pemilu 17 April 2019 kemarin bukannya mendingin tapi malah memanas. Berbagai provokasi yang sebetulnya tidak perlu dilakukan, karena semua sudah ada jalur untuk penanganannya.

People Power adalah kata yang baru-baru ini kembali digaungkan oleh salah satu ketua Ormas di Indonesia. Dimana beliau akan menggerakkan massanya untuk mengepung KPU Pusat dan KPUD jika tidak netral dalam penghitungan suara.

Kata netral disini tentu saja menjadi ambigu. Netral bagi kubu Paslon Presiden 02 belum tentu netral bagi kubu Paslon Presiden 01, begitupun sebaliknya. 





Sebetulnya People Power itu apa sih?

People Power mempunyai pengertian sebuah upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah dan ini adalah gerakan makar yang inkonstitusional yang mau mendelegimitasi pemerintahan yang sah.

Apakah salah melakukan People Power?

Tergantung seberapa besar masyarakat yang setuju dengan dilaksanakan people power ini. Harus kita ketahui dan kita ingat, People Power ini harus melibatkan sebagian besar lapisan masyarakat yang memang menghendaki agar terlaksananya sebuah gerakan people power karena pemerintah telah terbukti salah dalam menjalankan pemerintahannya.

Tetapi jika gerakan People Power ini hanya dijalankan karena kehendak beberapa golongan, gerakan ini adalah tindakan yang cuma merugikan masyarakat dan negara. 

Kenapa? Karena dalam pelaksanaan People Power pasti akan dimasuki oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan timbul kerusuhan yang menyebabkan kerugian besar untuk semua.



Masih ingat dengan tragedi 1998 yang mengakibatkan kerusuhan dimana-mana?

Memang harus kita akui, era reformasi kita dapatkan melalui gerakan People Power yang saat itu memang harus dilakukan, dan sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya gerakan itu untuk menumbangkan pemerintahan ORDE BARU YANG MENJAUHKAN NEGARA INDONESIA INI DARI KATA DEMOKRASI dimana jalur-jalur menuju demokrasinya belum terbentuk.

Dan yang menjadi Bapak Reformasi saat itu adalah Bapak Amien Rais.

Mari kita flashback ke 1998, dan lihat People Power yang sebetulnya bisa berjalan dengan aman dan damai, berubah menjadi brutal dan tidak terkontrol, itu karena dimasuki oleh OKNUM-OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.

Kerusuhan tersebut kemungkinan besar akan kembali terjadi jika People Power berhasil dilakukan oleh beberapa golongan dan yang berakhir masuknya para oknum tidak bertanuggung jawab. Negara yang sudah stabil pun kembali akan hancur dalam sekejap jika ini dibiarkan. 





Pemerintahan Orde Baru berbeda dengan sekarang, dimana semua sudah ada jalurnya untuk kita bisa berdemokrasi. Lembaga-lembaga yang bersifat independent sudah terbentuk. 

Kita bisa menggunakan cara lebih elegan untuk berdiskusi dalam mengungkapkan segala kesalahan yang terjadi di negara ini, termasuk segala kecurangan yang ada dalam Pemilu kemarin.

Langkah awal kita kita bisa menggunakan teknologi canggih kita yang bernama Smartphone untuk mendukung data-data kecurangan kepada Bawaslu sebagai pengawas dalam Pemilu. Kemudian diskusikan dengan KPU.

Perlu kita ketahui juga petinggi KPU dan BAWASLU dipilih oleh DPR, itu bearti yang menyepakatinya bukan hanya dari satu kelompok, tapi dari berbagai kelompok, jadi masih bisa berdiskusi.

Kalau ternyata kita masih belum puas dengan hasil dari KPU dan BAWASLU, masih bisa kita bawa ke jalur Mahkamah Konstitusi atau sering dikenal MK. Disanalah segala jawaban harus kita terima lapang dada.

Jangan juga masih ngotot jika ternyata jawabannya gak cocok dengan yang kita harapkan. Karena mau ngadu ke siapa lagi? PBB? Kita malah bisa ditertawakan negara lain.