alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Anggota DPR Nilai Pileg dan Pilpres Perlu Dipisahkan Kembali
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cbeeb9e88b3cb3f46723e42/anggota-dpr-nilai-pileg-dan-pilpres-perlu-dipisahkan-kembali

Anggota DPR Nilai Pileg dan Pilpres Perlu Dipisahkan Kembali

 Anggota DPR Nilai Pileg dan Pilpres Perlu Dipisahkan Kembali


Anggota DPR RI Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu dievaluasi. Ia berpendapat pemilu legislatif (pileg) dan eksekutif (pilpres) mendatang seharusnya dipisahkan kembali.

"Perlu ada evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak. Terutama saya kira membedakan antara ranah eksekutif dan legislatif," kata Ace di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (24/4).

Pernyataan itu dilontarkan Ace lantaran banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan mengalami sakit akibat tugas yang terlalu berat pada pemilu kali ini.


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan hingga kini sudah ada 91 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 374 orang mengalami sakit dalam tugas Pemilu 2019.

Lihat juga: Evaluasi 2019, KPU Wacanakan Pemilu Serentak Dipisah

Ace menilai penyelenggaraan pemilu pilpres dan pileg yang dilaksanakan bersamaan membuat beban kerja petugas KPPS makin bertambah berat.

"Kita harus hargai petugas KPPS yang (bekerja) hingga meninggal, mereka berjuang demi tegaknya demokrasi Indonesia," kata dia.

Ketua DPP Partai Golkar itu menyebut proses demokratisasi di Indonesia saat ini masih mengalami perbaikan secara terus menerus dan masih terdapat trial and error dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, ia menyatakan sudah sepatutnya dilakukan pengkajian yang mendalam oleh pemerintah dan DPR terkait proses pemilu serentak tahun ini.

"Saya kira proses demokrasi Indonesia saat ini selalu mengalami trial and error. Saya kira diperlukan kajian mendalam terkait dengan proses pemilu yang sekarang," kata dia.

 Anggota DPR Nilai Pileg dan Pilpres Perlu Dipisahkan Kembali


Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menyatakan hal serupa. JK mengatakan perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019.
Menurutnya, salah satu bentuk evaluasinya adalah memisahkan kembali pilpres dan pemilihan anggota legislatif pilpres.

"Tentu harus evaluasi yang keras, salah satu hasil evaluasi dipisahkan antara pilpres dengan pileg. Itu supaya bebannya jangan terlalu berat," kata JK usai bertemu pemimpin Ormas Islam dan tokoh masyarakat di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/4).

Pemerintah Diminta Beri Santunan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan santunan kepada para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan anggota Polri yang meninggal saat bertugas penyelenggaraan pemilu.

"Kita minta pemerintah harus segera memberikan santunan kepada keluarga KPPS atau anggota Polri yang meninggal saat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu," kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah daerah memberikan pengobatan gratis kepada para petugas KPPS, Polri dan TNI yang sakit saat menjalankan tugas penyelenggarakan Pemilu 2019.

Bamsoet menilai sudah seharusnya para anggota KPPS, Polri dan TNI yang bertugas untuk diasuransikan oleh pemerintah sebagai jaminan kesehatan saat bertugas. Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil Pemilu.

"Sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet menegaskan para petugas KPPS, Polri dan TNI merupakan penjaga tegaknya tiang demokrasi di Indonesia. Di luar dugaan, ia menyebut tugas yang diemban para personel itu ternyata tidak semudah yang dikira.

"Sistem pemilihan yang rumit, akses medan lokasi yang tak mudah, maupun kelelahan fisik maupun tekanan psikis yang dialami tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya menyita waktu, bahkan nyawapun menjadi taruhannya," kata Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet menambahkan Pemilu 2019 banyak memiliki catatan penting untuk dijadikan pelajaran di kemudian hari. Ia menilai catatan penting itu di antaranya masa kampanye di Pemilu 2019 yang terlalu lama, sistem pemilihan yang rumit, serta tidak ada asuransi yang melindungi petugas di lapangan.

