alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Dubes di Luar Negeri, Wadubes Saudi Sudah Dipanggil Kemlu
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c067236dad7700d548b4567/dubes-di-luar-negeri-wadubes-saudi-sudah-dipanggil-kemlu

Dubes di Luar Negeri, Wadubes Saudi Sudah Dipanggil Kemlu

Dubes di Luar Negeri, Wadubes Saudi Sudah Dipanggil Kemlu
Selasa 04 Desember 2018, 14:06 WIB


Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengambil tindakan atas kicauan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi yang sempat menyebut 'organisasi sesat'. Kemlu sudah memanggil Wakil Dubes Saudi lantaran Osama berada di luar negeri.

"Setelah mengetahui adanya pernyataan pada sosmed Dubes Saudi, Kemlu berkomunikasi pada hari Minggu dengan Dubes Saudi yang berada di luar negeri. Karena Dubes di luar negeri, hari Senin siang, 3 Desember, Wakil Dubes/Kuasa Usaha Sementara Saudi di Jakarta secara resmi dipanggil ke Kemlu," ujar juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Fadli Zon: Dubes Saudi Bersahabat dengan Umat Islam Indonesia

Namun belum diketahui hasil dari pemanggilan tersebut. Lebih jauh, Kemlu menyesalkan cuitan yang disampaikan Osama.

"Menyesalkan pernyataan dalam sosmed Dubes Saudi. Substansi pernyataan sosmed Dubes Saudi tidak tepat. Secara etika penyampaian pernyataan seperti yang ada dalam sosmed Dubes Saudi tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik," ujar Tata, sapaan Arrmanatha.

Baca juga: GP Ansor Surati Menlu karena Kicauan 'Sesat' Dubes Saudi, Ini Isinya

Sebelumnya, GP Ansor dan PBNU memprotes tweet diduga milik Dubes Osama. GP Ansor menyurati Menlu Retno Marsudi terkait cuitan Osama.

Surat tersebut tertanggal hari ini, Senin (3/12/2018), dan diunggah di akun Twitter Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Dalam surat tersebut, turut dilampirkan screenshot cuitan yang diduga dari akun Dubes Arab yang diunggah pada Minggu (2/12), pukul 13.05 WIB. Lampiran surat tersebut selanjutnya disebut 'Unggahan'.

Ada empat poin yang dinyatakan GP Ansor dalam surat tersebut. GP Ansor menjelaskan tentang identitas mereka karena dalam cuitan Dubes Saudi dituliskan 'organisasi yang menyimpang secara akidah'.

Berikut ini isi surat GP Ansor:

Salam silaturahim teriring do'a kami sampaikan semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT., serta dimudahkan dalam melaksanakan aktivitas sehari hari. Amien.

Bersama ini, Kami, Pimpinan Pusat GP Ansor, merujuk kepada pernyataan dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, sebagaimana diunggah pada suatu akun media sosial Twitter, di hari Ahad, tertanggal 2 Desember 2018, pukul 13.05 WIB. Lampiran screenshot unggahan akun media sosial tersebut juga kami sertakan dalam surat ini (selanjutnya disebut "Unggahan").

Perkenankanlah kami menyampaikan permintaan dari Pimpinan Pusat GP Ansor kepada Menteri Luar Negeri, untuk dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan masalah Unggahan.

Pimpinan Pusat GP Ansor dengan ini bermaksud menyatakan respon terhadap Unggahan, sebagai berikut:

1. Gerakan Pemuda Ansor adalah Organisasi Keagamaan dan Kepemudaan yang berasaskan kepada Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan turut seta memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kami mengharapkan klarifikasi dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi atas Unggahan tersebut. Organisasi kami telah disebutkan sebagai "organisasi yang menyimpang secara aqidah" dalam materi Unggahan.

2. Bendera yang dibakar oleh salah satu anggota kami pada kegiatan acara Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat, tertanggal 22 Oktober 2018 adalah bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa media massa bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI.

