alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Dituding Tidak Netral, Kemendagri Tegaskan DPT Kewenangan KPU
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cab260c337f930bc00382ec/dituding-tidak-netral-kemendagri-tegaskan-dpt-kewenangan-kpu

Dituding Tidak Netral, Kemendagri Tegaskan DPT Kewenangan KPU

Dituding Tidak Netral, Kemendagri Tegaskan DPT Kewenangan KPU

JPP, JAKARTA - Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan pada kewenangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyusul pernyataan Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo yang menyayangkan pihak KPU dan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang belum menyelesaikan DPT dan menuding Mendagri tidak netral atas persoalan tersebut.

Di awal pernyataannya, Mendagri menegaskan posisi Pemerintah dalam hal ini secara khusus Kemendagri dalam menyusun regulasi Pemilu bersama-sama dengan DPR RI menyusun dan membahas UU Tentang Pemilu yang telah Disahkan pada tanggal 21 Juli 2017 menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Mendagri memastikan posisi Kemendagri terkait masalah penyusunan DPT bukan menjadi kewenangan Kemendagri dalam hal ini Ditjen Dukcapil. Posisi Kemendagri menyerahkan satu kali pada tanggal 15 Desember 2017.

“DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU berjumlah lebih kurang 196 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September 2018 KPU tetapkan DPT. Hasil kesepakatan KPU dan partai politik, termasuk Kemendagri diberi hasil DPT itu pada 7 September 2018 untuk dianalisis bersama-sama,” ujar Tjahjo.

Untuk menyusun data pemilih, menururt Mendagri, sudah ada regulasinya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur bahwa DP4 disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir.

"Kami memahami bahwa masalah data pemilih adalah kewenangan KPU sepenuhnya. Maka Kemendagri tidak mau intervensi. Silahkan semuanya wewenang KPU. Kami mendukung langkah-langkah KPU untuk menyusun DPT yang akurat,” jelas Tjahjo.

Prinsipnya, menurut Mendagri, Kemendagri terus berupaya bahkan menjemput bola untuk menuntaskan perekaman KTP-el. Namun, bila NIK tidak terdaftar dalam sistem DPT KPU mohon yang bersangkutan berkenan ke PPS atau KPUD terdekat. DPT kewenangan KPU, bukan Dukcapil Kemendagri.

Lebih lanjut, Mendagri juga menjelaskan Kemendagri hanya memiliki posisi untuk menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Sedangkan untuk DPT menjadi kewenangan KPU yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Jangan sampai ada persepsi keliru soal DPT ini," ujarnya.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa KPU bertugas “Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih”.

Mendagri menjelaskan bahwa posisi Pemerintah dan pemerintah daerah selanjutnya clear apa yang tertuang dalam Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ulas Tjahjo.

Makan, Mendagri menegaskan, dalam hal ini clear dan clean. “Di mana posisi Kemendagri yang dapat dinyatakan tidak netral karena Pemerintah secara khusus melalui Kemendagri menjalankan kewenangannya berpedoman kepada Undang-Undang, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” pungkasnya. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polhukam/politik/3...kewenangan-kpu

---

Kumpulan Berita Terkait POLHUKAM :

- Dituding Tidak Netral, Kemendagri Tegaskan DPT Kewenangan KPU Ciptakan Pemilu 2019 Damai dan Kondusif, Kemendagri Gelar Rakornas Kewaspadaan Nasional

- Dituding Tidak Netral, Kemendagri Tegaskan DPT Kewenangan KPU KSP Tegaskan Data Tidak Bisa Bohong, Kinerja Jokowi Jadi Bukti

- Dituding Tidak Netral, Kemendagri Tegaskan DPT Kewenangan KPU Kemenhub Pastikan Berita Area Proyek Bandara Kulonprogro Terendam Banjir Tidak Benar

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di