alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Jurnalis dibayangi jerat UU ITE
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cabddb810d2954c84759388/jurnalis-dibayangi-jerat-uu-ite

Jurnalis Dibayangi Jerat UU ITE

Jurnalis dibayangi jerat UU ITE
Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo (berdiri), memaparkan kekerasan terhadap jurnalis dan upaya pencegahannya dalam acara Deklarasi Komite Keselamatan Jurnalis di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).
Selain ancaman kekerasan dan perisakan saat bertugas, para jurnalis di Indonesia kini dibayangi juga oleh jeratan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Anggota Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Joni Aswira, mengungkapkan selain ancaman kekerasan saat sedang melaksanakan tugas di lapangan, jurnalis juga dibayangi jeratan UU ITE.

Bahkan beberapa tahun terakhir ini, sebut Joni, selain jurnalis banyak juga media yang dijerat. Hingga timbul kesan, UU itu berusaha membungkam kebebasan pers.

"Mestinya dipisahkan jeratan UU ITE dengan perkara pers. Akhirnya banyak jurnalis merasa terbatasi geraknya lantaran UU ini," ungkap Joni dalam acara Deklarasi Komite Keselamatan Jurnalis di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

UU No 11 Tahun 2008 disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 April 2008, kemudian direvisi pada 27 Oktober 2016 oleh DPR RI menjadi UU Nomor 19 Tahun 2018 tentang ITE.

Kendati telah mengalami revisi, UU ini telah menjerat banyak korban. Dari monitoring Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), tercatat 245 laporan kasus ITE sejak 2008 hingga 2018. Di antaranya ada upaya pemidanaan 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU tersebut.
Jurnalis dibayangi jerat UU ITE

SAFEnet memerinci; pada 2013 terjadi 2 kasus pada jurnalis, pada 2015 terjadi 2 kasus terhadap jurnalis dan media, pada 2016 terjadi 6 kasus terhadap jurnalis, pada 2017 terjadi 3 kasus terhadap 2 jurnalis dan 1 media, pada 2018 terjadi 8 kasus terhadap 3 jurnalis dan 5 media.

Pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik (15 aduan), Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang Penyebaran Kebencian (2 aduan) dan Pasal 310-311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik (2 aduan), kemudian Pasal 156 KUHP tentang SARA (1 aduan) serta pasal lainnya (1 aduan).

SAFEnet menilai, dijeratnya jurnalis dan media dengan UU ITE adalah bentuk krimininalisasi yang melanggar UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu mengancam hak kebebasan berpendapat.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengimbau para jurnalis untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Apalagi yang bisa memancing komentar pengguna media sosial lain untuk mencaci, memaki, hingga menimbulkan kegaduhan.

"Jurnalis mesti pandai juga, karena yang terjerat (UU ITE) ini banyak berhubungan dengan media sosial. Meskipun share produk jurnalistik (berita), kalau disisipi komentar yang memancing caci maki orang banyak, ini bahaya," imbuh Stanley.

Kebebasan Pers, tambah Stanley, bukan berarti membuat jurnalis bisa bertindak seenaknya. "Ada Pasal 7 ayat (2) (UU 40/1999 tentang Pers), jurnalis adalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Harus tetap taat aturan dan hukum, terutama saat bertugas," tukasnya.
Sejumlah rekomendasi
Lantaran dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan penggunaan UU ITE untuk menjerat jurnalis dan media, SAFEnet menganggapnya sebagai pelanggaran hak-hak digital yang menjadi ancaman serius terhadap kebebasan pers.

Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, SAFEnet memberi sejumlah rekomendasi:

Media dan jurnalis perlu memenuhi standar kualitas pemberitaan dan kaidah jurnalistik agar kontrol sosial bisa terus berjalan atas jalannya pemerintahan dan kegiatan sosial, politik, ekonomi di Indonesia;

Media dan jurnalis memberikan mekanisme hak jawab dan hak koreksi bila terjadi sengketa pers dan melibatkan Dewan Pers saat terjadi upaya pemidanaan yang ditujukan kepada media dan jurnalis;

Media perlu memberikan pengetahuan bagi jurnalis agar terhindar dari praktik pemidanaan dengan pasal-pasal karet di dalam UU ITE atas berita atau pernyataan di media sosial;Media perlu memberikan pelatihan teknis untuk melindungi jurnalis dari bentuk-bentuk ancaman baru dalam bentuk doxing, peretasan data, serangan siber, hingga tindakan perundungan di ranah digital;

