alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Awasi Dana Desa dan Inovasi Desa, Kemendes PDTT Gandeng Inspektorat Daerah
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c047738925233b52c8b4587/awasi-dana-desa-dan-inovasi-desa-kemendes-pdtt-gandeng-inspektorat-daerah

Awasi Dana Desa dan Inovasi Desa, Kemendes PDTT Gandeng Inspektorat Daerah

Awasi Dana Desa dan Inovasi Desa, Kemendes PDTT Gandeng Inspektorat Daerah

JPP, MAKASSAR - Dalam rangka peningkatan pengawasan dana desa dan inovasi desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Lokakarya Pengawasan Program Inovasi Desa.

Plt. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Ansar Husen mengatakan, kegiatan ini merupakan ide bagaimana menggagas sinergitas pengawasan antar-aparat internal pemerintah pusat dan daerah untuk pengawasan dana desa dan program inovasi desa.

Terkait pengawasan dana desa dan program inovasi desa, Ansar merasa masih mengalami kesulitan karena keterbatasan jumlah auditor yang ada, yakni sejumlah 36 orang, untuk mengawasi 74.957 desa. Oleh karena itu, menurutnya sinergitas sangat penting dilakukan. 

"Karena itu kita mengundang para inspektorat daerah itu sebenarnya untuk membangun sinergitas. Dan nanti inspektorat daerah yang lebih banyak melakukan pengawasan terhadap program inovasi desa ini karena kan ini lebih banyak di daerah daripada di pusat," ujarnya.

Hal tersebut Ansar sampaikan saat menjadi pembicara di Lokakarya Pengawasan Program Inovasi Desa Regional Timur dengan tema "Membangun Sinergitas Pengawasan Program Inovasi Desa dalam Mendukung Terwujudnya Kemandirian dan Kreativitas Masyarakat Desa”, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (29/112018).

Tahun 2016, Satgas Dana Desa berhasil mengumpulkan dugaan 932 aduan kasus pelanggaran. Karena berhubungan dengan penyelenggaraan negara, 200 kasus diserahkan ke KPK dan 167 diserahkan kepada pihak kepolisian, sedangkan sisanya hanya soal kesalahan administratif, dari total tersebut, yang masuk ke meja hijau 67 kasus. 

Sementara sampai bulan April 2018, terdapat 1.371 pengaduan kasus pelanggaran dana desa.

"Masih ada 1.371 pengaduan, kami melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung dan KPK. Nah ini lah yang kami lakukan bersinergi ke seluruh kabupaten kota, ini kan dilakukan verifikasi. Kalau sudah penyimpangan, ini yang kita tindaklanjuti," terangnya.

Berdasarkan data pengaduan terkait dana desa, pengaduan yang diterima melalui Satgas Dana Desa sampai sejak tahun 2015 dengan akhir 2018 sebanyak 14.291 pengaduan, yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.067 pengaduan, sedangkan sisanya tidak dapat di proses lebih lanjut karena tidak lengkap/jelas.

Tindaklanjut tersebut dilaksanakan baik melalui surat, mendatangi desa lokasi kajadian, maupun melalui telepon dan SMS.  

"Kita perlu melakukan sinergitas agar terkait program dana desa dan PID bisa dipastikan berjalan baik dan tidak melakukan kriminalisasi perangkat desa. Khusus untuk PID, berharap kita bisa menyamakan persepsi agar program pembangunan dan pemberdayaan bisa terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa," ajaknya.

Beberapa upaya pengawasan yang sudah dilakukan di antaranya pembentukan Satgas Dana Desa, pembentukan tim Saber Pungli (kerja sama kepolisian, kejaksaan, ombudsman, dan KPK), unit penanganan pengaduan melalui sms center dan call center 1500040, dan media sosial, serta peningkatan peran pendamping desa dalam mengawasi penggunaan dana desa. 

Terkait pengawalan atas pemanfaatan Dana Desa dan pelaksanaan Program Inovasi Desa, Inspektorat Jenderal dalam tahun 2018 bekerja sama dengan Satgas Dana Desa telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Dana Desa dan Program Inovasi Desa di 50 lokasi per Kabupaten dari rencana sebanyak 65 lokasi per kabupaten yag akan dikunjungi, sedangkan sisanya akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2018.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berkewajiban dan berperan aktif untuk melakukan pengawalan dilaksanakannya pemerintahan yang baik di lingkungan Kemendes PDTT, agar semua program dan kegiatan kementerian yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah kepemerintahan yang baik  (good governance).  

PID sendiri merupakan inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas.

Kegiatan PID hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inivasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal. (des)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/pembangun...ektorat-daerah

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Awasi Dana Desa dan Inovasi Desa, Kemendes PDTT Gandeng Inspektorat Daerah Ekonomi Berbasis Inovasi Meningkatkan Daya Saing Bangsa

- Awasi Dana Desa dan Inovasi Desa, Kemendes PDTT Gandeng Inspektorat Daerah Menteri Eko: Utamakan DAK untuk Konektivitas Daerah Tertinggal

- Awasi Dana Desa dan Inovasi Desa, Kemendes PDTT Gandeng Inspektorat Daerah Pemberdayaan Ekonomi dan Inovasi, Presiden Dorong Desa Kembangkan Potensi

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di