alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Perundingan HoA Molor dan Tak Transparan, DKI Tak Serius Hentikan Swastanisasi Air
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cadd7a0337f936ccf275a8b/perundingan-hoa-molor-dan-tak-transparan-dki-tak-serius-hentikan-swastanisasi-air

Perundingan HoA Molor dan Tak Transparan, DKI Tak Serius Hentikan Swastanisasi Air

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum juga mengumumkan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PAM Jaya dengan dua operator swasta pengelola air Jakarta, PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Aetra Air Jakarta. Jika mengacu pada ucapan Anies pekan lalu, kesepakatan itu padahal seharusnya sudah rampung sejak 8 April 2019.

HoA adalah kesepakatan induk antara PAM dengan dua mitra swasta untuk menghentikan swastanisasi air yang berlangsung sejak 1998 di Jakarta. Pada Februari lalu, Anies dan beberapa jajaran pejabat Pemprov DKI mengumumkan kerja sama dengan dua konsorsium swasta Itu bakal dihentikan karena beberapa alasan.

Pertama, karena konsesi yang diberikan kepada dua operator swasta tersebut tak efektif untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di Jakarta. Di samping itu, PAM Jaya juga terus menerus menanggung kerugian akibat short fall yang membengkak.


Guna menuntaskan tujuan itu, Anies menugaskan PAM Jaya untuk menyusun draf HoA yang memuat sejumlah ketentuan soal restrukturisasi kontrak kerja sama dengan dua perusahaan swasta.

Selama ini, swasta memang memegang kendali penuh atas pengelolaan air bersih di Jakarta: mulai dari air baku, distribusi, hingga jaringan perpipaan; sementara PAM kebagian tugas menarik tagihan. Jika HoA itu diteken, maka distribusi hingga ke pelanggan akan kembali dipegang oleh PAM selaku perusahaan air Pemprov.

Baca juga: DPRD DKI Nilai Anies Perlu Serius Dorong Keputusan Swastanisasi Air

Hingga saat ini, dua mitra swasta tak mau berkomentar soal HoA yang disodorkan Pemprov DKI. Direktur Utama Palyja Robert Rerrimasie, misalnya, menolak berkomentar saat pertanyaan itu dilontarkan lewat sambungan telepon. "Saya tidak mau menjawab pertanyaan anda," ujarnya kepada reporter Tirto, Selasa (9/4/2019).

Hal serupa juga disampaikan corporate communications Palyja, Lidya Astiningworo. Menurutnya, kesepakatan untuk restrukturisasi yang diajukan Pemprov DKI itu juga belum disetujui hingga sekarang.

"Kami terus berkomunikasi dengan PAM JAYA dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan pelayanan air bersih," ucapannya melalui keterangan tertulis kepada Tirto.

Adapun Direktur Aquatico, induk usaha Aetra Jakarta yang tergabung dalam konsorsium Salim Grup, tak menjawab pertanyaan yang diajukan reporter Tirto baik lewat pesan singkat maupun sambungan telepon.

Proses yang Tertutup
Meski telah digembar-gemborkan sejak awal 2019, proses penghentian swastanisasi air di Jakarta berjalan bak operasi senyap. Hingga saat ini, perundingan antara Pemprov DKI dengan dua mitra swasta tak pernah diungkapkan ke publik dan poin-poin yang tercantum dalam HoA terus ditutup-tutupi.

Nila Adhianie, salah satu anggota tim tata kelola air minum yang dibentuk Anies, masih tutup mulut soal komunikasi yang terjalin antara Pemprov dengan Aetra dan Palyja. Ia justru melempar jawaban atas pertanyaan tersebut kepada Dirut PAM Jaya.

"Bola-nya ada di PAM Jaya," ujar Nila, Selasa (9/4/2019).

Dirut PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo juga enggan menanggapi pertanyaan soal poin-poin dalam HoA dan mengapa hingga saat ini kesepakatan tersebut belum tuntas. "Tunggu saja, nanti akan dikabarkan," katanya.

Padahal setelah HoA, banyak hal yang harus dirampungkan pemerintah. Salah satunya, kata Direktur teknis PAM Barce Simamarta, yakni uji tuntas (due diligence) untuk menghitung nilai pengambilalihan aset berdasarkan kondisi terkini hingga proyeksi akhir kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tahun 2023.

Di samping itu, lanjut dia, pemprov juga perlu mengejar target perluasan cakupan layanan hingga 82 persen hingga akhir kontrak. Salah satu caranya dengan menambah jaringan perpipaan agar tambahan debit air sebesar 4.000 liter/detik dari SPAM Jatiluhur bisa tersalurkan.

