alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Pimpinan KPK dipetisi karena lolosnya ikan besar
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5caf3ff4f4d695757646db33/pimpinan-kpk-dipetisi-karena-lolosnya-ikan-besar

Pimpinan KPK dipetisi karena lolosnya ikan besar

Pimpinan KPK dipetisi karena lolosnya ikan besar
Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Pengawas KPK membakar ban saat berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019). Dalam aksinya massa meminta KPK untuk tidak terikat politik praktis, dan membatalkan acara Peringatan dua tahun kasus kekerasan pada penyidik KPK Novel Baswedan.
Unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipetisi oleh setidaknya 114 pegawai. Mereka yang terdiri dari penyidik dan penyelidik itu meneken petisi lantaran merasa terhambat mengusut perkara untuk menjerat big fish alias ikan besar.

Petisi dibuat dengan harapan para pimpinan dapat mengambil langkah tegas untuk menghilangkan hambatan tersebut. Namun dalam petisi itu tidak disebut siapa ikan besar yang dimaksud. Mereka hanya menyebut pejabat level tinggi, korporasi, dan kasus tindak pidana pencucian uang.

"Kurang-lebih satu tahun ke belakang ini, jajaran di Kedeputian Penindakan KPK mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai dengan ke level pejabat yang lebih tinggi atau big fish, level kejahatan korporasi, maupun ke level tindak pidana pencucian uang," tulis para pegawai dalam petisi yang dikutip detikcom, Rabu (10/4/2019).

Keluhan itu telah berusaha mereka sampaikan melalui forum wadah pegawai maupun disampaikan langsung secara informal oleh personel-personel yang ada di jajaran Kedeputian Penindakan kepada pimpinan. Tetapi mereka tetap menemui jalan buntu.Para penyidik dan penyelidik mengaku terkendala utuk menjerat big fish lantaran dihadapkan dengan kebocoran informasi hingga hambatan pemanggilan sejumlah saksi. Mereka berharap petisi ditindaklanjuti untuk menjaga wibawa KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bergerak secara profesional dan independen.

Merespon para pegawainya, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengaku segera membahas petisi itu. "Pimpinan akan menjadwalkan pertemuan dengan pegawai yang membuat petisi," ujar Syarif (10/4).

Senada dengan Syarif, Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menjelaskan, dinamika itu akan diselesaikan di internal dengan mekanisme yang ada. Petisi itu dianggap Febri sebagai sarana untuk komunikasi antara pimpinan dan para pegawai.

Namun, sambung Febri, KPK akan memastikan bahwa dinamika internal tidak disalahgunakan pihak-pihak lain. "... KPK memastikan penanganan perkara yang ada saat ini itu dilakukan secara prudent berdasarkan hukum acara yang berlaku," ujarnya.

Koordinator Divisi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri pernah meminta KPK membuka alasan kepada publik terkait kasus-kasus yang mangkrak. Padahal, KPK tak memiliki wewenang untuk menghentikan kasus, seluruh kasus mesti dituntaskan.

"Kami mendesak KPK untuk mengumumkan kepada publik kasus-kasus apa yang mangkrak dan apa alasannya supaya akuntabilitas penanganan kasus perkara di KPK itu bisa berjalan," ujar Febri seperti dinukil Kompas.com.

Dari catatan Anti corruption Clearing House (ACCH) KPK yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, per 31 Desember 2018, KPK menangani sebanyak 3.929 perkara yang terdiri dari penuntutan, penyidikan, penyelidikan, eksekusi, dan inkracht.

Penindakan paling banyak sepanjang tahun 2018 yakni penyidikan 199 perkara. Jumlah ini meningkat 64,5 persen dari tahun sebelumnya yakni 121 perkara. Selama 14 tahun terakhir, jumlah penindakan perkara yang dilakukan KPK fluktuatif cenderung meningkat.
Dipicu pelanggaran etik
Petisi pegawai yang diteken oleh 114 penyidik dan penyelidik internal lembaga antirasuah itu menyoal Kedeputian Penindakan KPK. Kedeputian itu bahkan pernah juga dilaporkan oleh ICW.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan pernah melaporkan Deputi Penindakan Inspektur Jenderal Firli terkait dugaan pelanggaran kode etik berat. Laporan itu, kata Adnan, terkait pertemuan antara Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang.

"ICW sebenarnya sudah lapor, kami sudah meminta informasi perkembangan pemeriksaan, tapi sampai sekarang belum ada respon dari KPK, padahal itu hak kami sebagai pelapor," ujar Adnan, kepada Tempo.co, Rabu (10/4).

Laporan ICW terhadap dugaan tindakan pelanggaran kode etik berat Firli itu pada 1 November 2018. Firli pada Mei 2018, diduga bertemu dengan TGB. Padahal saat itu KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi divestasi PT Newmont di NTB yang menyeret nama TGB.

Firli dituding ICW melanggar Peraturan KPK nomor 7 tahun 2018 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. ICW menduga Firli melakukan pelanggaran kode etik berat. "Dalam kacamata kami, itu fatal," tukas Adnan.

Menurut World Justice Project dalam laporan penegakan hukum (Rule of Law) tahun 2017-2018, Indonesia berada di peringkat 63 dari 133 negara yang disurvei dengan skor 0,52.

Peringkat ini melorot dua poin dari tahun 2016. Skor Indonesia selama lima tahun terakhir konstan pada aspek pembatasan kekuasaan pemerintah (constraints on government powers) yakni sebesar 0,64.

Sementara, skor yang paling rendah pada aspek ketiadaan korupsi (absence of corruption). Penegakan hukum cenderung stagnan dalam satu dekade terakhir dan tercatat di angka 40,87.

Indeks rule of law juga mengukur faktor pemerintahan yang terbuka (open government), hak-hak dasar (fundamental rights), tatanan dan keamanan (order and security), penegakan peraturan (regulatory enforcement), keadilan (dalam peradilan) sipil (civil justice), dan keadilan (dalam peradilan) kriminal (criminal justice).
Pimpinan KPK dipetisi karena lolosnya ikan besar


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...nya-ikan-besar

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pimpinan KPK dipetisi karena lolosnya ikan besar Polri ungkap perdagangan orang dengan 1.500 korban

- Pimpinan KPK dipetisi karena lolosnya ikan besar Sambungan Probolinggo dalam target Trans Jawa

- Pimpinan KPK dipetisi karena lolosnya ikan besar Penutupan IHSG hari ini, ditutup di angka 6.410

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
pegawai kpk demo kpk gituh maksudnya


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di