alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
TKN sebut program kartu Jokowi simbol negara hadir
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cb23845c820844b9e3a745f/tkn-sebut-program-kartu-jokowi-simbol-negara-hadir

TKN sebut program kartu Jokowi simbol negara hadir

TKN sebut program kartu Jokowi simbol negara hadir
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'aruf Amin, Arif Budimanta dalam konferensi pers usai debat kelima capres/cawapres di Jakarta, Sabtu malam (13/4). (ANTARA/Hanni Sofia)

Kartu-kartu ini adalah simbolik untuk negara hadir bagi golongan fakir dan miskin


Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'aruf Amin, Arif Budimanta, mengatakan program kartu-kartu Jokowi merupakan simbol negara hadir bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kartu-kartu ini adalah simbolik untuk negara hadir bagi golongan fakir dan miskin,” kata Arif Budimanta dalam keterangan pers setelah debat capres kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam.

Jokowi-Ma’ruf Amin menawarkan tiga program jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden yang diwujudkan dengan kartu-kartu yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Program-program tersebut dianggap oleh kubu lawan politiknya sebagai sesuatu yang tidak efektif dan tidak mengandung unsur kebaruan.

“Kartu-kartu ini basis datanya sama yakni dari data kependudukan, tujuannya untuk menjawab amanah konstitusi,” katanya.

Ia menambahkan untuk menjawab amanah konstitusi yakni UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 berbunyi” Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” maka Jokowi menggunakan instrumen kartu.

“Programnya KIP kuliah, kartu prakerja, dan kartu sembako murah,” katanya.

Sementara itu Nita Dewi (Relawan Kelompok Perempuan/Koper UMKM) yang turut serta mewakili TKN saat jumpa pers mengatakan penggunaan kartu-kartu tersebut belum berbasis digital karena sebagian besar masyarakat Indonesia prasejahtera belum 100 persen paham digital.

“Kasih kesempatan Pak Jokowi untuk memeratakan digitalisasi sampai akar rumput,” katanya.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019

sumber antaranews.com : TKN sebut program kartu Jokowi simbol negara hadir
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
emoticon-kisssing : Anak-anak hari ini kita akan membahas soal digitalisasi....


emoticon-Wowcantik : Baik Bu guru.....


emoticon-kisssing : Kalian tau apa itu digitalisasi..??????

emoticon-Wowcantik : Digitalisasi adalah pelajaran hari ini Bu guru......


emoticon-Ultah emoticon-Wakaka emoticon-Ultah
memeratakan emoticon-Bingung

ane pny kartu indonesia sehat.. tp yg kepake malah bpjs kesehatan

ni mau dibikin bnyk krtu.. apa gk tabrakan ama program lama yg udh jalan emoticon-Bingung dan kalopun jalan.. org cenderung ke program lama yg mekanismenya udh dipahami

kesan pointless bgt kerasa di bagian ini..
bner kt wowo.. kita fokus berlari.. tp gk liat kondisi kita saat ini..





TKN di denger...cari alasan aja..

TKN sebut program kartu Jokowi simbol negara hadir
untuk sekelas negara ketiga, yah memang begitu kenyataannya.
tiap razia pasti ditanya kartu"
dompet gw banyak banget kartunya emoticon-Cape d...
Balasan post nyairara
digital vs analog

sbg gambaran:
klo dulu msh pake telpon analog
maka skrg sdh dapat menggunakan VoIP (Voice over IP) dan video call

dulu pemberitaan masih konvensional (pakai telegram/pos/dan sejenis, koran sbg surat kabar), skrg dapat menggunakan internet.

dulu menyiram tanaman msh secara konvensional, skrg sdh dapat menggunakan sistem penyiraman otomatis (auto watering system), dst.

itulah dampak dari kemajuan jaman, dari dekade ke dekade... yg sifatnya memberikan kemudahan.

walau demikian perlu diantisipasi pula dampak negatif nya, terutama pada anak" ataupun usia meningkat dewasa, dan juga pada masyarakat luas untuk dapat lebih bijak dalam mempergunakan fasilitas dan kemudahan tsb, agar dapat memberikan kebaikan untuk sesama, yg berarti perlu lebih mawas diri dlm menggunakan teknologi digital, misal dg menghindari euporia dlm media sosial. gosip, bullying, dsb yg cenderung tidak konstruktif bagi sesama.

Diubah oleh 7rhapsody
Balasan post jonfaisal
PDIP: Program Kartu Sakti Jokowi Jawaban Keinginan Rakyat

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, program terbaru calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi untuk menghadirkan Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja merupakan hasil dari seringnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu berada di tengah masyarakat. Program kartu sakti tersebut merupakan hasil aspirasi rakyat itu sendiri.

