alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Kompetensi Teluk Balikpapan perlu ditingkatkan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c8af375facb9570f62aec59/kompetensi-teluk-balikpapan-perlu-ditingkatkan

Kompetensi Teluk Balikpapan perlu ditingkatkan

Kompetensi Teluk Balikpapan perlu ditingkatkan
Dua orang petugas sedang membersihkan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, April 2018.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merekomendasikan peningkatan kompetensi seluruh aktivitas di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Peningkatan kompetensi dibutuhkan karena teluk ini menjadi wilayah kilang minyak Pertamina, jalur pelayaran, dan nelayan Balikpapan.

"KNKT merekomendasikan peningkatan kompetensi agar bencana tumpahan minyak di perairan ini tidak terulang,” kata Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, dalam jumpa pers di Balikpapan, Kamis (14/3/2019).

Rekomendasi ini adalah hasil investigasi KNKT atas tumpahan 5.000 kilo liter minyak mentah milik Pertamina Balikpapan pada Maret 2018 silam. Tumpahan itu disebabkan pecahnya pipa bawah air akibat tersangkut jangkar kapal MV Ever Judger.

Selain kerusakan lingkungan, tumpahan minyak menyebabkan kebakaran hebat yang merenggut lima jiwa pemancing ikan.

Soal bencana ini, Soerjanto menggarisbawahi pentingnya komunikasi antara kapal pandu dengan nakhoda kapal di area pelabuhan. Komunikasi yang tak memadai ini penyebab utama bencana lingkungan besar di Balikpapan.

“Petugas pandu memerintahkan menurunkan jangkar 1 meter di atas air. Nakhoda malah memerintahkan mualim I menurunkan jangkar 1 segel atau 27,5 meter hingga dasar air," paparnya.

Nakhoda MV Ever Judger asal Tiongkok salah memahami perintah yang disampaikan petugas dalam bahasa Inggris. Permasalahan kian runyam karena nakhoda bernama Zong Deyi meneruskan perintah tersebut dalam bahasa mandarin ke mualim I sehingga tidak bisa dikoreksi petugas pandu.

"Nakhoda meneruskan perintah salah dalam bahasa mandarin. Petugas pandu tidak paham yang disampaikan dan merasa semuanya baik-baik saja," tuturnya.

Sehubungan itu, Soerjanto meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan meningkatkan standar operasi dan prosedur (SOP) pelayanan kapal. Menurutnya, petugas pandu harus berwenang penuh dalam pengoperasian vessel traffic system seperti halnya kru air traffic control (ATC) pesawat udara.

"Kewenangan harus besar mengingat risiko keselamatan yang menjadi jaminannya," ujarnya.

Di sisi lain, KNKT juga meminta International Maritime Organization (IMO) merevisi sistim pelatihan bridge resources management (BRM) soal kompetensi koordinasi awak pelayaran kapal.

"Kemampuan sertifikasi BRM sesuai ketentuan IMO divalidasi setiap 5 tahun sekali, kami minta dilakukan setiap 2 tahun sekali. Agar kemampuan BRM awak kapal tetap maksimal dalam pengoperasian kapal," tegasnya.

Dalam kasus ini, Soerjanto menilai, MV Ever Judger gagal melaksanakan prosedur standar pengoperasian kapal di pelabuhan. Padahal kapal ini dilengkapi peralatan navigasi canggih sistem electronic chart display and information (ECDIS).

Ini merupakan sistem navigasi yang mampu memandu kapal memasuki seluruh perairan laut dunia. "Meskipun peralatannya canggih tapi kemampuan koordinasinya minim akan berakibat falat," ungkapnya.

Korban bencana, dalam hal ini Pertamina, pun diminta mengkaji ulang sistem pengamanan pipa minyak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan. Peraturan ini mengatur soal instalasi pipa dalam air 0 – 15 meter yang harus tertanam dalam tanah keras guna memastikan posisinya.

Sedangkan Pertamina mengacu pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang keselamatan kerja pipa penyalur minyak dan gas. Peraturan itu lebih longgar karena penanaman pipa wajib terbenam 0 – 13 meter.

"Sehingga pipa minyak Pertamina tidak ditanam dalam air," ungkap Soerjanto. Persoalannya, kedalaman perairan Teluk Balikpapan hanya berkisar 14 meter.