"Berbagai catatan penting tersebut akan menjadi bahan masukan dalam rapat kerja DPR RI dengan KPU, TNI, Polri, maupun pihak pemerintah lainnya. Pembenahan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Terutama yang menyangkut keselamatan dan perlindungan petugas di lapangan," kata Bamsoet.

SUMBER
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
dipisah emang ane rasa lebih bijak dan ribet.....

emoticon-Recommended Seller






emoticon-I Love Indonesia (S) emoticon-I Love Indonesia (S)
cuma sampai menilai. besok juga udah lupa. biar kelihatan kerja
Kembalikan fungsi MPR sebagai perwakilan rakyat. Dan presiden biarlah dipilih oleh MPR secara musyawarah mufakat.
Gak usah dipisahkan
Malah bagus konsentrasi caleg terpecah antara nyelamatin diri sendiri atau ngusung capresnya

Contoh sukses pileg pilpres bareng adalah Partai Sapi emoticon-Ngakak (S)
Kalo ada pilpres, Wowo jangan dikasitau. Orangnya gak asik.
Serentak banyak makan korban jiwa emoticon-Malu (S)
bener sih. kesian petugasnya. bokap ane sampe jam 10 malem tuh

ato boleh gantian gitu petugasnya. shift2an
Quote:

Wah,jam 10 itu masih sore gan.Ditempat ane sampe jam 01.30 dini hari,beneran.
Diubah oleh nofik.akhmad
Lihat 2 balasan
Balasan post nofik.akhmad
Quote:


Sama. Di sini jg jam segitu. Baru bungkus jam 2
Balasan post nofik.akhmad
Di kampung ane dengan banyaknya warga lansia yang tingkat pengetahuannya kurang serta butuhnya ketelitian PPS rata2 kelar abis subuh, Bahkan jam 6 pagi.

Yg bikin kesel, masih ada aja yg kurang menghargai kerja mereka dengan bilang.....Aa..sudahlah
pileg digabung aja sama pil ketua rt...

emoticon-shakehand
Idenya siapa ini emoticon-Mad
Mereka yang bikin aturan pemilu serentak, mereka juga yang minta dipisah hahaha
emoticon-Leh Uga
Lihat 1 balasan
ini de pe er isinya plawak smua ya? emoticon-Ngakak
Quote:


ini sich tanggung jawab nya effendy ghazali....pengamat dongok....sok pinter..malah bikin pusing se indonesia.....bikin pileg dan pilpres barengan....
Quote:


Banyak org jadi janda dan yatim gegara dia emoticon-Mad
Quote:


Eh buset ngeri amat...

Tapi iya sih. Maksimal kan 300an yah satu TPS. Kali 5 itu udah 1500 kertas suara. Satu suara 30 detik aja perkiraan buat buka, baca, dan nulis. Itu aja udah 12,5 jam. Kalo dark jam 1 siang (tutup TPS) iya jam 1 malem lewat emoticon-Hammer2

Itu hitungan kasar aja yes.... Tapi masuk akal kalo ampe nyubuh, belum beres2 yang pake dekor sama tenda
Quote:


emang..gara2 dia gugat ke mk..cuma berdasar logika hukum....ujung nya mk...yg saat itu prof mahfud udah bukan ketua mk....udah ganti akhil mochtar dan patrialis akbar ....akhir nya memutuskan dan memerintahkan pemilu serentak....kl gak salah inget...
itulah kl pengamat keblinger....mikir nya cuma dalil logika hukum...tp penerapan dan manfaat nya kagak di pikir kan....
Quote:


Gak bos. Kayaknya ini bakal dibahas tuntas utk pemilu 2024. Soalnya koalisinya udh berubah. Selain menimbang banyaknya korban kpps, jg menimbang kepentingan politik masing² partai mengingat 2024 Joko bakal lengser. Akan banyak kontroversi RUU pemilu yg baru nanti. Liat aja.
Lihat 1 balasan
Quote:


Nah,ya itu gan.Ane aja pulang shift sore,nyampe rumah jam 11.30 pm masih ada yg ngitung.Trus ane ikut bantu2 nurunkan terop,sampe jam 1 lebih itu belum selesai yg ngitung.Tendanya udah dibongkar,penghitungan belum selesai.

Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di