Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengkritik pernyataan dari Menteri Pembangunan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menagih janji konsep naturalisasi sungai kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Taufik mengatakan harusnya seorang menteri sudah tahu tentang konsep naturalisasi sungai yang dimaksud.

"Ah enggak, itu enggak perlu dijelasin. Dia mesti paham, menteri masa enggak paham (soal naturalisasi sungai)," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3).



Taufik menyatakan sedianya naturalisasi 13 sungai yang berhubungan dengan Kali Ciliwung ialah urusan Pemerintah Pusat. Namun belakangan pemerintah pusat, menurut Taufik, malah mendesak DKI untuk mengurus sungai-sungai tersebut.

"Tanggung jawab Menteri PUPR itu loh 13 sungai, bukan tanggungjawab DKI. Tapi dia beban buat masyarakat Jakarta. 13 sungai punya siapa itu? Punya PU Pusat itu bukan punya kita, kita enggak bisa sentuh," ujar Taufik.

Pada pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kata Taufik, DKI sudah andil banyak untuk mendorong normalisasi. Salah satunya dengan memberikan hibah kepada TNI untuk bisa membenahi Kali Ciliwung di area DKI.



Seiring berjalan waktu, masyarakat dan pemerintah pusat menjadi menitikberatkan tanggungjawab sungai kepada DKI.

"Contoh ya saya masih ingat betul kenapa kita kasih hibah ke tentara untuk beresin Kali Ciliwung tuh, Kalibata. Itu kan tidak bisa disentuh sama kami. Tapi ketika itu banjir karena enggak dibereskan, orang komplain kepada siapa? Pemerintah DKI kan?" terang Taufik.

"Kita mau bereskan, enggak bisa, orang bukan barang kita. Makanya dulu Ahok kalau masih ingat bilang kita kasih tentara saja biar suruh beresin kali, motong jembatan segala macem," lanjut dia.

Sementara, DKI harusnya bertindak hanya untuk membebaskan lahan yang bersinggungan dengan sungai di DKI. Ia pun menyindir menteri Basuki yang terus menunjuk DKI soal konsep normalisasi sungai.

"Iya makanya kalau dia enggak ngerti bohong, enggak usah jadi menteri kalo enggak ngerti," tutup Taufik.

Sebelumnya dalam sebuah rapat, Menteri Basuki menyinggung Anies yang hanya mengirimkan staf dalam rapat normalisasi sungai. Dia menyebut, staf Anies tidak paham konsep naturalisasi.

"Saya sudah bilang pada Pak Gubernurnya. 'Mas iki (ini) diundang', yang datang stafnya, dia enggak ngerti. Jadi kami mau undang lagi," ujar Basuki, Selasa (19/3/2019).



"Karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lha opo iki (apa ini)? Saya ajak ngoceh saja, diskusi. Apa programnya naturalisasi mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," lanjut Basuki. (ctr/age)
Naturalisasi Katanya
================

Ada yang tahu konsep Naturalisasi versi Gabener Wan Abud?

Selama ini yang normal dilalukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah Normalisasi. Normalisasi sungai dilakukan dengan menata sisi kiri dan kanan sungai tanpa mengesampingkan estetika dan fungsi pinggir sungai untuk kepentingan umum. Makanya disisi sungai sebisa mungkin dibuat jalan setapak atau jalan penghubung. Dan untuk menahan gempuran air sungai saat banjir dibuatlah beton penahan dengan batu kali yang terkenal kuat.

Dan untuk memberi kenyamanan serta mengembalikan fungsi sungai, maka mau tidak mau akan ada penggusuran. Itu hal yang lumrah. Karena seiring berjalannya waktu, masyarakat banyak merubah sisi sungai menjadi pemukiman, dari kumuh hingga permanen. Membangun rumah dari yang tadinya hanya berdinding seadanya menjadi dinding batubata dan semen.

Era Basuki Tjahaja Purnama sebenarnya normalisasi sungai sudah on track, sudah berada pada jalurnya. Itulah sebabnya, saat seorang ibu memintanya agar tak ada penggusuran untuk normalisasi sungai diwilayahnya dengan imbalan memilih dirinya saat pilkada, Basuki Tjahaja Purnama lebih memilih tidak dipilih daripada permintaan si ibu merugikan banyak pihak karena banjir yang disebabkannya.

Nah, Wan Abud punya strategi lain. Jangankan soal Normalisasi sungai. Soal betonisasi pinggiran sungai aja diprotes. Dia memilih pakai bronjong. Tau bronjong? Itu lho, pecahan batu kali yang disusun dengan kawat. Alasan dia adalah lebih natural. Pernah dipraktekan? Pernah saat ada normalisasi sedikit di Kali Krukut. Itu dilakukan setelah dia terpilih jadi Gabener. Gak tau berapa meter panjangnya. Dan sekarang gak tau kabarnya. Setelah itu lenyap gak tersisa kabar bronjang bronjong Wan Abud. Dan mungkin Adoekajuga udah dijadiin bronjong sama Wan Abud.



Kedua. Soal Naturalisasi. Naturalisasi sungai sejatinya banyak dilakukan oleh negara lain seperti Jerman dan Belanda. Mereka mengembalikan alur sungai yang tadinya berkelok-kelok lalu berubah karena perubahan kontur tanah akibat penggerusan air sungai, dikembalikan berkelok-kelok lagi. Dan ini dilakukan diwilayah yang sisi kiri kanannya tidak ada pemukiman. Jadi dilakukan di pedesaan. Jerman, Belanda, Italia, Singapura, dan banyak negara maju lain tidak melakukan Naturalisasi sungai di perkotaan. Mereka tetap melakukan betonisasi untuk menata sisi sungai.

Lalu bagaimana maunya Wan Abud? Ini yang jadi pertanyaan Menteri PUPR. Gimana mau naturalisasi kalau sisi kiri kanan sungai penuh dengan pemukiman. Mau dibuat seperti apa bentuk dan wajah sungai? Mau dikembalikan seperti jaman apa? Jaman VOC? Atau jaman saat DKI Jakarta masih berupa hutan? Kan bodoh!!!!

Ok. Ambil suara. Kembalikan seperti jaman VOC. Baik. Lantas bagaimana dengan masyarakat penghuni pinggiran sungai? Digusur? Kan Wan Abud anti penggusuran? Ya sudah, digeser aja sesuai janji Gabener. Digeser kemana rumahnya? Berapa ribu rumah yang harus digeser? Sampai kemana gesernya? Jalan raya? Ibarat kita menyusun seribu balok kecil kayu, kalau kita menggeser balok kayu disisi barat ke timur, apa balok kayu yang lain gak ikut tergeser ke timur? Koplak!!! Ini sebenarnya cuma kepintaran menata kata dari seorang Wan Abud. Normalisasi jadi Naturalisasi. Menggusur jadi Menggeser.



Sungguh koplak Jakarta ini. Bahkan pejalan kaki aja dipersalahkan karena dianggap membuat macet. Dan UU mengenai trotoar aja bisa diludahi hanya untuk memanjakan PKL. Bahkan Satpol PP harus seperti banci dikejar-kejar PKL. Padahal biasanya banci yang kabur begitu melihat Satpol PP.

Jadi, kalau Menteri PUPR bingung dengan konsep Naturalisasinya Wan Abud, ya wajar. Gw aja bingung!

Gitu lho mpret.