alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Arah Positif Kinerja Pengawasan KKP Triwulan I/2019
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cb041cba2d195426a614712/arah-positif-kinerja-pengawasan-kkp-triwulan-i-2019

Arah Positif Kinerja Pengawasan KKP Triwulan I/2019

Arah Positif Kinerja Pengawasan KKP Triwulan I/2019

JPP, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus melaksanakan dan meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini terlihat dari kinerja 3 (tiga) bulan pertama di tahun 2019 yang dinilai cukup baik. Mulai dari penangkapan kapal perikanan pelaku _illegal fishing, penertiban alat bantu penangkapan ikan (rumpon) ilegal, penertiban alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan, penyelesaian ganti rugi kerusakan ekosistem terumbu karang, hingga penanganan spesies dilindungi yakni dugong.  

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman, menyatakan dalam hal penangkapan kapal perikanan ilegal, sejak Januari hingga 11 April 2019 telah berhasil menangkap 38 (tiga puluh delapan) kapal ikan ilegal. 

“Jumlah itu terdiri dari 15 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam, 13 KIA Malaysia, dan  10 Kapal Ikan Indonesia (KII),” papar Agus dalam konferensi pers di Jakarta (11/4/2019). 

Jumlah tersebut menambah total tangkapan kapal ikan ilegal yang berhasil ditangkap oleh KKP sepanjang tahun 2014-2019 (April) yang mencapai angka 582 kapal. Agus menjelaskan, proses penangkapan kapal ikan ilegal itu dilakukan melalui patroli yang diintegerasikan dengan operasi udara (airborne surveillance), serta informasi yang diperoleh dari masyarakat melalui SMS Gateway. Data-data tersebut merupakan sumber informasi bagi Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan operasi di laut, dan cukup efektif untuk memberantas praktik-praktik _illegal fishing_ yang dilakukan kapal asing maupun kapal Indonesia.

Agus menjelaskan, _airborne surveillance_ menjadi upaya tambahan yang tengah ditingkatkan oleh PSDKP mulai tahun ini guna melakukan pengawasan yang terintegrasi. Hasilnya pun menunjukkan kinerja yang positif.

“Selain proses pengawasan dengan patroli, kami juga melakukan airborne surveillance. Ada 19 hari operasi. Yang pertama itu di Pangkalan Operasi Natuna, Banjarmasin, Manado, dan Batam, meliputi Wilayah Penangakpan Perikanan (WPP) 711, 712, 713, dan 716. Hasilnya, ada 9 kapal yang ditangkap, ada penyitaan 12 alat tangkap terlarang, dan 9 rumpon yang kami potong di wilayah tersebut,” paparnya.

Selain itu, Direktorat Jenderal PSDKP juga melaksanakan operasi penertiban alat bantu penangkapan ikan “rumpon” ilegal yang banyak dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI). Setidaknya, selama 3 (tiga) bulan pertama di tahun 2019, Kapal Pengawas (KP) Orca 04 telah menertibkan sebanyak 9 unit rumpon yang berlokasi di perairan Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan Filipina. Menurutnya, hal itu dilakukan agar pergerakan ikan tuna tidak terhambat sehingga bisa masuk ke perairan Indonesia. Hasilnya, saat ini Indonesia telah menjadi pemsasok ikan tuna eskpor terbesar di dunia. 

“Alhamdulillah nelayan-nelayan tradisional kita sekarang bisa mendapatkan banyak ikan tuna sehingga Indonesia memiliki neraca perdagangan tuna tertinggi di dunia,” ujar Agus. 

Sebagai informasi, sekitar satu dari enam tuna yang ditangkap di seluruh dunia selama tiga tahun terakhir berasal dari Indonesia, yang merupakan 16 persen dari produksi tuna dunia. Sebagai penghasil tuna terbesar, Indonesia menjadi pemasok utama pasar Jepang, Amerika, Uni Eropa, Korea, dan Hongkong.

Selain pengawasan illegal fishing dan rumpon ilegal, Direktorat Jenderal PSDKP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Penegakan Hukum LHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah berhasil mendorong pembayaran kerugian sebesar Rp 35 milyar atas kerusakan ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Bangka Belitung yang diakibatkan oleh kandasnya MV. Lyric Poet dan MT. Alex. 

Sejak penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati pada tanggal 14 Februari 2019, kapal MT. Alex dan MV Lyric Poet telah membayar ke negara melalui rekening ke PNBP pada tanggal  27 Maret 2019 sebesar 1,346,689.41 USD atau setara Rp18.894.052.422,-. Sementara untuk MV. Lyric Poet dengan nilai 1,180,984.08 USD setara Rp.16,718,364,931,-. Untuk kasus-kasus lain serupa, Direktorat Jenderal PSDKP bersama Ditjen. Penegakan Hukum LHK terus bekerjasama dalam rangka penyelesaian ganti kerugian kerusakan ekosistem laut. 

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan penanganan kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) sepanjang tahun 2014 hingga 2019 (per 11 April) yang telah mencapai 915 kasus TPKP. 

“Sedangkan kita di bulan Januari (2019) sampai sekarang ada 33 kasus yang kita pantau. Yang pertama, status inkracht ada 3, dalam proses sidang 2 kasus (P21), penyidikan ada 11, tindakan lain ada 4, tindakan administrasi ada 3, dan pemeriksaan pendahuluan ada 8,” jelasnya. 

Guna terus mengawasi TPKP tersebut, Agus menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah aktif melakukan pengawasan Visual Monitoring System (VMS) untuk memonitor pelanggaran-pelanggaran kapal. Pelanggaran tersebut di antaranya berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan di WPP, laut lepas, territorial I dan negara lain. Selain itu, VMS juga turut membantu dalam mengawasi operasi kapal tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), transshipment, dan pelanggaran di pelabuhan muat. 

“Kami aktif memberikan peringatan kepada para pelaku usaha agar kepatuhan terhadap upaya perbaikan transformasi di sektor perikanan tangkap khususnya terus meningkat,” ucap Agus. 

Sementara itu, dalam hal pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain, Direktorat Jenderal PSDKP bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri selama Januari hingga Maret 2019, telah berhasil memulangkan 38 nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri. Komposisi tersebut terdiri dari 6 orang yang dipulangkan dari Malaysia, 18 orang dipulangkan dari Timor Leste, dan 14 orang dipulangkan dari Myanmar. (Kkp)


Sumber : https://jpp.go.id/ekonomi/kemaritima...riwulan-i-2019

---

Kumpulan Berita Terkait EKONOMI :

- Arah Positif Kinerja Pengawasan KKP Triwulan I/2019 Terima Hibah Tanah, Kemenag Bangun Asrama Haji di Indramayu

- Arah Positif Kinerja Pengawasan KKP Triwulan I/2019 1.200 Rumah Di Pandeglang Dapat Bantuan Bedah Rumah

- Arah Positif Kinerja Pengawasan KKP Triwulan I/2019 Ekspor Lampaui USD 2 Miliar, IKM Perhiasan Dipoles Lebih Kinclong

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di