alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Gan! KASKUS dan HBO bagi-bagi merchandise resmi Game of Thrones nih! Ikutan kuisnya di sini!
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Rapor merah lembaga legislatif
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cadf5b8337f9361317d5547/rapor-merah-lembaga-legislatif

Rapor merah lembaga legislatif

Rapor merah lembaga legislatif

Rapor merah lembaga legislatif

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC) merilis penilaian kinerja para wakil rakyat di lembaga legislatif. Hasilnya, lembaga itu mendapat rapor merah lantaran sebagian besar kinerjanya buruk dan perilakunya koruptif.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengungkapkan, banyaknya kursi kosong dalam sidang-sidang paripurna kerap menghiasi berita utama media nasional. Pada 7 Januari 2019, misalnya, tercatat 310 anggota DPR tak hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2018-2019.

"Meskipun ramai dicibir, DPR tak juga berbenah. Rapat paripurna ke-14 masa sidang IV yang digelar pada 19 Maret 2019 lalu hanya diikuti oleh 24 anggota DPR," ungkap Donal kepada Beritagar.id, Selasa (9/4/2019).

Performa DPR periode ini, sebut Donal, tak sebanding dengan besarnya uang rakyat yang mereka kelola. Padahal kata dia, jumlah total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk lembaga legislatif 2015-2019 mencapai Rp26,14 triliun.
"Rata-rata anggaran DPR per tahun sebesar Rp5,23 triliun," sebutnya.

Adapun ICW dan IBC, sambung Donal, membuat catatan rekam jejak DPR 2014-2019 sebagai bentuk evaluasi untuk mendorong legislatif yang lebih baik karena para wakil rakyat ini akan segera tutup buku masa jabatan.

Bahkan di tingkat nasional, tambah dia, lebih dari 90 persen anggota DPR 2014-2019 kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR 2019-2024. Di antara nama-nama petahana tersebut terdapat tiga nama yang saat ini berstatus tersangka korupsi.

"Ada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), Sukiman (Fraksi PAN), dan Bowo Sidik Pangarso (Fraksi Golkar)," bebernya.

Donal menambahkan, ICW juga mencatat 59 anggota legislatif berstatus tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana kasus korupsi. "Malah DPR RI melantik Setya Novanto sebagai Ketua DPR, padahal menyandang status tersangka pada tahun 2017," jelasnya.

Hingga saat ini telah ada 22 anggota DPR RI 2014-2019 yang ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK. Tiga di antaranya menjadi tersangka pada tahun pertama masa jabatan; yaitu Ardiansyah (Fraksi PDIP), Patrice Rio Capella (Fraksi Nasdem), dan Dewi Yasin Limpo (Fraksi Hanura).

"Boleh dikatakan, korupsi anggota DPR/D periode 2014-2019 sangat memprihatinkan," tandasnya.

Bahkan dua anggota legislatif yang merupakan ketua umum partai; Setya Novanto (Ketua Umum Partai Golkar) dan Muhammad Romahurmuziy (Ketua Umum PPP); menjadi pesakitan KPK.

Rapor merah lembaga legislatif

Dari catatan ICW yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, Partai Golkar menjadi partai paling korup pada periode 2014-2019 karena 8 kadernya terjerat kasus korupsi. Padahal, Golkar merupakan penguasa parlemen kedua terbanyak dibandingkan PDIP dengan 91 kursi pada 2014.

Sementara itu, kader PDIP yang terjerat rasuah sebanyak 2 orang. Pada periode ini, sebanyak 109 kader partai banteng menduduki kursi parlemen di Senayan.

Minim prestasi dan capaian

Selain disoroti soal korupsi, para anggota legislatif juga banyak disorot masalah kedisiplinan, dan minimnya capaian legislasi. Mereka banyak disorot juga dari sisi etik. Di antaranya kasus "Papa Minta Saham" dan surat dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada KPK terkait pemeriksaan Setya Novanto.

Catatan ICW, sedikitnya ada 10 pelanggaran yang diputus Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Berdasarkan Pasal 21 Peraturan DPR RI no 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, ada tiga jenis sanksi pada anggota DPR yang terbukti melanggar; yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Dari 10 kasus, sanksi yang dijatuhkan umumnya ringan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IBC Roy Salam menyebut DPR RI 2014-2019 telah menetapkan 189 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan 31 RUU prolegnas kumulatif.

Setiap tahun, sebut Roy, DPR memasukkan 40-55 RUU menjadi prolegnas prioritas. Dukungan anggaran untuk prolegnas ini jumlahnya cukup besar.

"Jika dihitung pada 2015-2019, jumlah anggaran DPR untuk pelaksanaan fungsi legislasi mencapai Rp1,62 triliun dengan rata-rata sebesar Rp323,40 miliar per tahun," sebutnya.

Rapor merah lembaga legislatif

Capaian legislasi tahun 2014-2015 dari target 40 hanya tercapai 3, sedangkan pada 2016 dari target 51 hanya tercapai 11, pada 2017 dari target 52 hanya tercapai 6, pada 2018 dari target 50 tercapai 6, dan pada 2019 targetnya mencapai 55.

RUU yang berhasil disahkan hingga April 2019 hanya 26 UU, termasuk penetapan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) menjadi UU.

Jika dihitung rerata, DPR RI hanya menyelesaikan 5 pembahasan UU atau revisi UU setiap tahunnya (di luar RUU Kumulatif yang disahkan). Tidak hanya jumlahnya yang minim, yaitu 10 persen dari total target prolegnas, substansi UU juga banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Mirisnya, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN juga rendah, banyak anggota legislatif yang belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Untuk membenahi DPR periode selanjutnya, sambung Roy, perlu dilakukan pembenahan yang dimulai dari pemilihan calon pengisi kursi DPR.
"Pemilih mesti lebih cermat dalam menentukan pilihan calon anggota legislastif di pemilu 2019," tukasnya.

Dari data KPU, pada Pileg 2019, ada 7.985 caleg dari 16 partai politik yang bakal bertarung berebut kursi di Senayan, KPU menjaring 7.985 caleg. Profil para calon tersebut bisa diakses lewat Daftar Calon Tetap Pemilihan Anggota Legislatif 2019 di laman resmi KPU.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga meluncurkan situs web yang bisa diakses para pemilih untuk mencermati rekam jejak dan perjalanan karier para caleg, seperti rekamjejak.net, pintarmemilih.id, dan jariungu.com.

Tak hanya itu, KPU mengumumkan caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota mantan koruptor yang mencapai 72 orang ditambah 9 calon anggota DPD.

Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...aga-legislatif



Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Gak ada gerindra loh, no 1 Golkar.


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di