alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
MUI Luruskan soal Fatwa Golput Haram
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c9c78718d9b176a4c1e6705/mui-luruskan-soal-fatwa-golput-haram

MUI Luruskan soal Fatwa Golput Haram

 MUI Luruskan soal Fatwa Golput Haram

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan persepsi soal fatwa yang keluarkan dari hasil ijtimak ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tahun 2009 silam. Dari sejumlah pemberitaan fatwa terkait penggunaan hak pilih dalam pemilu ini menyatakan golongan putih (golput) alias tidak memilih hukumnya haram.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menegaskan kembali bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI ini merupakan fatwa tentang kewajiban memilih. Namun, dalam poin terakhir menyatakan ketika ada pemimpin yang memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam, maka seorang individu diwajibkan memilih. Jika tidak memilih hukumnya haram.

"MUI itu mengeluarkan fatwa memilih pemimpin wajib. Itu intinya. Namun, yang tidak melakukan pilihan padahal ada yang memenuhi syarat, itu bahasa publiknya kan golput, itu haram. Itu penafsirannya," kata Amirsyah kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Kamis (28/3).

Amirsyah kemudian menerangkan kembali, persyaratan pemimpin yang tercantum dalam poin keempat adalah seorang yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Menurut dia, jika ada pemimpin yang memenuhi syarat tersebut maka memilihnya merupakan suatu kewajiban.

Ia juga mengatakan, pemilih yang memilih untuk golput dengan alasan tidak ada pemimpin dengan kriteria di atas, maka pendapat itu dinilainya sangat subjektif. Menurut dia, calon pemimpin sudah memiliki irisan syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan syarat yang dikeluarkan fatwa MUI.

"Seorang itu mencalonkan sebagai presiden tentu sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam perundang-undangan.Yang empat syarat berdasarkan kriteria yang bersumber dari ajaran Islam. Sedangkan yang undang-undang itu dasarnya undang-undang, yang tidak bertentangan dengan fatwa MUI," ujar dia.

Amirsyah kembali menegaskan bahwa MUI tidak mengeluarkan fatwa golput haram, fatwa itu mewajibkan individu untuk memilih pemimpin. Kata-kata golput pun tidak ditemukan dalam fatwa itu.

"Kata golput itu tidak ditemukan dalam fatwa tapi yang ada adalah kewajiban memilih pemimpin untuk menegakkan imarah atau kepemimpinan," ujar dia.

Fatwa Hak Pilih Berdasar Aspek Konstitusional
Menurut Amirsyah, MUI mengeluarkan fatwa untuk mewajibkan warga negara memilih pemimpin itu didasarkan pada undang-undang yang ada di Indonesia. Hal ini, kata dia, juga merupakan penerapan proses demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Ia menjelaskan, MUI mengacu pada sistem demokrasi dimana masyarakat memilih dari, untuk, dan oleh masyarakat itu sendiri.

Dia juga mengatakan hal itu merupakan norma yang mendasari poin pertama di fatwa itu yakni pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

"Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, ketika ingin memilih kepemimpinan memang harus ada dasar dalam konstitusi. Kalau di kita ya UUD 1945 dan dalam UU Pemilu, itu yang dikenal sebagai aspek konstitusional yang menjadi dasar keluarnya fatwa ini juga," ujar dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, tidak mungkin ada sebuah negara jika tidak ada kepemimpinan. Maka rakyat diwajibkan memilih.

Sedangkan dalam poin kedua yang menyatakan memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama, Amirsyah menyebut hal itu merupakan proses pembentukan kontrak sosial agar terwujud negara yang berjalan secara demokrasi.

"Dengan dasar imamah dan imarah itulah terdapat apa yang disebut dengan kontrak sosial antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Itu karena ada saling kepercayaan. Negara akan berjalan secara demokrasi," ucap dia.

Sementara dalam poin ketiga ia menerangkan terwujudnya kontrak sosial tentu akan mempermudah negara yang terdiri dari rakyat dan pemimpin ini, memperoleh manfaat dan kebaikan dari kepemimpinan itu.

Poin ketiga menyatakan imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

"Tanpa kepercayaan tidak mungkin bisa mewujudkan kemaslahatan," kata dia.

