alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Gan! KASKUS dan HBO bagi-bagi merchandise resmi Game of Thrones nih! Ikutan kuisnya di sini!
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Ketua DPRD DKI: Dibilang Tak Satu Pun Laporkan LHKPN? Itu Tak Benar!
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cadaa0882d49574ef705b4b/ketua-dprd-dki-dibilang-tak-satu-pun-laporkan-lhkpn-itu-tak-benar

Ketua DPRD DKI: Dibilang Tak Satu Pun Laporkan LHKPN? Itu Tak Benar!


https://megapolitan.kompas.com/read/...-itu-tak-benar

Kompas.com - 10/04/2019, 12:33 WIB

Ketua DPRD DKI: Dibilang Tak Satu Pun Laporkan LHKPN? Itu Tak Benar!KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyesalkan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif yang menyebut tidak ada satu pun anggota DPRD DKI yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut Prasetio, hingga batas akhir pengumpulan LHKPN di 31 Maret 2019, ada 50 lebih atau setengah dari 106 pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menyetorkan LHKPN ke KPK.
“Kalau teman-teman di DPRD DKI butuh waktu untuk penyesuaian mengisi e-LHKPN iya. Tapi kalau dikatakan tidak satupun yang melaporkan itu tidak benar,” ujar Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).
Praetio mengklaim rekan-rekannya mulai mengurus LHKPN setelah ia berinisiatif mendatangi langsung kantor KPK pada 23 Januari 2019. Setelah itu, Pras juga melayangkan surat ke KPK pada 25 Maret 2019 untuk meminta asistensi KPK.

 
Staf KPK akhirnya datang dua hari kemudian membantu anggota dewan mengisi LHKPN bersama-sama di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Prasetio merasa upaya yang dilakukannya sudah maksimal untuk mendorong anggota DPRD DKI Jakarta mengumpulkan LHKPN. Oleh karena itu, ia menyayangkan imbauan Laode untuk tidak memilih anggota DPRD karena tak mengisi LHKPN.
“Biar warga yang menilai sendiri untuk memilih tanpa pengaruh siapa pun. Benar harus dikatakan benar, jangan dibolak-balik,” ujar dia.
Dikutip dari Tribunnews, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut hingga lewat batas waktu yang ditentukan pada 31 Maret 2019, tidak ada satupun dari 106 pimpinan dan anggota DPRD yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Ia juga mengimbau warga DKI untuk tidak memilih petahana yang tidak melapor kekayaannya selama 2018.

"DKI Jakarta tidak satupun lapor LHKPN. Tolong ditulis itu media, jangan dipilih lagi," kata Laode kepada wartawan, Jumat (5/4/2019).
Adapun berdasarkan situs KPK.go.id di halaman pantau LHKPN, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN anggota DPRD DKI Jakarta sebesar 63 persen. Ada 64 anggota dewan dari 101 orang yang sudah melaporkan kekayaannya.


Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
dpr mah ky anak tk
tinggal buktikan saja siapa yang benar
hmmmmmmm...
gag bakal saiya pilih seekor pun itu
masih ada waktu seminggu lagi sebelum pemilu, ayo pilih calon berdasarkan latar belakang dan pengalaman.

liat track record nya, klo ga sreg jangan dipaksa.

Ingat, kita warga Indonesia turut serta memilih masa depan 5 tahun Indonesia
Masih cari akuntan publik, buat ngakalin kekayaan biar kaga kena kepret perpajakan.

Wajar belum kumpul masih ngantre giliran datanya diinput + akal2an, kan mreka pada gaptek2 nih.

Cuma PSI doang yg kaga gaptek. Udah? Udah?

emoticon-2 Jempol
Diubah oleh longneversee
Quote:


Ini yang bikin lama. Ngakalinnya emoticon-Big Grin

Kalo jujur mah tinggal isi apa adanyam... Beres
semua ga lapor

emoticon-Hammer
ngak bener itu


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di