BPN Ungkap Asal Muasal 62 Persen Suara yang Diklaim Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade membuka muasal suara 62 persen yang diklaim oleh capres Prabowo sebagai dasar deklarasi kemenangan Pilpres 2019. Andre mengklaim perhitungan 62 persen itu berasal dari formulir C1 di TPS seluruh Indonesia.

Andre mencontohkan cara kerjanya yakni para saksi di partainya, Gerindra akan memfoto formulir C1 untuk dikirim ke BPN. Baru setelahnya data yang masuk itu mereka susun dengan cara tabulasi.

"Jadi C1 itu dikirimkan masuk ke DPP partai masing-masing, ke BPN, dan dibikin, di-synchronize tabulasinya sudah sampai 60 persen, lalu diumumkan Pak Prabowo," papar Andre kepada wartawan di sekitar kediaman Prabowo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4).

Mereka mengklaim data C1 yang sudah mereka rekam dan masuk penghitungan mencapai 60 persen dari 820 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia.

"Jadi berdasarkan itu Pak Prabowo mengumumkan kemenangan kemarin," imbuhnya.



Sebaliknya, Andre menantang lembaga-lembaga survei yang ada saat ini membuka sumber dana mereka. Ia juga menyinggung hasil quick count atau hitung cepat saat ini tidak sesuai dengan survei yang mereka buat sebelum hari pencoblosan.

"Apa mungkin anda mau mengeluarkan uang miliaran rupiah dari kantong sendiri? Rayat berhak tahu dan kami berhak bertanya karena anda mengisi ruang publik menyatakan dalam 3-4 bulan terakhir Pak Jokowi menang besar, faktanya di QC anda ternyata yang 20 persen berubah 8 persen, ada 12 persen eror dari lembaga survei yang selama ini membangun narasi opini," kata Andre.

Sebelumnya capres nomor 02 Prabowo Subianto mengecam hasil quick count sejumlah lembaga yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf sebagai lembaga abal-abal dan tidak bisa dipercaya.

Prabowo bahkan mengklaim hasil real count pihaknya menyebut mendapat 62 persen, sementara Jokowi-Ma'ruf 38 persen. Atas dasar itu Prabowo telah tiga kali mendeklarasikan kemenangan dan dua kali sujud syukur.

Hasil penghitungan internal BPN itu pun bertolak belakang dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei. Dari hasil quick count enam lembaga survei yang dipantau oleh CNNIndonesia.com seperti Litbang Kompas, Indo Barometer, LSI Denny JA, Median, Kedai Kopi dan CSIS, Jokowi-Ma'ruf unggul dari Prabowo-Sandi dengan angka rata-rata di atas 54 persen. (bin/osc)
Sumber

==============================

Agak janggal sebenarnya kalau tak boleh mengatakan bahwa itu hanya bualan semata.
Pasalnya hanya berselang setengah jam dari pukul 15.00, waktu yang ditetapkan KPU untuk membolehkan lembaga survey mengeluarkan hasil quick count, formulir C1 telah diperoleh salinan copynya oleh kubu BPN? Mengapa dikatakan setengah jam dari pukul 15.00? Karena saat itulah Prabowo bersiap mengumumkan klaim kemenangannya.

Kalau dikatakan bahwa formulir C1 itu didapat dari hasil kerja saksi kubu 02, pastinya ini gak berlaku di Boyolali, sebab menurut berita, saksi kubu 02 nyaris tidak ada. Kalau ada, pastinya suara kubu 02 tak mungkin kosong.

Mungkinkah formulir C1 telah siap setelah 2 jam tutup TPS?
Mungkinkah 60% dari 820.000 lebih TPS telah siap formulir C1nya?
Mungkinkah rautsan ribu formulir C1 itu masuk hanya sekian menit kedalam hitungan tabulasi suara server BPN?

Kalau benar, mulai 2024, seharusnya KPU membuang saja sistem perhitungan suaranya, ganti dengan sistem yang dipakai BPN. Itu jauh lebih hebat dan hemat.
Setengah jam, 60% dari 820.000 lebih formulir C1 selesai direkapitulasi.
Maka dalam 1 jam Real Count selesai.

Salut! Kita harus angkat topi dengan klaim kubu 02.

Bicara soal pendanaan lembaga survey, kenapa kubu 02 justru tak fokus pada bongkar-bongkaran data? Kenapa justru dana yang dipertanyakan? Kalau soal dana yang dipertanyakan,artinya kubu 02 terlalu menghina Gramedia Group. Kompas sebagai salah satu pihak yang melakukan Quick Count nampaknya menganggap lucu hal ini. Lantas kalau hasil dana telah dibuka, apa balasannya bagi kubu 02? Cuma manggut-manggut? Cuma nyengir? Atau secara ksatria mau mengakui kesalahan?

Kalau mau mempertanyakan soal dana Milyaran yang katanya mustahil dikeluarkan oleh lembaga quick count, coba tanya ke PT Prawedanet Aliansi Teknologi, perusahaan Network yang membuat lembaga survey jurdil2019 yang katanya terdaftar di Bawaslu. PT ini denganjurdil2019.org nya memenangkan Prabowo hingga detik ini. Coba tanya. Dan minta mereka membongkar pendanaannya.

Kalau PDIP berani dan terang-terangan menampilkan perhitungan real count dengan teknologi terbarunya yang dinamakan Si Santi, dan terbuka untuk umum, mengapa Gerinda+PKS tak berani menampilkan metodeloginya secara kasat mata didepan publik? Ada apa ini?

Bicara kecurangan, giliran kecurangan dilakukan pihaknya, diam.
Bicara kecurangan, giliran ditanya bukti-buktinya, diam.
Bicara kecurangan, giliran diminta membuka data-datanya, diam.
Bicara kecurangan, giliran diminta membuka juga pendanaan lembaga survey yang memenangkan kubunya, diam.

Maunya apa????????