Pada akhir paparannya, Soerjanto menyatakan hasil investigasi KNKT tidak bisa menjadi barang bukti proses penyidikan pidana maupun gugatan perdata seluruh pihak berkepentingan. Investigasi KNKT dimaksudkan merumuskan rekomendasi agar peristiwa serupa tidak terulang di perairan Teluk Balikpapan.
Kompetensi Teluk Balikpapan perlu ditingkatkan
KNKT menggelar media release atas penyelidikan mereka terhadap kecelakaan aktivitas kapal di Teluk Balikpapan dalam jumpa pers di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (14/3/2019).
Kepala KSOP Balikpapan, Jhonny R Silalahi, mengatakan pihaknya sudah melaksanakan seluruh prosedur baku pemanduan MV Ever Judger. Saat itu, ada dua kapal pandu mengawal MV Ever Judger melego jangkar di perairan selatan.

"Prosedurnya semua sudah terpenuhi, saya tidak mengerti dengan pihak mereka ini," tukasnya.

Jhonny mengakui area pelayaran Teluk Balikpapan memang padat aktivitas pelayaran kapal berbagai negara. Perairan ini pun menjadi perlintasan pipa minyak mentah bawah air kilang Pertamina Balikpapan.

Meski begitu, Jhonny memastikan kondisi tersebut lazim terjadi di suatu kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan pelabuhan di Singapura yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dan instalasi jaringan minyak di bawahnya.

"Biasa saja bila suatu pelabuhan ada instalasi jaringan pipa minyak bawah air. Karena itu ada pemasangan rambu rambu, buoy, dan kapal pandu,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Jaringan Advokat Lingkungan Hidup (JAL) menilai penegakan hukum kasus ini belum maksimal. Aparat hukum hanya menyasar nakhoda kapal, Zong Deyi, dengan vonis 10 tahun penjara berikut denda Rp15 miliar.

"Hanya nakhoda kapal yang memperoleh hukuman pidana lingkungan," kata Direktur JAL Balikpapan, Fathul Huda Wiyashadi.

Fathul menyatakan, pencemaran lingkungan teluk bukanlah kesalahan individu yang dibebankan ke nakhoda kapal. Ia menuntut pertanggungjawaban korporasi juga dibebankan ke perusahaan pemilik kapal MV Ever Judger dan Pertamina.

"Keduanya bisa diminta pertanggungjawaban secara korporasi," ungkapnya.

JAL Balikpapan mengacu Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertamina dalam kasus ini menggunakan bahan beracun berbahaya (B3), sedangkan nakhoda tentang hubungan kerjanya.

Permasalahannya, Fathul menilai pemerintah abai terhadap pencemaran 39 ribu hektare perairan teluk dan 86 hektare hutan mangrove. Pertamina Balikpapan pun dianggap tidak transparan melaksanakan pemulihan lingkungan yang direkomendasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Tidak ada pengawasan yang jelas, kami tidak tahu apakah sudah dilaksanakan atau tidak," tuturnya.

Selain menyebabkan lima orang meninggal, tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, membuat dua kapal nelayan hangus terbakar, seekor ikan pesut tewas, ratusan nelayan gagal melaut, dan kerusakan ekosistem laut.

Ancaman kerusakan pun meliputi 17 ribu hektare hutan mangrove, plankton, kawasan terumbu karang, budidaya rumput laut rusak, penyakit kanker, dan limbah B3.

Fathul meminta aparat hukum menuntaskan kasusnya agar peristiwa serupa tidak terulang di Balikpapan. Pasalnya, tumpahan minyak bukan hanya sekali ini teluk Balikpapan. Sebelumnya terjadi pada 2004, 2009, dan 2014.

"Termasuk juga 3 kali tumpahan minyak yang terjadi pascatumpahan minyak pada 31 Maret 2018," sebutnya.
Kompetensi Teluk Balikpapan perlu ditingkatkan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...u-ditingkatkan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kompetensi Teluk Balikpapan perlu ditingkatkan Pulau Jawa dominasi kemudahan bisnis di daerah

- Kompetensi Teluk Balikpapan perlu ditingkatkan Komisi Uni Eropa larang minyak sawit untuk biofuel

- Kompetensi Teluk Balikpapan perlu ditingkatkan MenPANRB klaim hemat Rp110 triliun berkat reformasi birokrasi

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di