"Blusukan Pak Jokowi menjadi jembatan terbaik bagi hadirnya program kerakyatan. Dengan demikian seluruh kartu program unggulan tersebut hasil dari dambaan rakyat yang dijawab dengan baik oleh Presiden Jokowi. Di sinilah negara hadir, agar rakyat berperikehidupan yang layak," tutur Hasto dalam leterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Baca Juga

Sambangi Pesantren, Jokowi Cek Penyaluran KUR Petani dan Peternak
Menko Darmin Sebut Kucuran KUR Besar-besaran Berbunga Rendah Terjadi Sejak 2015
Ingatkan Persatuan Bangsa, Jokowi Cerita Kejatuhan Afganistan

"Berbeda dengan program Prabowo-Sandi, selain bernuansa retorik, dan tidak mengakar karena minimnya pengalaman di pemerintahan," lanjutnya.

Menurut Hasto, program milik Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak terlepas dari peran tim kampanyenya. Dia menilai, sosok seperti Amien Rais, Fadli Zon, Neno Warisman, Sudirman Said, Tommy Suharto, Ratna Sarumpaet, dan lainnya tidak memiliki pengalaman selengkap Jokowi.

Lebih lanjut, dipilihnya Ma'ruf Amin sebagai wakil Jokowi membuat perbedaan kepemimpinan dengan Prabowo semakin terlihat. Jokowi yang dianggapnya merakyat dengan kepemimpinan, sementara Prabowo retorik-otoratif.

"Pendeknya, Jokowi-Kyai Haji Ma'ruf Amin yang berasal dari rakyat, melahirkan kebijakan yang lebih membumi dibandingkan Prabowo-Sandi. Terlebih susunan dan komposisi tim kampanye Prabowo yang sebagian besar dari kalangan elit kekuasaan," kata Hasto.

Dengan tiga kartu tambahan tersebut, tambahnya, maka tanggung jawab negara di dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa semakin terpenuhi.

"Sembako, pendidikan hingga kuliah, kesehatan, kesejahteraan ibu-ibu rumah tangga, stabilitas harga pangan melalui kartu sembago, hingga pekerjaan yang layak, dijamin oleh Jokowi, dan negara benar-benar hadir," ujar Hasto

PDI Perjuangan pun menginstruksikan seluruh anggota, struktur, caleg, anggota legislatif, dan seluruh kepala serta wakil kepala daerah untuk mensosialisasikan program unggulan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Yang 02 biarlah beretorika, dan 01 urusan kerja dan doa," Hasto menandaskan.

sumber liputan6.com : PDIP: Program Kartu Sakti Jokowi Jawaban Keinginan Rakyat
kartu melulu, ane milih kartu masuk surga, hahaha
ketika BPJS defisit,negara hadir ga?ato nyalahin dokternya
Balasan post phalang.distal
yaela masa elu kagak tahu bgm kondisi dilapangan (dg segala indikasinya) pd negara" berkembang emoticon-Berduka (S)

untuk itu memang perlu sistem pengawasan dilapangan yg lbh lagi

cuma kalau udah dibikin sistem pengawasa yg ketat, malah protes dan keberatan...

mau gimana coba? emoticon-Ngakak (S)

btw menurut gw sistem dapat dikembangkan, namun dilapangan pun perlu ditingkatkan dalam segala hal, termasuk birokrasi (swasta atau negeri) di lapangan dan profesionalisme pelayanan kepada publik. emoticon-I Love Indonesia (S)
Quote:


Tau ga bagaimana disebelah,begitu masuk RS,wajib pemeriksaan lengkap mskpn ga ada indikasi,ketemu dokter sekali kena charge,ketemu berkali2,siap ja kena banyak,nah disini,dokter gigi dikasih 2000 perpasien,sistem ini udah berkali2 diusulkan revisi,to mentok Krn ga ada duit,mau bikin kartu lain?duit drmn?
Balasan post phalang.distal
aduh elu gmn sih masa 2 rebet emoticon-Amazed

baca nya yg bener dong bray emoticon-Amazed

Sempat beredar pemberitaan, sejumlah dokter memprotes program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikarenakan
BPJS Kesehatan hanya membayar mereka Rp 2.000 per pasien(?)

. Mereka Beranggapan pemerintah belum mau memikirkan nasib mereka dalam program tersebut. Namun tampaknya masih terdapat kesalahpahaman dokter khususnya bagi dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terkait dengan hal tersebut.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa mekanisme pembayaran terhadap fasilitas kesehatan seperti klinik pratama, dokter prakterk perorangan, Puskesmas adalah dengan
sistem kapitasi

. Sementara menanggapi isu
Dokter dibayar 2.000 rupiah per pasien, isu tersebut adalah salah

. Angka tersebut adalah angka kapitasi per jiwa per bulan yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada FKTP dalam hal ini salah satunya Puskesmas. Untuk Puskesmas. besaran kapitasinya adalah Rp3.000 - Rp6.000, dengan mempertimbangkan sumber daya manusia. kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan," papar Elfanetti, Kepala Departemen Manfaat dan Kemitraan Fasilitas Kesehatan Primer BPJS Kesehatan pada acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Center of Social Security Studies, (30/09) di Jakarta.