HTI merupakan suatu organisasi yang menggunakan agama dan simbolnya demi politik dan kekuasaan, serta telah dilarang Pemerintah di Indonesia dan di beberapa negara di kawasan Timur Tengah.

3. Baik pelaku pembakaran tersebut, maupun pelaku yang menyelundupkan bendera yang dibakar pada acara kegiatan kami, sama sama sudah diproses di Kepolisian. Masalah ini telah diselesaikan secara hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Kami dengan ini memohon kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, agar kiranya dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan materi Unggahan dimaksud.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

https://news.detik.com/berita/d-4329...ipanggil-kemlu

----------------------------------------

Jangan melebar hingga  mengancam kepentingan nasional Indonesia yang lebih besar, hanya karena harus mengikuti keinginan sebuah ormas saja!

emoticon-Sorry
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
Quote:


kemungkinan gak balik lagi neh emoticon-Ngakak
pulangkan saja dubesnya
dan tolak semua kerja sama dengan arab
mau nyebarin arab spring kok disini emoticon-Marah

padahal da damai ga ada yg ungkit bendera
malah mau buat rusuh indonesia

boikot arab

emoticon-Gregetan emoticon-Gregetan emoticon-Gregetan emoticon-Gregetan
Diubah oleh kaskus.sajalah
Lha si Dubes kok keluar negeri ? emoticon-Malu
Emang punya kuasa apa dubes mau ikut campur urusan dalem negeri negara orang emoticon-Ngakak (S)
Sangat disayangkan ya
DUBES SAUDI MELANGGAR HUKUM DIPLOMATIK?
Selasa, 4 Desember 2018 18:47

Dubes di Luar Negeri, Wadubes Saudi Sudah Dipanggil Kemlu
Haz Pohan,Diplomat Senior, mantan Duta Besar RI untuk Polandia/Dok pribadi (FB).

Oleh : Hazairin Pohan*

SEBENARNYA saya sudah hampir final menulis artikel tentang usul PBNU agar Pemerinta R.I. mempersona-non-grata Duta Besar (Dubes) Kingdom of Saudi Arabia (KSA) untuk Indonesia, Mr. Osamah Muhammad Al-Suaib. Namun anak saya yang membantu upload sedang keluar rumah. Oleh karena itu saya tuliskan poin-poin penting pendapat saya memenuhi permintaan teman-teman di Twitter dan Facebook, maupun di berbagai group WA.

Tadi malam (3/12) saya dikagetkan dengan pernyataan Ketua Umum PBNU menyampaikan protes keras atas ‘campur tangan’ Dubes KSA untuk Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaib, yang ditulisnya dalam bahasa Arab.

“Dalam pandangan kami Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik yakni mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangan ini jelas mengganggu hubungan diplomatik RI – Saudi Arabia. Atas dasar ini, kami menyampaikan protes keras,” ujar Ketum KH Said Aqil Siraj dalam konpres kemarin, Senin (3/12) di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta.

PBNU juga mendesak kepada pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan Dubes Osamah karena mencampuri urusan politik negara Indonesia. PBNU juga telah mengirim surat kepada Menlu Retno LP Marsudi menyampaikan sikapnya.

Mari kita mulai pembahasannya.

Pertama, penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri sebesar Indonesia ini bukan perkara gampang. Negeri kita besar bukan saja kepentingan internasionalnya besar, tetapi tanggungjawabnya juga bukan ringan. Karena itu, UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberi tanggungjawab diplomasi itu di tangan Presiden, dan sehari-hari untuk manajemen diplomasi ditugaskan Menlu membantu.

Diplomasi itu memang ‘discreet’ tetapi pertimbangan untuk pembuatan kebijakan itu menimbang secara holistik dan masak agar tidak merugikan bahkan agar menguntungkan kepentingan nasional. Tetapi, diplomasi dan hubungan antar negara itu berdasarkan kaidah hukum internasional, kebiasaan dan praktik antar-negara.

