alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Koalisi Masyarakat Bikin Petisi Tolak TNI Aktif di Jabatan Sipil
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c6271b80577a9781c05b9bd/koalisi-masyarakat-bikin-petisi-tolak-tni-aktif-di-jabatan-sipil

Koalisi Masyarakat Bikin Petisi Tolak TNI Aktif di Jabatan Sipil

Koalisi Masyarakat Bikin Petisi Tolak TNI Aktif di Jabatan Sipil
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan petisi mendesak pemerintah agar tidak mendukung rencana penempatan anggota TNI aktif di jabatan sipil. Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto, yang tergabung dalam koalisi, menilai hal itu bertolak belakang dengan reformasi TNI.

"Kami mendesak kepada DPR dan pemerintah agar tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi yang bertentangan dengan reformasi TNI," ujar Ardi Manto dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Selasa, 12 Februari 2019.

Menurut Ardi, rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil dengan merevisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak tepat. Sebab, kata dia, hal ini dapat mengembalikan dwifungsi ABRI yang sudah dihapuskan sejak reformasi. "Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis," katanya.

Sebelumnya, TNI akan melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan beberapa rencana kebijakan. Rencana kebijakan itu meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit, serta perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama.

Ardi mengatakan, reformasi TNI sebelumnya sudah mensyaratkan agar militer tidak lagi berpolitik dengan menduduki jabatan seperti di DPR, kepala daerah, atau jabatan kementerian lainnya. Militer aktif, kata dia, hanya boleh menduduki jabatan-jabatan yang berkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam, serta beberapa lembaga lain. "Ini sudah diatur dalam UU TNI Pasal 47 Ayat 2," ucapnya.

Ardi menilai restrukturisasi dan reorganisasi TNI masih perlu dikaji mendalam. Hal ini, kata dia, perlu dilakukan agar restrukturisasi TNI tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organisasi dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara. "Yang lebih penting rencana kebijakan itu juga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI," tuturnya.

Koalisi Masyarakat Sipil ini beranggotakan beberapa lembaga independen seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Komisi untuk Oranh Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Elsam, HRWG, Indonesia Corruption Watch, Aliansi Jurnalis Independen, PBHI, dan Setara Institute. Petisi tolak TNI aktif di jabatan sipil ini juga didukung beberapa tokoh, antara lain Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid, Pendiri Museum HAM Omah Munir Suciwati, serta pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.

https://nasional.tempo.co/read/1174781/koalisi-masyarakat-bikin-petisi-tolak-tni-aktif-di-jabatan-sipil/full?view=ok

Ngakunya anti orba, kok malah mirip

Sic Semper Tyrannis
Diubah oleh LordFaries
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Ane juga kaga setuju.
wacana terdungu thn in dr rezim dungu..malah ada cebong dimari yg setuju tni masuk kpk ..sungguh dungu yg mengerikenemoticon-Traveller
Diubah oleh crotafterespon
Drpd cuma latihan n jd relawan bencana alam . ya mending bantu2 kek guru n dokter pedalaman nyambi jaga wilayah. emoticon-Big Grin
Panik, jadi pasang anjing penjaga dimana mana
Ane kemarin baca2, mosok beritanya ada yg mau dimasukkin ke kementerian ESDM, BUMN.

Hajat hidup orang banyak loh ini, kalo ada yg masuk ke sana ya bahaya. emoticon-Nohope

Kalo mo ngomong soal pengamanan saat proyek atau saat produksi, mending adakan kerjasama aja. Jadi misal pert*mina ada project baru di daerah A, nah kerjasama aja dengan pihak tentara untuk pengamanan. Sekedar saran. emoticon-shakehand

Dulu waktu ane kerja di bumn hampir selalu adain kerjasama gini. Ngebantu banget apalagi daerahnya rawan preman. Kerjanya juga jadi lancar.