Media dan jurnalis perlu mendorong dihapuskannya pasal-pasal karet UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk memidana media dan para jurnalis;

Media dan jurnalis perlu mendorong diperluasnya perlindungan kebebasan pers dan Hak Asasi Manusia bagi jurnalis dan media daring untuk menyikapi perkembangan teknologi digital;Kekerasan capai 708 kasus

Yosep menyebut masih terjadi kekerasan terhadap jurnalis yang dipicu faktor internal. Di antaranya inkompetensi, pelanggaran etika jurnalistik, kualitas SDM (tak sesuai standar perilaku), kecerobohan, terlalu percaya diri secara berlebihan, dan keberpihakan media serta pemberitaan.

"Akhir-akhir ini, kekerasan tak lagi dilakukan aparat tapi lebih banyak dilakukan oleh kelompok komunal," sebut Stanley di Hall Dewan Pers (5/4).

Dideklarasikannya Komite Keselamatan Jurnalis, sebut Stanley, harus mampu memberikan perlindungan pada jurnalis dan keluarganya. "Dewan Pers bekerja sama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk memberi perlindungan pada jurnalis dan keluarga," tukasnya.

Dia juga mengimbau perusahaan media proaktif dalam menindaklanjuti kekerasan yang dialami jurnalisnya.

Tindakan kekerasan pada jurnalis, dari catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, sejak 2006 hingga 2019 mencapai 708 kasus.

Jumlah ini menurun tiga tahun terakhir setelah tahun 2015 mengalami peningkatan signifikan dari 41 kasus menjadi 81 kasus pada tahun 2016.
Jurnalis dibayangi jerat UU ITE


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-jerat-uu-ite

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Jurnalis dibayangi jerat UU ITE Pemerataan tenaga kesehatan Indonesia masih terkendala

- Jurnalis dibayangi jerat UU ITE BMKG: Gempa getarkan Jailolo berkekuatan M 5,3

- Jurnalis dibayangi jerat UU ITE BMKG: Gempa M 5,2 melanda Maluku Tenggara Barat

Diubah oleh KASKUS.HQ
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Apakah jurnalisme itu identik dengan hoax ?
Apakah jurnalisme itu identik dengan pelampiasan opini berdasar persepsi pribadi ?
Anak jurnalis/atau orang-orang di PWI mungkin sudah paham mengenai hal ini. Tetapi tidak demikian halnya dengan masyarakat umum diluar bidang tersebut, dan kemudian mencoba untuk melakukan citizen/civil jurnalism.
Terkait ini perlu diupayakan bagaimana cara agar masyarakat umum itu bisa mengetahui dan memahami kode-kode etik terkait masalah jurnalisme. Pemerintah sebetulnya bisa lepas tangan terkait hal ini, bila "media" dimana yang bersangkutan meng-upload karyanya, memberi aturan yang jelas terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh dicantumkan. Itu semacam code of conduct juga khan, yah ? emoticon-Smilie

Disini, kerjasama dan peranan ... badan yang biasa mengurusi masalah jurnalisme dan media yang bersangkutan, kiranya punya andil yang cukup besar dalam menentukan sukses tidaknya proses itu bisa terlaksana.
'Nambah 'dikit aja lagi ...
Hal ini, dari apa yang saya kemukakan diatas, seharusnya sudah mendadak ada di pemikiran pihak-pihak terkait, tapi saya utarakan biar tambah jelas gambarannya ...
Terkait masalah kode etik jurnalisme itu, mungkin tiap "media" yang ada perlu memperkerjakan minimal satu orang yang memang terdidik dalam ranah itu (jurnalisme), dan ... selain bertugas memantau pelaksanaan peraturan di "media" tempat ia bernaung, juga punya tugas untuk berinteraksi dengan badan jurnalisme pusat, semisal ada aturan-aturan baru yang ditambahkan. Tanggung jawabnya tidak kecil, kalau "media" yang bersangkutan sampai berurusan dengan hukum terkait masalah aturan yang ada, dia bakal jadi pihak pertama yang "disate". emoticon-Smilie
Ini mungkin juga bisa menjawab masalah yang terjadi dalam hal ketenagakerjaan atau lulusan dari bidang pendidikan terkait, akibat beberapa harian/suratkabar klasik yang tutup karena masyarakat umum memilih untuk mengkonsumsi berita secara online/digital, ... atau karena lebih suka maen game. emoticon-Big Grin
Diubah oleh bingsunyata
Post ini telah dihapus oleh kaskus.support17


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di