Kedua, mari kita ukur seberapa besar risiko jika Presiden Jokowi salah mengambil keputusan.

Hubungan antar-negara itu —sesuai bobot dan kepentingan masing-masing—berbeda satu dengan lainnya. Ada faktor leverage bermain: siapa memiliki kepentingan apa terhadap siapa.

Dalam kaitan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kingdom of Saudi Arabia (KSA), kepentingan itu menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya termasuk pendidikan. Jujur, kepentingan kita jauh lebih besar terhadap KSA daripada kepentingan KSA terhadap Indonesia. Ini titik awal pembahasan kita.

Ketiga, apa yang akan terjadi sekiranya usul Said Aqil disetujui Presiden? Ibu Menlu Retno akan memerintahkan pengusiran (persona non-grata) Dubes Osamah. Maka, sebagai balasan Pemerintah KSA akan mengusir Dubes Indonesia dari Riyadh. Tidak berhenti di situ. Kedua negara akan menutup Embassy-nya di masing-masing ibukota.

Maka, hubungan yang menguntungkan Indonesia hancur seketika. Siapa yang rugi? Ya keduanya rugi. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Yang menjadi ‘nila’ itu Dubes Saudi atau Said Aqil? Siapa yang menderita paling banyak? Ya, Indonesia.

Karena itu resep terbaik adalah ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus dan tepung tidak berserak. Kepentingan hubungan antar negara itu jauh di atas kepentingan sebuah parpol, apalagi hanya ormas dan lebih kecil lagi karena ego pemimpinnya terganggu atau ulah satu-dua anggota Banser yang telah dijatuhi hukuman pidana.

Sebaiknya PBNU klarifikasi (tabayyun) dulu kepada Dubes Osamah, benarkan dia bermaksud menghina PBNU?

Keempat, kita perlu meneliti apakah ada elemen “mencampuri urusan dalam-negeri Indonesia” dalam pesan Twitter yang berpotensi diplomatic fiasco ini?

Terjemahan yang beredar di media sosial berbunyi:

“Aksi jutaan orang untuk persatuan umat Islam sebagai reaksi atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh oknum dari organisasi yang menyimpang sebulan yang lalu. Acara tersebut dihadiri Gubernur DKI, Anis baswedan, juga dihadiri calon Presiden RI Jendral Prabowo serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon.”

Tweet itu dianggap menyinggung PBNU yang menafsirkan secara eksplisit bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas pada Minggu 2 Desember 2018 merupakan balasan atas pembakaran bendera di Garut bulan lalu.

Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya menangani diplomasi belum ada kejadian gara-gara ormas tersinggung terjadi pengusiran dubes, penghentian hubungan dan kerjasama diplomatik. Perang pengusiran diplomat dulu sering di zaman Perang Dingin antara Amerika dan Soviet. Maklum perang tidak sebatas ideologis, tetapi merambah ke persaingan kekuatan (militer), ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.

‘Kasus PBNU – Dubes KSA’ ini bukan yurisdikasi ‘hukum diplomatik’ menyangkut institusi, kebijakan dan pejabat negara yang merupakan ‘first track’ diplomacy. Kasus ini melibatkan ormas, yang dalam diplomasi dikualifikasikan sebagai‘second track’.

Pengusiran Dubes dan diplomat itu terjadi karena beberapa alasan yang dilarang oleh Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, antara lain, menyangkut masalah dengan negara akreditasi, seperti keamanan negara, kegiatan ekonomi (dagang), campur tangan urusan dalam negeri, melanggar UU negara akreditasi, menghina ideologi dan kebijakan negara, bahkan merendahkan harkat dan martabat negara dan pejabatnya, menghasut rakyat, membiayai kegiatan politik, mencampuri proses pengadilan dan sebagainya.

