alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Ramli: Jokowi Belum Bisa Jawab Soal Revisi UU ITE, Prabowo Komit untuk Revisi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c8b6aeaf4d6952f9406882c/ramli-jokowi-belum-bisa-jawab-soal-revisi-uu-ite-prabowo-komit-untuk-revisi

Ramli: Jokowi Belum Bisa Jawab Soal Revisi UU ITE, Prabowo Komit untuk Revisi

KONFRONTASI- Sebagai negara demokratis, keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) saat ini justru menurunkan nilai demokrasi di Indonesia.

Asumsi itu terbukti dari Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan BPS turun dari nomor 49 tahun 2014, dan sekarang ini 2018 menjadi ke-65.

Hal itu disampaikan oleh ekonom senior sekaligus tokoh nasional Rizal Ramli saat ditemui Tribun Jabar di Jalan Sumatera No 31 Kota Bandung, Selasa (12/3/2019).

Meskipun sudah banyak masyarakat yang menganggap UU ITE malah menjadi ancaman bagi demokrasi, tapi sampai saat ini Jokowi belum bisa menjawabnya.

"Jokowi saya panggilnya pak Widodo. Pak Widodo seandainya bapak terpilih lagi bulan April ( Pilpres 2019), mau tidak melakukan revisi terhadap undang-undang ITE," ujarnya.

Rizal Ramli menantang agar presiden petahana Jokowi melakukan revisi UU ITE tersebut.

Ia mengungkapkan tidak setuju UU ITE digunakan sebagai alat untuk penyimpangan demokrasi.

Penerapan UU ITE tak lain menurutnya adalah untuk memberangus kejahatan finansial, narkoba, terorisme, dan sex yang bertebaran secara elektronik.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli ini menduga jika selama ini UU ITE digunakan penyalahgunaan kuasa untuk menangkap oposisi.

"Saya menduga masih kepengen menggunakan undang-undang itu untuk menangkap oposisi setelah dirinya berkuasa lagi," ujarnya.

Sementara itu Rizal Ramli pun melontarkan pertanyaan yang sama kepada Prabowo-Sandi.

Melalui pesan secara tertulisnya, Rizal Ramli mendapatkan jawaban dari Prawobo-Sandi yang justru akan komitmen merevisi UU ITE tersebut.(FF)

http://konfrontasi.com/content/nasio...wo-komit-untuk

semakin mantaf dgn 02
Diubah oleh 88Venomwolf
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Mantaplah
Yang ngomong RR. Terus Wowok diem doang.

Masalah utama revisi yg bagaimana? Coba dijembreng yg jelas
Jangan kira yg komitmen revisi lalu tdk bisa berbuat di luar undang2, jaman orba contohnya, gara2 kecam pemerintah, bisa2 besok dikarungi, padahal undang2 jaman orba tidak memuat pasal yg memperbolehkan seseorang dikarungi hanya karena mengecam pemerintah emoticon-Big Grin
namanya juga petugas restoran
wajar gak bisa ambil keputusan sendiri
tunggu contekan dari dalang di belakang nya dulu baru bisa bersuara
lagi di godok


Justru yang harus paling menyesal itu adalah mereka jurnalis yang bekerja di gaji oleh media online resmi jika UU ITE itu tidak direvisi, dikarenakan pasalnya akan mengubur impian mereka mengajukan pertanyaan kritis (yang bisa saja dianggap menyakiti hati narasumber tapi konsekuensi dari pertanyaan itu memberikan dampak yang bagus bagi traffic dan tentu saja sumber pemasukkan periklanan).

UU ITE yang sekarang ini memberikan jalan mulus media abal-abal untuk melakukan scrapping isi berita kepada mereka yang memiliki wartawan (jurnalis) melakukan pewawancaraan kepada sumber media.
Tetapi mereka tidak mencantumkan sumber berita darimana yang mereka dapati.
Dengan olahan spinner mereka bisa memproduksi secara cepat dan tentunya reduplikatif terhadap 1 jenis sumber berita.

Plus masih bisa juga jika digabungkan dengan berbagai sumber berita lain.
(praktek ini ngga salah, iya jelas ngga salah wong tidak tahu) tetapi pasti memaksa mereka untuk berbohong, ini namanya trik cerdas emoticon-Big Grin , tapi bersukur macem google dan perusahaan big metric udah punya cara untuk mengukur tingkat Authority ini.

Tapi mungkin bagi mereka, di mata pemilik pemred yang tokoh-tokoh itu, hal macam beginian dianggap hal kecil dan sepele, kasihan juga mereka juga butuh makan mungkin...

Jadi sepertinya UU ITE ini terlihat sebagai UU sedap mantap (undang-undang) penuh cita rasa dan selera dalam penerapannya.

Pasti yang ditangkepin tidak terlepas dari ketiga hal :

1. Sehat Jasmani jika mungkin tidak.
2. Sehat Rohani jika mungkin tidak.
3. Sehat Finansial jika mungkin tidak semisal sedang terdapat persoalan keuangan.
=========================================
4. Creative campaign.

1-3 biasanya karena secara faktual harus di riset dulu, akan ungkapan kekesalan di sosial media.

4. Creative campaign biasanya excess dari menyuarakan tentang kepedulian terhadap sebuah permasalahan isu tertentu dan di negara maju 1-4 adalah sebuah kewajaran karena itu adalah bagian dari voice.

Demokrasi substantif itu disini sebenarnya.

Secara teknologi internet tidak mengenal tentang sesuatu yang mengandung cita rasa.

berkait dengan HOAKS harusnya di bikin Undang-undang tersendiri atau entah peraturan dibawahnya misal pp perpres atau peraturan menkominfo, yang nilainya bisa disamakan dengan larangan Pornografi & Perjudian.
Cukup jika itu dianggap sebagai sesuatu kebohongan maka take action ya bisa minta banned ataupun dihilangkan hasil karya hoaksnya eksistensinya di ranah online, dengan memblokir IP dengan Nawala.

intinya : ungkapkan ekspresi kekesalan dan reaktif di Sosmed atau di media online harus dibedakan dengan Ujaran kebencian versi yang dirugikan (dihina, disakiti).
Nambah lagi ya janji PraboSan
- jemput rizieq
- ngembalikan HGU
- merevisi UU ITE

Tentunya kalau sudah dilantik emoticon-thumbsup
Jadi yg punya tugas revisi UU itu presiden ya? emoticon-Bingung (S)




bagus tuh wook kalo mo di revisi pasal² karet di UU ITE, tapi kalo bisa jangan segera dan di buru² emoticon-Ngakak

di pake dululah utk ngejerat para berudu dan kodok² yg suka asal bacot emoticon-Leh Uga, biar mereka ngerasain karma nya emoticon-Wakaka


kalo masih levelan kecebong mah diemin aje, Wong mereka lagi Cari makan emoticon-Ngakak




Quote:


Kalau sudah dilantik "suka-suka gue Bangs*t!"


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di