Sebelumnya, MUI melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Muhyiddin Junaidi meminta masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya saat Pemilu dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Ia meminta masyarakat untuk tidak golput.

Sebab, kata Muhyiddin, agama telah melarang golput. Dalam fatwa MUI 2014 golput juga telah diharamkan. Muhyiddin tak memungkiri bahwa tak ada satu pun pemimpin yang ideal di dunia ini.

"Tapi kalau kita tidak gunakan hak pilih kita kemudian terjadi chaos itu kesalahan Anda," ucap dia. (ani/osc)

Quote:
Diubah oleh monprodon
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Saya kira MUI sudah melampaui kewenangan.
mui...?!
gua mo maen permainan haram
non-muslim ngak berlaku kan ini fatwa
Emangnya zaman nabi ada Pemilu? Kok ada fatwanya?

"Tapi kalau kita tidak gunakan hak pilih kita kemudian terjadi chaos itu kesalahan Anda," ucap dia.
Trus kalau sudah ikut milih dan terjadi chaos, salah siapa?
golput....
silahkan..
tapi jangan ajak2 orang lain ya.
MUI keblinger

Jangankan golput,

PUBG aja di haram haram in

Bubarin aja ini lembaga

Ga guna

Untung gue udah murtad emoticon-Ngacir
Konteks, presiden atau wakil rakyat itu profesional, sebuah profesi, sama dengan pekerjaan lainnya, tukang batu, koki, akuntan dll, memilih seseorang untuk mengerjakan sesuatu diliat dari keahliannya di bidang itu. Kebiasaan di kita, milih pemimpin bukan dari kriteria kemampuan memimpin dan pengetahuan dalam lingkup yg dipimpinnya.

Kemudian jaman dulu dan bahkan sekarang, pemilu ga pernah dicontohkan dalam islam, kalau mau liat lebih jauh, pemilihan pemimpin dalam islam itu sendiri beragam, itu yg jaman syariat nabi Muhammad, kalau liat era sebelum itu lebih beragam lagi, mui kudunya ngerti hal2 ginian mah.

Memilih itu hak, bukan kewajiban, sama seperti dapet gaji setelah bekerja itu hak, bukan kewajiban, mui kok kayak gitu, bikin analogi ga ada yg milih ga ada pemimpin.Mbok ya mikir rada panjangan gitu.

Menetapkan poin2 karakter dan kapasitas pemimpin sebagai pembatas antara halal ama haram yg diserahkan kepada pemikiran pribadi masing2 secara subyektif itu dongo luar biasa, sama aja bilang babi itu haram kalau menurut anda lebih banyak jeleknya. Kalau menurut anda babi itu bagus, ya ga haram.

Mui baiknya jangan keseringan kelewat batas, maen haram halal seenaknya aja, dan ini bukan pertama kali hal2 ginian keluar dari mulut2 orang yg dapet kucuran duit dari duit pajak dan japrem dari pengusaha2, jangan berlagak jadi Tuhan lah kalau kemampuan analisis masih pas2an, yg jelas2 aja dulu kecuali emang ada kepentingan dibelakangnya.
kl hrd kayak gini haram gak?emoticon-Ngakak

Spoiler for jgn dibuka:
Ane mo liwat doank emoticon-Ngacir
Gini nih yang bikin males, apa apa agamaemoticon-Cape d...
Quote:


justru dibanyak tempat terjadi chaos akibat sistem pemilu ini emoticon-Cape d...
MUI sekarang kok goblok yak emoticon-Cape d... emangnya kalo udah milih langsung damai emoticon-Cape d...
Diubah oleh karyanakbangs4
Quote:


Ane Kira MIUI gan emoticon-Ngakak
Quote:


Parah int?! Sekolah dimana?!
mo die blg haram ane tetep golput
dr pada dukung wiwik ato wowok, mending ane duduk di pojokan sambil menikmati kelucuan2 mrk
Diubah oleh minori2
Orang golput ibarat laki bukan perempuan bukan, jadi apa dong?

emoticon-Stick Out Tongue
Harusnya dicari tau knp bs ada golput?
Entah nanti 2024, moga ada terobosan, ada muka2 baru, ga ribet kayak sekarang.


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di