Apakah unsur ‘mencampuri urusan dalam negeri’ terdapat dalam pesan Twitter Dubes Osamah? Saya tidak melihat itu. Mari baca teks-nya. Yang krusial adalah kata-kata: “dilakukan oleh oknum dari organisasi yang menyimpang”. Ini opini Dubes. Teks lain adalah faktual.

Saya menyarankan agar teks Twitter berbahasa Arab itu diterjemahkan secara benar. Apakah yang dituduh ‘menyimpang’ itu adalah organisasinya atau individunya? Saya juga tidak membaca penyebutan nama organisasi yang dimaksud. Apakah Anshor atau Banser? Itu hanya opini, bukan fakta.

Kelima, mari kita hitung-hitung implikasi politis, ekonomis dan sosial budaya termasuk urusan haji, umroh dan pendidikan sekiranya aksi pengusiran dubes terjadi.

Secara politis, KSA adalah sahabat sejati Indonesia sejak perjuangan kemerdekaan. Di atasnya terbentuk hubungan politik yang sangat luas dan bernilai strategis. KSA adalah salah satu negara terpenting di Timur Tengah bagi Indonesia. Di dunia Islam, KSA adalah tulang-punggung Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai negara pembayar donasi terbesar. KSA juga pemimpin Gulf Cooperation Council (GCC), organisasi kerjasama negara-negara Teluk, yang beranggotakan negara petro dolar dan berekonomi kuat: Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, dan Oman.

KSA juga negara kunci –bersama Israel—bagi Amerika Serikat dan salah satu penentu terpenting dalam penyelesaian masalah Palestina. Raja KSA kapan saja bisa menelpon Presiden Amerika. Sekutu-sekutu terpenting Amerika di Eropa tidak mendapat hak istimewa dan kemewahan yang dinikmati KSA. Banyak yang iri.

Singkatnya, kepentingan Indonesia jauh lebih besar terhadap KSA daripada KSA terhadap Indonesia. Rusak hubungan dengan KSA akan sangat mengganggu diplomasi Indonesia di OKI dan di GCC dan di Afrika Utara di mana pengaruh KSA signifikan.

Apa komentar Dunia Islam bila terjadi diplomatic fiasco pengusiran Dubes Saudi dari Indonesia. Bagaimana Presiden Jokowi akan menjelaskannya ke dunia internasional bahwa gara-gara pesan Twitter hubungan diplomatik RI-KSA putus? Sebegitu pentingkah nama baik sebuah ormas (yang diopinikan dihina) dibandingkan dengan kepentingan nasional menyeluruh dalam konteks hubungan dan kerjasama kita dengan KSA dari dulu hingga kini dan di masa depan?

Dari segi ekonomi, KSA adalah salah-satu importir minyak kita. Bagaimana dengan pemasaran produk Indonesia yang kian bagus di Timur Tengah via KSA. Bagaimana dengan investasi dan sumber-dana finansial dari Timur Tengah?

Bagaimana dengan kepentingan kita di bidang ketenagakerjaan, termasuk pengiriman skilled-labor yang kian meningkat bekerja di Teluk. Berapa besar dampaknya terhadap penambahan tingkat pengangguran jika terjadi pemulanga tenaga kerja kita? Bagaimana pula dengan pengiriman devisa (remittance) para TKI ke tanah air? Apa dampak dan seberapa besar impaknya terhadap penurunan keseluruhan kinerja ekonomi kita di tengah kelesuan ekonomi global?

Dari segi sosial budaya termasuk pendidikan, bagaimana dengan kepentingan kita untuk menambah kuota haji karena kini antrian telah mencapai 10 tahun? Bagaimana dengan Umroh yang kian meningkat berkat kesadaran Islam yang kian meninggi di kalangan ummat? Bagaimana dengan kepentingan tenaga kerja dan para pelajar dan mahasiswa –termasuk penerima beasiswa KSA—yang berpotensi dipulangkan? Berapa banyak tenaga kerja di dalam negeri yang bergerak dalam urusan haji dan umroh serta pengiriman mahasiswa?

