alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Pemilu 2019 berpotensi terburuk setelah reformasi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c8b720468cc954d26701178/pemilu-2019-berpotensi-terburuk-setelah-reformasi

Pemilu 2019 berpotensi terburuk setelah reformasi

Pemilu 2019 berpotensi terburuk setelah reformasi
Relawan Demokrasi Basis Komunitas Perempuan dan Warganet memberikan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kepada penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama, Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/3/2019). Sosialisasi untuk mengedukasi dan mengajak untuk menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pemilu 2019.
Pemilu 2019 berpotensi menjadi yang terburuk setelah 21 tahun reformasi lantaran pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak pada 17 April mendatang. Potensi itu bisa terjadi jika penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), gagal mengantisipasi masalah.

Peneliti politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, disiarkan Katadata.co.id mengatakan Pemilu 2019 lebih kompleks karena kali pertama diadakan secara serentak. Lalu persyaratan ketat dengan ambang batas atau parliamentary treshold 4 persen, hingga jumlah dan kultur pemilih yang lebih besar dari pesta politik sebelumnya.

"Hal ini kurang diantisipasi KPU dan mestinya ada waktu antisipasi sejak UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017 disahkan," ujar Arif di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Dia menyebut terdapat enam potensi yang membuat Pemilu 2019 menjadi edisi terburuk. Pertama, penetapan partai politik (parpol) yang bermasalah hingga KPU dan Bawaslu sempat berselisih soal parpol yang lolos ke Pemilu.

Kedua, sinyalemen mahar politik salah satu calon presiden dan wakil presiden namun tidak ditindaklanjuti penyelenggara. Politikus Demokrat Andi Arief, tambahnya, pernah menyebut soal dugaan uang mahar dalam proses pemilihan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Dugaan saya penyelenggara tidak percaya diri (untuk mengusut)," tandasnya.

Ketiga, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum final. Dia memberi contoh komplikasi masalah DPT ini muncul dengan pemilih ganda sebanyak 2 juta, belum terekam Kartu Tanda Penduduk elektronik sebanyak 5 juta, masuknya 370 warga asing dalam DPT, hingga kemungkinan 5.000 orang tidak masuk DPT karena baru berusia 17 tahun saat April nanti.

Keempat, masuknya 81 calon legislator mantan narapidana kasus korupsi yang dapat membuat pemilih enggan berpartisipasi mencoblos. Kelima, maraknya politik kebencian berbasis identitas dan propaganda kebohongan. Arif menilai kebohongan ini aneh lantaran pelaku yang ditangkap hanya berada di tingkat bawah.

Keenam, hambatan teknis seperti jumlah Tempat Pemungutan Suara yang minim dibandingkan pemilih. Dua hal yang membuat potensi pemilu terburuk terutama karena penyelenggaraan pilpres dan pileg bersamaan serta polarisasi di tengah masyarakat.

"Dulu, aspek primordial (dalam memilih) ada, tapi polarisasinya tidak seperti sekarang," tukasnya.
Bawaslu petakan kerawanan
Pemilu Serentak (Pilpres dan Pileg) 2019 merupakan pengalaman baru bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Kendati pengalaman baru sejak era reformasi, bukan berarti penyelenggara Pemilu akan bereksperimen dengan hal itu.

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, dalam keterangan tertulis mengaku telah melakukan persiapan serius, hati-hati, dan komprehensif. Tugas Bawaslu, kata dia, adalah menilai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu telah memetakannya menjadi Indeks Kerawanan Pemilu.

"Menerbitkan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 2019 sebagai upaya sungguh-sungguh dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan pemilu 2019," ujarnya.

Merujuk ringkasan eksekutif IKP 2019 yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, provinsi yang paling rawan Pemilu adalah Papua Barat (skor 52,83) dan daerah paling aman yakni Kepulauan Bangka Belitung (44,18). Dari 34 provinsi, 15 provinsi mendapat skor IKP di atas rata-rata nasional (49) seperti Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, dan lainnya.

Menurut Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, IPK 2019 diukur berdasarkan empat dimensi; konteks sosial politik, penyelengaraan bebas adil, kontestasi dan partisipasi.

Bawaslu membuat tiga ukuran skoring IPK 2019; yakni 0-33 untuk kerawanan rendah, 33,01-66 untuk kerawanan sedang, dan 66,01-100 untuk kerawanan tinggi. Secara nasional, rata-rata skor IKP 2019 adalah 49.

Rinciannya 43,89 pada dimensi konteks sosial politik; 53,80 penyelenggara penilai yang bebas dan adil; 50,65 kontestasi dan 46,18 partisipasi politik.

Laporan Bawaslu menyebutkan setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Misalnya di Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku rawan dengan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.
Pemilu 2019 berpotensi terburuk setelah reformasi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...elah-reformasi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemilu 2019 berpotensi terburuk setelah reformasi Penembakan di Christchurch, 40 tewas, 3 WNI selamat

- Pemilu 2019 berpotensi terburuk setelah reformasi Promosi jabatan anak Jaksa Agung yang mengundang tanya

- Pemilu 2019 berpotensi terburuk setelah reformasi 2.250 Profesor tak lakukan riset dan publikasi

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di