Yg agak rawan itu di papu*. Org asli sana kek ga takut gitu sama tentara. Kalo di daerah lain liat loreng2 aja udah ciut.
hmmmm...
pak tni yg aktip gag usah nyambi2.
fokus jaga keamanan negri.
Balasan post crotafterespon
masi lebih dungu kampret tiada otak lah breeee
masa orang atheis di bela2 malah di eluh2kn sbg ulama emoticon-Traveller
eh dibilangin malah ngeyel denial bree emoticon-Traveller
Koalisi Masyarakat Bikin Petisi Tolak TNI Aktif di Jabatan Sipil
Balasan post marvelrt
Quote:


yoaa breee paniiikkk
masa TNI kalah sama HTI/PKS yg doktrinisasinya ud dimana2 mulai dr dinas2 sampe kampus2 banyak simpatisannya emoticon-Traveller
Quote:


Ulama abu janda alboliwod maksud ente mblo??emoticon-Ngakak
Ada pro dan kontra itu wajar
Sebelum ada tim ceboker nastaik cebong (CNC) datang, wa kasi penjelasan tambahan dikit.

Menurut UU NO 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Koalisi Masyarakat Bikin Petisi Tolak TNI Aktif di Jabatan Sipil
Diubah oleh LordFaries
Balasan post ruuuruuu
Quote:


apapun posisi dan jabatan yg mulia ya gan emoticon-Big Grin
Gue juga menolak sih... emoticon-Ngakak
Pada takut ketahuan ya pas lagi buat bom,. Wkwkwkwkwk
Terkait dengan penempatan aparat TNI pada badan non militer sehubungan dengan perpanjangan masa pensiun, kiranya berguna sebagai refresher bagi keahlian/kemampuan non militer yang mereka miliki, dimana itu akan bermanfaat saat mereka kembali bergabung ke masyarakat umum/sipil. Akan lebih tepat lagi, bila penempatan itu dilakukan tidak/bukan pas saat perpanjangan masa pensiun. Jadi 2-3 tahun sebelum masa perpanjangan pensiun sudah ditempatkan.

Dimana sistim/cara ini kiranya akan lebih "ramah/bersahabat", dibandingkan dengan bila pihak TNI harus membuat sebuah organisasi/perusahaan baru (yang sesuai dengan keahlian non militer pribadi yang bersangkutan). Tidak semata terkait dengan masalah budget yang perlu dikeluarkan untuk itu, namun juga terkait kondisi perekonomian Indonesia saat ini, yang mana sarat dengan kompetisi antar organisasi/perusahaan. Dan tentunya akan sangat disayangkan, ketika si pribadi yang bersangkutan benar-benar pensiun, organisasi/perusahaan tersebut harus tutup disebabkan karena tidak ada sosok lain dengan keahlian/kemampuan non militer serupa seperti yang dimiliki oleh pendahulunya.

Ini terkait masalah penempatan pribadi yang menjalani masa perpanjangan pensiun. Terkait masalah lainnya, no comment.
Balasan post LordFaries
Yang perlu untuk diperhatikan adalah Pancasila dan UUD '45.
UU dan peraturan yang lain merupakan turunan dari keduanya. Dimana pelaksanaan/pengembangan harus memperhatikan/disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlaku. Sebagai rujukan bisa dilihat pada pasal 30 ayat 3 dan 4, pasal 28H ayat 3. Dua pasal yang disebutkan itu, merupakan pengembangan (hasil amandemen) dari pasal terdahulu.

Terkait kondisi saat ini, dimana disintegrasi bangsa terlihat terancam dengan kehadiran kelompok-kelompok tertentu yang membuat kondisi menjadi memanas, layak kiranya bila pihak TNI "diterjunkan" sebagai alat untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Kemudian kiranya itu juga masih berhubungan dengan masalah pelayanan masyarakat yang mana (karena merasa sebagai juragan) butuh untuk dilayani.
gak masalah selama BUKAN jadi Presiden - Wakil Presiden emoticon-Ngacir


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di