alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Tribunnews.com /
KPPU Semprit Grab, Program Grab to Work Berpotensi Langgar Prinsip Persaingan Usaha
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c89a1a3b84088621f393e83/kppu-semprit-grab-program-grab-to-work-berpotensi-langgar-prinsip-persaingan-usaha

KPPU Semprit Grab, Program Grab to Work Berpotensi Langgar Prinsip Persaingan Usaha

KPPU Semprit Grab, Program Grab to Work Berpotensi Langgar Prinsip Persaingan Usaha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung yang mewajibkan pegawainya pergi ke kantor menggunakan Grab secara berkelompok berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha.

Terlebih, program bernama 'Grab to Work: Car Pooling' tersebut menerapkan sanksi denda terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Kota Bandung yang tak menggunakan taksi online GrabCar.

"Ini jelas berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha, karena mengarahkan ASN untuk menggunakan merek tertentu dan ada sanksi denda jika tidak menggunakannya," kata Juru Bicara KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam keterangannya, Rabu (13/3/2019).

Potensi pelanggaran persaingan usaha ini juga muncul lantaran kebijakan tersebut hanya memberi keuntungan pada merek tertentu. Padahal, transportasi publik yang bisa digunakan banyak, dan bukan cuma taksi online.

Pemerintah Kota Bandung seharusnya dapat memilih solusi lain untuk mengurangi kemacetan tanpa harus melanggar prinsip persaingan usaha. Bila ingin memberikan alternatif moda transportasi sejenis, harus memberikan pilihan merek lainnya juga yang sepadan.

"Alat transportasi publik yang ada (di Bandung) kan bukan cuma taksi online, masih ada lainnya. Dan taksi online itu juga bukan cuma GrabCar. Kebijakan itu sebaiknya menciptakan persaingan sehat," ujarnya.

Menurut Guntur, alasan mengatasi kemacetan tidak relevan jika diselesaikan dengan cara menunjuk alat transportasi publik merek tertentu.

Sebab, seharusnya ASN punya hak untuk menentukan moda transportasi publik pilihannya sendiri. "Jadi, masih banyak cara yang lebih relevan untuk mengatasi kemacetan," kata dia.

Baca: Kanada Ikut Larang Terbangkan Boeing 737 Max Series

KPPU telah telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kota Bandung terkait kebijakan mereka melibatkan aplikator taksi online asal Malaysia ini.

Isinya adalah meminta penjelasan resmi apa maksud dari imbauan yang mewajibkan ASN menggunakan GrabCar dan adanya ancaman sanksi denda jika melanggar.

"Mungkin hari ini suratnya belum sampai, yang pasti kami akan menunggu jawaban resmi atas kebijakan itu dari Pemerintah Kota Bandung," ujar Guntur.

Reporter: Yudho Winarto

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul  KPPU sebut program Grab to Work berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha 


Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/201...rsaingan-usaha

---

Baca Juga :

- Grab Beri Diskon Hingga 70 Persen di Banyak Layanan hingga 14 Maret 2019, Lihat Syaratnya

- Walikota Bandung Suruh PNS-nya Naik Grab ke Kantor Atau Kena Denda Rp 50.000 Per Hari

- Pengadilan Negeri Cikarang Kuatkan Putusan KPPU, Sari Roti Didenda Rp 2,8 Miliar

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
sekalipun disanksi, grab masih jauh lebih terdepan dibanding pesaingnya gojek


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di