Di era persaingan global yang kian merunding, jika hubungan politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia – KSA memburuk maka akan ada negara-negara lain yang siap menggantikan Indonesia. Sekali foothold ekonomi kita lepas akan sulit kembali. Competitors kita menunggu tak sabar.

Keenam mari kita hitung gejolak di dalam negeri. Meskipun Indonesia berpenduduk Muslim sekitar 90 persen namun ada elemen-elemen di masyarakat yang tidak suka dengan KSA dengan bermacam alasan: soal Wahabi, HAM, atau sekularisme bahkan komunisme. Kelompok-kelompok ini seakan memperoleh amunisi, melampiaskan marahnya kepada KSA. Maka akan terjadi berbagai aksi demo di Kedubes KSA di Jakarta, dengan implikasi keamanan dan chaos.

Sekiranya ancaman keamanan meningkat maka Kedubes KSA akan menghentikan pelayanannya untuk Indonesia. Maka calon tenaga kerja, calon mahasiswa dan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh tidak memperoleh visa. Bakal tidak bisa berangkat. Ini menjadi ‘tekanan’ dan kemarahan rakyat kepada Pemerintah. Ini akan menjadi amunisi tambahan “bahwa Pemerintah memang tidak berpihak pada Islam”.

Ini harus diukur benar. Hubungan diplomatik itu sensitif, karena itu harus ditangani hati-hati. Tidak boleh dengan pertimbangan ‘amok’ atau ‘pitam’. Apalagi bukan menyangkut institusi dan pejabat negara. Hanya oknum organisasi (yang diklaim dihina). Diplomasi itu tidak boleh karena sikap emosional apalagi gara-gara ketersinggungan pribadi.

Terus apa jalan keluarnya, dan apa solusi yang terbaik?

Dari awal saya khawatir jika kita ribut tetapi ternyata penyebabnya adalah salah penerjemahan yang menyebabkan kesalahfahaman. Tidak ada keanehan jika PBNU meminta klarifikasi (tabayyun) dengan Dubes Osamah. Apalagi hubungan NU beserta ulama-ulamanya dengan Kerajaan Saudi itu sudah berlangsung ratusan tahun, jauh sebelum negeri ini merdeka. Beri kesempatan Dubes Osamah untuk menjelaskan apa maksudnya dalam pesan Twitter itu. Kesempatan bermaaf-maafan lebih baik dan Islami.

Sekiranya PBNU mendesak Presiden Jokowi untuk mengusir Dubes Osamah belum tentu diterima. Terlalu besar ongkosnya bagi Indonesia. Belum tentu pula Pemerintah R.I. berpandangan sama dengan PBNU bahwa Dubes KSA melakukan ‘campur-tangan pada urusan dalam negeri Indonesia’. Pengalaman saya dalam 33 tahun sebagai diplomat kasus seperti ini belum pernah terjadi.

PBNU itu hanya ormas dan bukan Parpol yang duduk di parlemen. PBNU atau lebih spesifik Ansor dan Banser bukanlah institusi negara. Pimpinannya juga bukan pejabat negara. Paling banter, jika benar dianggap menghina NU, yang bisa dilakukan PBNU atas nama Ansor/Banser adalah ‘memboikot komunikasi’ atau ‘menghentikan kerjasama antara PBNU dengan KSA’. Yang lain tidak usah diajak ikut.

Ini karakter hubungan ini berkarakter ‘second track’ pada unsur masyarakat di host-country, dan bukan ‘first track’, hubungan resmi antar-pemerintah atau antar-negara. Jadi tidak bisa dikualifikasi sebagai ‘campur-tangan’.

Pesan Twitter itu dari pribadi Dubes. Dia tidak mengklaim sebagai Twitter resmi Ambassador atau Embassy untuk memenuhi unsur ‘pendapat resmi’ pemerintah KSA. Pesan Twitter selalu ditulis singkat karena jumlah huruf yang terbatas. Bahasa yang digunakan juga tidak memiliki standar formal. Jadi, sulit mengualifikasi seberapa jauh telah memenuhi elemen ‘mencampuri urusan dalam negeri’ tadi.

