alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Aparat dinilai minim terapkan pasal pencucian uang
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ca948c5018e0d1f365f4eaa/aparat-dinilai-minim-terapkan-pasal-pencucian-uang

Aparat dinilai minim terapkan pasal pencucian uang

Aparat dinilai minim terapkan pasal pencucian uang
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng, Brigjen Pol Muhammad Nur (kedua kanan), menunjukkan sejumlah barang bukti kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika jaringan kelompok Banjarmasin, Kalsel, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/2/2019). Dalam pengungkapan tersebut diamankan seorang tersangka berinisial DW beserta sejumlah barang bukti dengan nilai total Rp4,8 miliar.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih minim menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pasal gratifikasi.

Padahal, kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, TPPU dan gratifikasi dapat membantu penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi dan memberikan efek jera pada para koruptor.

Adnan menandaskan, penegak hukum seperti KPK mestinya sudah memiliki standar untuk menerapkan TPPU terhadap penyelenggara negara atau orang berpengaruh yang tersandung kasus korupsi.

Hal itu, tambah dia, dikenal dengan istilah politically exposed person (PEP) yang memiliki kewenangan atau pengaruh dalam mengambil keputusan terkait sumber daya masyarakat.

"Politically exposed person ini adalah orang-orang yang punya kekuasaan dan kewenangan besar dalam mengambil keputusan dan dalam mengelola resources publik. Mereka ini suspect utama dari TPPU di sebuah negara yang korupsinya masih tinggi," jelasnya dikutip Beritasatu.com, Kamis (14/2/2019).

Apa saja yang tergolong PEP itu? Adnan menyebut banyak. Di antaranya kepala daerah, anggota DPR, ketua umum partai, dan pejabat publik setingkat menteri. "Nah mestinya sudah ada standar, kalau mereka yang kena kasus korupsi langsung sepaket dengan TPPU," tandasnya.

Berdasar data penanganan korupsi sepanjang 2018 yang ditelusuri ICW, sambung Adnan, hanya tujuh dari dari 454 kasus korupsi yang menerapkan TPPU. Masing-masing enam kasus TPPU ditangani KPK, dan satu kasus oleh Kejaksaan. Sementara kepolisian tidak menerapkan TPPU.

KPK juga menurutnya, belum maksimal menerapkan TPPU dan gratifikasi terhadap kepala daerah yang ditangani mereka. Dari 28 kepala daerah yang ditangkap dalam OTT sepanjang 2018, hanya 17 persen yang dijerat pasal gratifikasi dan hanya tiga persen yang dijerat TPPU.

Menilik data KPK yang diolah tim Lokadata Beritagar.id terkait jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara dari tahun 2004 hingga 2018, diketahui perkara paling banyak yakni penyuapan. Jumlahnya 474 kasus.

Perkara lainnya seperti pengadaan barang atau jasa sebanyak 180 perkara, penyalahgunaan anggaran sebanyak 46 perkara, dan TPPU hanya 29 perkara.

Akibat tidak menerapkan TPPU dan gratifikasi, kerugian negara yang bisa diselamatkan atau dikembalikan kepada negara pun masih terbilang minim. Penanganan korupsi sepanjang 2017 tercatat total kerugian negara mencapai Rp29,4 triliun. Namun, dari jumlah itu hanya Rp1,5 triliun yang berhasil diselamatkan atau dikembalikan ke negara atau hanya 5 persen dari total kerugian negara.

Adnan menegaskan, penegakan hukum terkait kasus korupsi yang tidak meletakkan asset recovery atau pemiskinan koruptor sebagai prioritas dipastikan tidak akan menimbulkan efek jera. Tanpa pemiskinan, koruptor masih memiliki kekuatan untuk hidup mewah, mengendalikan organisasi bahkan melakukan kejahatan kembali dengan menyuap petugas dan hal lainnya.

Menanggapi hal ini, Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya mencermati setiap kritik yang disampaikan, termasuk masih minimnya penerapan TPPU dan gratifikasi. Febri menjelaskan, KPK tidak bisa memaksakan seluruh perkara menggunakan TPPU jika tidak memiliki bukti yang kuat.

"Karena itu kami menangani kasus-kasus tersebut awalnya berkembang gratifikasi misalnya, ada yang mungkin suapnya ratusan juta rupiah atau 1 miliar tapi gratifikasinya bisa jauh lebih banyak puluhan miliar bahkan 100-an miliar. Kalau ada bukti kami telusuri, kalau tidak ada (bukti) tidak boleh," katanya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat jumlah narapidana yang divonis atas perkara Pencucian Uang (PCU) per Maret 2019, mencapai 370 narapidana.

Jumlah ini menurun 9,7 persen atau menjadi 476 narapidana dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Penurunan ini juga lantaran masih banyaknya Kantor Wilayah (Kanwil) yang belum melaporkan jumlah penghuni PCU. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, jumlah penghuni pidana PCU terus menurun cukup signifikan yakni 34,8 persen.
PPATK awasi 1,3 juta rekening
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah mengantongi dan memantau 1,3 juta rekening milik sejumlah pejabat negara, politisi, pengusaha hingga firma hukum yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengaku tak akan sungkan menyerahkan data rekening tersebut ke penegak hukum untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang.

"Jadi, ini bukan cuma list mati begitu saja, bukan. Tapi juga di PPATK kita akan lakukan monitoring," ujarnya, dikutip Okezone.com, (26/2).

Sejalan dengan itu, Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badaruddin menyebutkan, indeks pemahaman masyarakat terhadap TPPU sebesar 5,68 di 2018, meningkat tipis dari indeks di 2017 yang sebesar 5,57. Meski demikian, angka tersebut secara umum masih kurang memuaskan, sebab masih jauh dari skor maksimum di angka 10.

Berdasarkan data statistik terkini, sebut Ki Agus, tak kurang dari 68 jutaan laporan atau 100.000 laporan per hari diterima PPATK terkait pencucian uang. Di antaranya berupa laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi dari penyedia barang dan jasa, laporan pembawaan uang lintas batas, serta laporan transaksi keuangan dari dan ke luar negeri.

"Dari keseluruhan laporan yang diterima itu telah dihasilkan 4.520 hasil analisis, 2.210 informasi, serta 123 hasil pemeriksaan ke penegak hukum untuk penyidikan TPPU, TPPT (tindak pidana pendanaan terorisme) dan Tindak Pidana Asal," bebernya.
Aparat dinilai minim terapkan pasal pencucian uang


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...pencucian-uang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Aparat dinilai minim terapkan pasal pencucian uang BMKG: Alor dilanda gempa M 6,1

- Aparat dinilai minim terapkan pasal pencucian uang Penuhi gizi ibu hamil untuk selamatkan bayi

- Aparat dinilai minim terapkan pasal pencucian uang Debat kekuatan TNI, akuisisi Freeport, hingga janji pedangdut

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di