alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Dianggap Tak Adil, DJP Rancang Sistem Baru Pajaki UMKM
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c8b1e8b88b3cb4ce979887f/dianggap-tak-adil-djp-rancang-sistem-baru-pajaki-umkm

Dianggap Tak Adil, DJP Rancang Sistem Baru Pajaki UMKM

CNN Indonesia
Jumat,15/03/2019 05:56

Dianggap Tak Adil, DJP Rancang Sistem Baru Pajaki UMKM
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry
Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia --
Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) Kementerian Keuangan
tengah merancang sistem
pembukuan yang efektif bagi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) agar pembayaran pajak
setiap tahunnya tidak
membebani usaha skala kecil.

Memang, pemerintah di tahun
lalu sudah memberikan fasilitas
keringanan pajak melalui
penerbitan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 23
Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu.

Sesuai beleid tersebut, pelaku
UMKM bisa memilih untuk
dipajaki atas dasar Pajak
Penghasilan (PPh) final yang
turun dari 1 persen menjadi 0,5
persen dari omzet yang
diterima atau dipajaki sesuai
skema normal yang mengacu
pada pasal 17 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan.

Hanya saja, Direktur Peraturan
Perpajakan II DJP Kemenkeu
Yunirwansyah mengatakan kedua
sistem tersebut masih dianggap
kurang berpihak kepada UMKM.
Skema PPh final, sebutnya,dianggap tidak adil bagi UMKM.

Pasalnya, PPh final dihitung
dengan basis omzet.Dengan
basis tersebut, tak peduli untung
atau rugi, pelaku UMKM tetap
harus membayar PPh. "PPh final
ini sederhana, tapi ini tidak adil,
karena ibaratnya mau rugi atau
laba UMKM harus tetap bayar
pajak," jelas Yunirwansyah, Kamis
(14/3).

Sementara itu, jika pelaku UMKM
memilih menggunakan skema
normal, mereka pasti akan
terbebani dengan pembukuan
yang rumit. Saat ini, pemungutan
PPh skema normal harus
didasarkan atas pembukuan
yang disusun sesuai Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) yang berbasis akrual,
atau pencatatan pendapatan
dan beban tanpa memperhatikan arus kas.

Karena mengikuti PSAK, maka
pembukuan juga harus dicatat di
dua akun; debit dan kredit
(double book keeping).Ia
khawatir, UMKM bisa kewalahan
dalam melakukan sistem
pembukuan seperti ini.

"Makanya, kami segera
merancang bagian pembukuan
yang lebih sederhana bagi
UMKM," terang dia.

Sebagai inisiatif awal, DJP
mengatakan bahwa pembukuan
UMKM nantinya akan dibuat
sesederhana mungkin.
Pembukuan hanya
akan mencakup pengeluaran dan
pendapatan semata. Ia yakin, ini
merupakan jalan tengah dari
skema PPh final dan skema
normal.

Meski demikian, pihaknya masih
akan mendengar masukan dari
pelaku usaha agar kontribusi
pajak dari UMKM bisa lebih baik
dari sebelumnya. Menurut data
DJP 2017 silam, UMKM
menyumbang 60 persen dari
Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia, dengan rincian 36,8
persen dari usaha mikro, 23,2
persen dari Usaha Kecil dan
Menengah (UKM).

Hanya saja, kontribusinya hanya
2,2 persen terhadap penerimaan
PPh total yang mencapai
Rp645,6 triliun. "Ini akan segera
kami launching, dan kami akan
bicara dengan pihak terkait agar WP bisa melaksanakan kewajiban
dengan baik tanpa risiko fiskal
yang merugikan," pungkas
Yunirwansyah.

(glh/agt)

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2...ru-pajaki-umkm
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
kalau ane mending , beri kan restoran atau warteg mesin EDC , kaji selama dua tahun dari data yang masuk , baru di pajakin kalau untungnya lebih dari 6 juta perbulan .
ya kompensasi kerugian selama tiga taon gitu aja kwkwkk
Quote:

bukan kerugian gan,ketidakadilan belum tentu umkm yang mau pph final merugi cuma memang jenis pph final umkm ini ga peduli sama kondisi ekonomi jadi kalo lagi lesu potensi ketidakadilannya sangat besar.

apalagi sekarang umkm akan banyak yang terjaring kalo basis data untuk pajak e com sudah berjalan.

ini mah dah lama bukan 3 tahun saja,cuma pada diam saja selama ini.
Baguslah
Quote:

edc hanya mencatat transaksi bukan keuntungan,jadi tetap harus pakai pembukuan.

kalo skala restoran menengah besar mah pasti ada pembukuannya,yang warteg mah saya ga tahu dah,paling itung-itungan sederhana.
Balasan post sukhoivsf22
memang , tapi paling nggak bisa diperkirakan keuntungan nya berapa ,

pembukuan kan nggak semua UKM bisa bikin rapi , dari transaksi di EDC bisa di bantu membuat pembukuannya
Terserah wes, pokoke gak mbulet.
ribet benar, mending pake kelas2an

dari omzet 0 - > 100jt bayar x rupiah
dari omzet 100jt --> 500jt bayar y rupiah
dari omzet 500jt --> 1000jt bayar z rupiah
dst dst

simple buat wp, simple buat pemerintah....
Quote:


Ga ada faktur pembelian? Siap2 aja
Quote:


Telat ente


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di