Kapitasi adalah sistem pembayaran dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diberikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang didaftarkan dalam FKTP tersebut. Kapitasi dibayar BPJS Kesehatan mengacu beberapa hal seperti banyak dokter, sarana dan prasarana serta waktu dalam memberikan pelayanan pada satu FKTP. Bentuk FKTP bisa berupa Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan (DPP) maupun klinik pratama. Untuk klinik pratama atau DPP, satu orang peserta terdaftar dalam satu bulan besaran kapitasinya adalah Rp8rb - Rp10 ribu.

Jadi tambah Elfanetti, jika FKTP misalnya Puskesmas Kecamatan Cengkareng per Juli 2015
terdaftar peserta 122.414 orang dikalikan Rp 6.000

maka dalam satu bulan puskesmas tersebut memperoleh Kapitasi Rp734.484.000,-. Kapitasi tersebut dibayar rutin oleh BPJS Kesehatan setiap bulannya di muka. Dalam aturan juga ditetapkan, 60% angka kapitasi digunakan untuk jasa medis/jasa pelayanan kesehatan, sisanya untuk operasional puskesmas.

"Pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan selama tahun 2014 mencapai Rp 8,7 triliun untuk sekitar 18rb FKTP. Sampai dengan bulan Juli 2015 Puskesmas yang memperoleh angka kapitasi terbesar hampir mencapai Rp 734juta per bulan yaitu Puskesmas Kecamatan Cengkareng, dan angka ini harus dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Ini menjadi tanggungjawab bersama, bagaimana efektifitas dan kualitas pelayana yang dibayarkan BPJS Kesehatan setiap bulan kepada FKTP. Jadi sangatlah tidak mungkin dokter hanya dibayar Rp 2.000 per pasien," papar Elfanetti.

Pemahaman terhadap sistem pembayaran, khususnya di FKTP yaitu dengan menggunakan sistem kapitasi memang memerlukan sosialisasi yang intensif karena isu ini sangat penting untuk dipahami oleh Pimpinan FKTP termasuk dokter agar para pemberi pelayanan kesehatan tersebut memiliki pemahaman yang benar. Dengan adanya pemahaman yang benar, diharapkan SDM dapat mengubah mindset sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat memberikan kepuasan terhadap pasien. Lewat sistem kapitasi, fasilitas kesehatan tingkat pertama dituntut bukan hanya mengobati peserta BPJS Kesehatan tapu juga memberikan pelayanan promotif dan preventif atau pencegahan.

Tenaga kesehata bisa mendapatkan uang kapitasi (satu) puskesmas sampai 734 juta per bulan dari BPJS Kesehatan.

Dana kapitasi puskesmas berbeda tergantung jumlah peserta terdaftar dan norma kapitasi

Berita di atas bertujuan untuk meluruskan berita
daur ulang

tentang "
Dokter hanya dibayar Rp 2000 per pasien dari BPJS Kesehatan

," "
Gaji dokter BPJS seperti tukang parkir,

" atau yang lebih sarkatis lagi, "tarif dokter BPJS seperti tarif pipis di terminal." Kenapa disebut berita daur ulang? Karena isu ini sudah diperbincangkan sejak tahun 2013 dan mulai ramai diberitakan di awal tahun 2014 ketika JKN baru berjalan. Satu setengah tahun yang lalu wajar kalau masih banyak dokter yang belum paham regulasi JKN. Tapi kalau hari ini masih beredar, media online tidak jujur dalam membuat berita.

sumber pasiensehat.com : Ternyata Gaji Dokter BPJS Bukan 2000 Rupiah Per Pasien
Quote:


Nah ini dia,ngawur,tau ga berapa dikasih kapitasi dokter,palingan cuma 1000,2 juta sebulan pasien cabut gigi sama obat,taruhlah sebulan 7 orang cabut gigi,udah tekor tuh,padahal 1000,apa yg 993 cuma dikasih air ditiup,apalagi ada golongan tertentu,pelitnya bukan main,bayar 80ribu sebulan harus dimanfaatkan,minta semua gratis,klo disuruh milih,sedikit sekali yg mau join sama bepejees
Balasan post phalang.distal
mesti dihitung persentase berobat nya dari jumah pemegang bpjs.
lagian emang siapa sih yg mau sakit" an?
Quote:


Ga akan dapet klo anggarannya segitu,idi udah ngasi solusi,menaikkan tarif,ato menaikkan anggaran,tapi ya lebih penting infrastruktur drpd ngurusi orang sakit,klo msh spt ini,tinggal tunggu waktu BPJS kolaps,ane sih mau berubah
Modal kartu kok blg negara hadir..

Noh kartu bpjs bayarin dulu utang2 defisitnya

Cebong IQ emang luar biasa



















































DONGOKNYA

emoticon-Ngakakemoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
iyaa.. tp gak perlu banyak kartu jg emoticon-Cape d...


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di