alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Jokowi Telah Terbitkan Aturan Tentang Pegawai Pemerintahan Dengan P3K
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c057b081cbfaaa10e8b4569/jokowi-telah-terbitkan-aturan-tentang-pegawai-pemerintahan-dengan-p3k

Jokowi Telah Terbitkan Aturan Tentang Pegawai Pemerintahan Dengan P3K

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.

Demikian dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Kabinet, Senin (3/12/2018).

Jokowi Telah Terbitkan Aturan Tentang Pegawai Pemerintahan Dengan P3K

Presiden Jokowi menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, selain itu pemerintah juga harus memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer.

Selain itu, Presiden Jokowi juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan bahwa seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan POLRI yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional.

Akan tetapi, pemerintah pun menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas.

Untuk itu, Moeldoko berharap skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, bahwa PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang ASN yang sangat krusial.

Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

“Kebijakan PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut,” jelas Yanuar.

Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

“Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia,” ujar Yanuar.

Spoiler for Sumber:

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
ha ha ha haaaaaaaaaaa ... asyiiik ...

di kalangan honorair itu adalah anak dan keponakan para pejabat di Instansi dan para tim sukses ...

bersyukurlah kpd Tuhan ... emoticon-thumbsup
Balasan post klorofi
Quote:

PPPK tetap pake tes kok masuknya
Dan PPPK ini bisa dipecat, nggak dapet uang pensiun
Statusnya udah ditetapin dari UU ASN tahun 2014, yg disusun bertahun2 sebelumnya
Jadi
Biasa aja
Quote:


ane bingung nya, ini p3k apa emang mengakomodir honor dan kontrak aja , apa emang buat umum, kalau buat umum ngapain diadakan p3k lagi, kan udah ada cpns
Balasan post pembataan
Quote:

Salah satunya bisa buat mewadahi yg sekarang disebut honorer
Tapi tujuan asalnya justru buat mengakomodir pekerja level tinggi yg pengalaman di luar PNS
https://nasional.sindonews.com/read/...rer-1515644352
Quote:
Quote:


kalau emang kebutuhan khusus yg ga ada ane setuju, tapi kalau misal sudah ada dari honor ya ga usah dari umum, lebih baik menyelesaikan yg ini dulu
Balasan post pembataan
Quote:

Tantangan sekarang ini ngeberesin antara honorer yang memang dibutuhkan dan honorer yang nggak bisa apa2 cuma masuk karena titipan
bahasa laen dari outsourcing
Quote:


nah ente paham sekali , makanya itu perlu revisi uu asn 2014


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di