"Dengan penambahan debit itu, kira-kira cakupan layanan bisa meningkat sebesar 20 persen lah. Sekarang, kan masih 64 persenan," ujarnya.

Anggaran untuk jaringan perpipaan masih dikaji oleh Pemprov DKI, apakah nantinya akan ditanggung oleh APBD, atau kembali melibatkan swasta lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Baca juga: KPK dan BPK Diminta Kawal Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta

Peneliti Human Rights Watch, Andreas Harsono mengkritik kinerja Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang cenderung tertutup dan tak pernah menjelaskan kinerjanya ke publik.

Menurut Andreas, publik perlu tahu apa saja yang telah dilakukan tim tersebut sejak dibentuk pertama kali oleh Anies Baswedan akhir tahun lalu. Tidak transparannya proses perundingan HoA juga menimbulkan syak wasangka di kalangan aktivis penolakan swastanisasi air Jakarta.

Sigit Budiyono, Anggota Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), curiga bahwa tertutupnya perundingan antara pemerintah dan swasta dalam penyusunan HoA sebagai "persekongkolan" untuk memuluskan kerja sama hingga akhir masa kontrak.

Atas dasar itu, Sigit menilai apa yang digembar-gemborkan Anies dan jajarannya di Pemprov DKI untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta hanya lips service. Toh, menurut dia, pada akhirnya keputusan yang diambil Pemprov DKI bukanlah menghentikan kontrak kerja sama, melainkan restrukturisasi yang sudah jadi rencana usang dan gagal dilakukan pemerintah sebelumnya.

"Ini memang soal politik dan bisnis aja yang mau dilindungi. Ya buktinya tim-tim itu, kan, enggak berani buka detailnya seperti apa," ujar Sigit.

"Mereka cuma memaparkan rekomendasi: restrukturisasi, pengambilalihan saham, dan sebagainya, tapi detailnya apa yang disepakati belum dibuka," pungkasnya.

Seperti diketahui pada November 2017, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) dan memerintahkan DKI mengambil alih pengelolaan air di Jakarta dari Palyja dan Aetra untuk dikembalikan sepenuhnya ke BUMD DKI yaitu PAM Jaya. Putusan dengan Nomor 31 K/Pdt/2017 ini menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air di Jakarta kepada pihak swasta.

https://tirto.id/perundingan-hoa-mol...isasi-air-dlCF
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
ini porses hukumnya nya panjang sudah mulai dari hoktod.

coba beri waktu dulu. emoticon-Imlek
Trit ttg dki kurang lengkap tanpa meme "suka-suka gue" nya.. emoticon-Ngakak (S)
Semoga segala proses lancar.. emoticon-I Love Indonesia (S)
Diubah oleh dent0ent
Balasan post njing.kirik
yoi.. ga us berharap lah..
Ane paham..

Kalian menunggu meme legend ini kan?


Perundingan HoA Molor dan Tak Transparan, DKI Tak Serius Hentikan Swastanisasi Air
Kalo bisa kerja, ya namanya bukan gabener
emoticon-Ngakak
"Proses yang Tertutup
Meski telah digembar-gemborkan sejak awal 2019, proses penghentian swastanisasi air di Jakarta berjalan bak operasi senyap. Hingga saat ini, perundingan antara Pemprov DKI dengan dua mitra swasta tak pernah diungkapkan ke publik dan poin-poin yang tercantum dalam HoA terus ditutup-tutupi."

Tolong diperjelas mana open gabener nya..
Katanya open kimono

Nyari informasi aja sampe ngobel2 kesana sini malah ga dapet apa2
Perundingan HoA Molor dan Tak Transparan, DKI Tak Serius Hentikan Swastanisasi Air


Kayak ada bauk bauk nya loh....


Pffftttt.....
Diubah oleh 37sanchi
nunggu om uno balik ke kursinya baru jalan
nunggu meme legend dari gakbener
wkwkwkwkw
semua ide untuk jakarta cemerlang masih tersimpan rapi di dalam kepala gubernur kita Anus Bayiedan jadi kalau ingin itu terealisasi semua bolongin jidatnya atau pecahin sekalian kepalanya itu biar keluar semua ide cemerlangnya
emoticon-I Love Indonesia
Diubah oleh dalamuka
bodo amat ga bisa kerja
yg penting seimin
apa lo?! emoticon-Mad apa lo?! emoticon-Mad
krik..... krik..... krik.....krik....


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di