Masalah simpel ini seyogianya bisa diselesaikan secara kekeluargaan di antara sesama Muslim yang selama ini hubungannya baik-baik saja. Kalau dengan alasan ‘ego’ pribadi atau tersinggung janganlah kepentingan PBNU yang lebih besar –apalagi kepentingan negara—dilibatkan. Saya kira ini sudah terlalu jauh menyimpang.

Taruhan pemutusan hubungan diplomatik dengan berbagai implikasi negatif dan kerugiannya bagi Indonesia harus dihitung tepat dan dengan kepala dingin, demi kepentingan nasional dalam berbagai dimensi dan jauh lebih penting.

Dan, jika terjadi pengusiran Dubes Osama diikuti dengan pemutusan hubungan diplomatik (minimal non-aktif), gara-gara pesan Twitter yang tidak jelas apa kata dunia?[***]

Jakarta, 4 Desember 2018
*DR.Hazairin Pohan, Diplomat Senior, mantan Duta Besar RI untuk Polandia
https://telusur.co.id/2018/12/04/dub...um-diplomatik/
yang ngawal wakil dubes bisa dong fpi maupun kita-kita. kan mereka junjungan kita. eh dubes dan wakil dubes diam-diam keturunan nabi kita lho.
Quote:


Itu bukan keinginan ormas itu emang melanggar konstitusi

emoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgia
emoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgia
emoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgia
emoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgia
emoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgia
emoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgia
emoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgia
emoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgia
emoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgia

HULAHI HULAHI
Cara protesnya beda banget
meh meh meh meh
kalo twitnya benar kenapa dihapus ?

fitnah dulu, hapus kemudian

sama dong kek sebelah

hoax dulu, minta maaf kemudian
Mantan Dubes Haz Pohan :Partisan dan Tak Profesional, Dubes RI di Saudi Bisa Diusir


Kemenlu RI asal paham saja ... yang dilakukan Dubes RI di Saudi justru lebih parah waktu menangani kasus Habieb Riziek Shihab terkait pemasangan bendera Tauhid di rumahnya di Mekkah dulu (setidaknya begitu penilaian dari mantan Dubes RI, Haz Pohan).

Tapi toh Pemerintah Saudi nggak sampai bertindak begitu jauh hingga memanggi Dubes RI itu, bukan?
Jangan korbankan hubungan baik RI dan Arab Saudi hanya mau melayani kepentingan kecil sebuah ormas saja!



Diubah oleh soekirmandia
Ternyata sama kyk MCK disini fitnah dulu mikir belakangan trus abis itu ngafus
Ngoahaha
emoticon-Wkwkwk
emoticon-Imlek
Kalau saudi ngamuk malah quota haji dikurangi berabe dah
Quote:


Namanya juga sumbu pendek
Pnger denger apa tekanan kemenlu untuk meminta pertanggungjawban cuitan duta besar saudi.
emoticon-Leh Uga
jadi gini.. hulahi bgt tuh

apakah uang bisa membuatmu bahagia?
Dubes di Luar Negeri, Wadubes Saudi Sudah Dipanggil Kemlu
Mesranya pak dubes ama abujibril

Dubes di Luar Negeri, Wadubes Saudi Sudah Dipanggil Kemlu

Dubes di Luar Negeri, Wadubes Saudi Sudah Dipanggil Kemlu
dubes sodi kebagian kardus juga kale
Tweet udah lama baru viral apa emang tweet baru? Kalo misal tweet baru wajar aja sih pemerintah bertindak, lah kasusnya aja udah reda malah di naikin lagi sama orang bukan masyarakat negara ini di tambah yg ngomong orang dr negara impiannya nasbung emoticon-Ngakak
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di