Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritisi rencana pemberian dana swakelola untuk organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, pelibatan masyarakat cukup sampai tahap perencanaan saja.


Bila, organsiasi kemasyarakatan diberikan uang dikhawatirkan terjadi penyelewengan. Apalagi, penggunaan uang di masyarakat sulit diawasi.


'Kalau model kayak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dia memang tahu masalahnya di lapangan mungkin pandangannya Pak Gubernur begitu, tapi kalau untuk pengawasan ya monggo-monggo saja, tapi tidak bisa menyentuh anggaran dong,' kata Prasetio di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Februari 2019.


Politikus PDI Perjuangan ini pun mempertanyakan kompetisi warga penerima dana. Pasalnya, tak seluruh warga paham teknik pembangunan.


'Misalnya soal aspal, harus di-layer (dilapis) eh dia enggak tahu, malah ditambal. Padahal di anggaran APBD yang saya ketok di-layer. Nah yang kayak begitu. Ini harus bicara dengan DPRD,' ungkap dia.


Baca: Anies Jelaskan Ormas yang Dapat Dana Swakelola


Pemberian dana kepada masyarakat ditakutkan tidak tepat sasaran. Ia tetap menyarankan masyarakat dilibatkan hanya sebatas perencanaan, tidak lebih. 'Di perencanaan saja, pemerintah yang turun. Bukan sekali lagi masyarakat, yang ini kan nanti dia tunjuk sana tunjuk sini,' kata dia.


Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, dana swakelola hanya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi massa. Organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna, RT, RW dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).


Sementara organisasi massa seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rembug (FPR) hingga Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Menurutnya, organisasi massa berbeda dengan organisasi kemasyarakatan.


'Bukan (kasih ke) organisasi massa tapi organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT, RW, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),' pungkas Anies.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/metro/wk...dana-swakelola

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kemendagri Kaji 5 Ormas yang Diduga Anti Pancasila

- Menkominfo Sebut Perppu 2/2017 Tidak Bisa Memblokir Situs Ormas

- HTI Sebut Perppu Ormas Berlebihan