alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Serikat Pekerja PLN ancam mogok kerja, tuntut ganti direksi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c0a49cdc0d770f6298b456a/serikat-pekerja-pln-ancam-mogok-kerja-tuntut-ganti-direksi

Serikat Pekerja PLN ancam mogok kerja, tuntut ganti direksi

Serikat Pekerja PLN ancam mogok kerja, tuntut ganti direksi
Pekerja memasang jaringan kabel ke tower milik PT PLN Persero yang akan dialiri listrik dari PLTU IPP 3 Kendari, di Desa Pousu Jaya, Konda, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/11/2018).
Sebanyak 35 ribu pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengancam akan mogok kerja massal. Mereka menilai perusahaan tersebut kian terpuruk akibat beberapa persoalan yang melanda.

Terbongkarnya dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan sejumlah tokoh penting, seperti mantan Menteri Sosial Idrus Marham, anggota DPR RI Eny Saragih, menjadi alasan Serikat Pekerja meminta pemerintah untuk mengganti dewan direksi PLN.

Serikat Pekerja PLN menilai, megaproyek senilai Rp12 triliun tersebut diduga sarat permainan pihak swasta sebagai pemegang peranan penting dalam proyek pembangkit listrik berdaya 35 ribu watt tersebut dan menyalahi Undang-undang Dasar Pasal 32 Ayat 2.

Oleh karena itu mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera mengganti seluruh jajaran direksi PLN. Jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, maka Indonesia terancam gelap gulita karena akan ada aksi mogok kerja massal.

Mereka memberi waktu selama dua bulan kepada pemerintah dan PLN untuk menjawab permintaan yang diajukan.

"Kita minta KPK mudah-mudahan tidak berhenti pada periode satu saja tapi juga bisa mengusut PLTU swasta yang lain, karena kita menduga ini ada kepentingan tertentu," ucap Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda, dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (7/12/2018).

Serikat Pekerja juga menyoroti PLN yang makin merugi. Jumadis mengatakan, hingga kuartal III 2018 perseroan merugi sebesar Rp18,48 triliun.

Ia menuturkan, dominasi listrik swasta ikut membebani keuangan perseroan karena transaksi pembelian produksi listrik swasta menggunakan dolar AS. Dampak lanjutannya adalah meningkatkan risiko depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berujung pada defisit neraca transaksi berjalan.

"Kerugian yang ditanggung PLN tentu saja pada akhirnya akan dibebankan kepada rakyat dalam bentuk kenaikan tarif atau penambahan subsidi. Hal ini tentu tidak kita inginkan bersama," kata Jumadis.

Permasalahan ketiga, lanjutnya, adalah pelanggaran Direksi PLN terhadap kesepakatan kerja berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Jumadis menyatakan Direksi PLN membuat 'aturan' sendiri yang melanggar peraturan yang ada. Misalnya terkait aturan usia pensiun pegawai yang mana tercantum dalam PKB adalah usia 56 tahun dibuat menjadi 46 tahun.

"Padahal, saat usia tersebut seorang pegawai sedang masa-masa puncak kompetensinya. Dikhawatirkan kebijakan ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh pemilik modal terutama perusahaan-perusahaan outsourcing yang bergerak dalam bidang penyedia tenaga kerja," jelasnya.

Anggota Serikat Pekerja, menurut Jumadis, mengisi posisi dari pembangkitan hingga pelayanan ke masyarakat. Oleh karena itu, aksi mogok bisa mengakibatkan terhentinya seluruh aktivitas penyediaan listrik di seluruh‎ Indonesia.

"Kalau mogok, bisa terbayangkan pemadaman, terjadi blackout, ini tujuan untuk perbaikan mudah-mudahan ada perbaikan," tuturnya dalam Liputan6.com.
PLN bantah rugi besar
Menanggapi tuntutan Serikat Pekerja, Kepala Satuan Komunikasi Corporate PLN, I Made Suprateka, menyampaikan perseroan tidak menderita kerugian sebesar yang disampaikan oleh Serikat Pekerja.

Pada kuartal III 2018 perseroan mencatat laba perusahaan sebelum selisih kurs sebesar Rp9,6 triliun, meningkat 13,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp8,5 triliun.

Angka kerugian yang disampaikan oleh serikat pekerja merupakan pembukuan rugi selisih kurs yang belum jatuh tempo (unrealised loss) dari pinjaman perseroan untuk proyek 35.000 MW.

Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan hanya untuk keperluan pelaporan keuangan, maka pinjaman valuta asing (valas) tersebut harus diterjemahkan ke dalam rupiah.

"Ada pernyataan dari Menteri (Menteri BUMN Rini Soemarno) yang mengatakan PLN secara operasional untung Rp9 triliun lebih. Nah mereka bawa-bawa ada kerugian Rp18,48 triliun, yang disebut rugi Rp18,48 bukan rugi betulan. Itu rugi pencatatan dari pembukuan pinjaman," kata Made kepada CNN Indonesia.

Made menjelaskan keuangan PLN tidak mencukupi untuk membangun seluruh proyek 35.000 MW. Untuk itu, dibutuhkan dana pinjaman dari pihak swasta.

Dalam perhitungan Made, PLN harus merogoh kocek hingga Rp1.200 triliun untuk mengerjakan seluruh proyek pembakit listrik 35.000 MW plus transmisi dan gardu induk.

Oleh karena itu, solusi agar proyek 35.000 MW segera terealisasi adalah sinergi dengan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), lewat skema Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT). Dalam skema itu, IPP akan mengalihkan kepemilikan pembangkit listrik kepada pemerintah setelah jangka waktu perjanjian berakhir.
Serikat Pekerja PLN ancam mogok kerja, tuntut ganti direksi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-ganti-direksi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Serikat Pekerja PLN ancam mogok kerja, tuntut ganti direksi Penjualan E-KTP dikhawatirkan disalahgunakan dalam Pemilu

- Serikat Pekerja PLN ancam mogok kerja, tuntut ganti direksi Di balik jengkel Rusdi Kirana kepada Boeing

- Serikat Pekerja PLN ancam mogok kerja, tuntut ganti direksi Korupsi ganda dalam kasus Bupati Jepara

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di