alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Ketika Sang Nyoman Suwisma Gagal Jadi Danjen Kopassus karena Agama
3.67 stars - based on 3 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c0337a960e24bd0468b456c/ketika-sang-nyoman-suwisma-gagal-jadi-danjen-kopassus-karena-agama

Ketika Sang Nyoman Suwisma Gagal Jadi Danjen Kopassus karena Agama

Ketika Sang Nyoman Suwisma Gagal Jadi Danjen Kopassus karena Agama

Penulis: Petrik Matanasi

01 Desember 2018

Ketika Sang Nyoman Suwisma Gagal Jadi Danjen Kopassus karena Agama

Ilustrasi kolase Nyoman Suwisma. tirto.id/fiz

Sang Nyoman Suwisma lama di Kopassus dan pernah menjadi Wakil Komandan Jenderal. Penetapannya sebagai Danjen Kopassus digagalkan Soeharto karena urusan agama.

    

tirto.id - Jadi tentara bukan hal baru bagi orang Bali. Sebelum ada TNI, Bali punya milisi bernama Corps Prajoda yang salah satu anggotanya adalah I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional yang gugur pada zaman revolusi. 

Setelah revolusi berlalu, banyak juga orang Bali yang jadi tentara. Ratu Agung Ngurang Agung Bonjoran Bayupathy alias Rangga Banjoran Bayupathy, misalnya. Mantan pejuang era revolusi ini pernah jadi perwira TNI di Makassar dan pada 1971 sukses mencapai pangkat brigadir jenderal. Majalah Tokoh (17-23 Maret 2014), menyebut tokoh berjuluk "Bintang Pratama Dewata" ini sebagai orang Bali pertama yang menjadi jenderal. 

Calon Jenderal Menyunting Anak Jenderal

Pada 1969, dua tahun sebelum Rangga Banjoran Bayupathy meraih pangkat jenderal bintang satu, seorang pemuda Bali masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Darat di Magelang. Namanya Sang Nyoman Suwisma. Setelah lulus pada 1971, tahun-tahun pertamanya sebagai alumni dihabiskan untuk bekerja sebagai instruktur di almamaternya.

Sejak 1974, Suwisma menapaki karier di korps baret merah dan sempat menjabat komandan kompi Para Komando di Kopassus.

Penugasan ke luar Jawa adalah hal tak terhindarkan dari seorang anggota Kopassus. Suwisma pernah ikut serta dalam Penumpasan GPRS/Paraku di Kalimantan, Operasi Seroja di Timor Timur (kini Timor Leste) serta Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Tentu saja Suwisma harus berpindah-pindah daerah sampai-sampai kesulitan menjalin hubungan dengan gadis idaman.  

Sejak jadi taruna, Suwisma sudah berpacaran dengan putri seorang jenderal. Pada 16 April 1980, setelah sebelas tahun pacaran, Suwisma pun meminang putri jenderal. Namanya Rataya B. Kentjanawathy, putri dari Brigadir Jenderal Rangga Banjoran Bayupathy. Perkimpoian keduanya membuahkan tiga orang anak: SN Wikrama, SN Wiranggana, dan SN Wiratama. Satu di antaranya jadi perwira polisi dan dua lainnya berdinas di Angkatan Darat. Seperti halnya Suwisma, si anak sulung berdinas di Kopassus.  

Tak Bisa Jadi Danjen

Setelah dua puluh tahun lebih di Kopassus, Suwisma diberi jabatan teritorial sebagai komandan KOREM 403/Garuda hitam, Lampung Timur. Ia diangkat setelah memimpin upacara HUT ABRI 5 Oktober 1994. Kala itu, pangkatnya masih kolonel. Sebelum cabut dari Kopassus, jabatan Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus sempat ia sandang selama setahun (1993-1994) mendampingi Brigjen Agum Gumelar yang saat itu duduk sebagai Komandan Jenderal Kopassus.

Suwisma meraih bintang pertamanya setelah tidak lagi di Kopassus, tepatnya pada Februari 1996, ketika diangkat sebagai Komandan Sekolah Calon Perwira di Bandung.

Pada 15 Juli 1997, Suwisma mendapat satu bintang lagi dan menjabat Panglima Divisi I Kostrad di Cilodong. Pada tahun berikutnya, dia menggantikan Mayor Jenderal Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR) sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Tanjung Pura yang kala itu membawahi seluruh pulau Kalimantan kala itu.

Pada tahun yang sama, junior Suwisma, Mayor Jenderal Prabowo Subianto, dinaikkan jabatannya dari Komandan Jenderal Kopassus menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad). Walhasil, kursi yang ditinggalkan Prabowo kosong. Saat itu, posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dipegang oleh Jenderal Wiranto, seorang jenderal yang ikut memutuskan siapa yang akan menjadi Danjen Kopassus setelah Prabowo.


“Didasarkan suatu proses yang fair melalui persidangan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) di tingkat Mabes ABRI telah diputuskan pengganti Danjen Kopassus (Mayjen Prabowo Subianto) adalah Brigjen Suwisma,” aku Wiranto dalam Bersaksi di Tengah Badai (2003:27).

Para jenderal (Wiranto dan Wanjakti) boleh berencana, tapi Jenderal Besar Soeharto-lah yang menentukan segalanya. Toh semua tahu, apapun bisa terjadi di zaman Orde Baru, tentu saja saja dengan kehendak Soeharto.  


Ketika Sang Nyoman Suwisma Gagal Jadi Danjen Kopassus karena Agama



Keputusan Wanjakti tiba-tiba dibatalkan. Pada satu kesempatan, setelah diberi masukan oleh Prabowo, Soeharto mengatakan bahwa "Brigjen Suwisma tidak tepat karena beragama beda dengan mayoritas prajurit Kopassus,” tulis Wiranto. 

Hendro Subroto, dalam biografi Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009:28) menyebutkan: “Begitu powerful-nya, Prabowo dapat menggagalkan keputusan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).” 

Walhasil, posisi Danjen Kopassus diisi oleh Muchdi PR, yang terhitung senior Suwisma dan Prabowo sendiri.

Jabatan Danjen Kopassus yang diampu Muchdi PR memang tak fana, tapi nyatanya sementara saja, hanya dari Maret hingga Mei. Pada Mei 1998, Soeharto lengser dan karier Prabowo sebagai Pangkostrad tamat. Muchdi belakangan ditarik ke Badan Intelijen Negara (BIN) dan kelak dibui karena keterlibatannya dalam pembunuhan Munir. 

Suwisma sendiri tergolong tenang hidupnya. Setelah jadi Kepala Staf Kostrad, ia menjabat Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI dan sempat duduk sebagai anggota DPR fraksi TNI. Jenderal yang pernah aktif di FASI dan Pertina ini juga pernah duduk di kursi Direktur Utama Televisi Pendidikan Indonesia, selain menjadi Komisaris Global TV dan Gajah Tunggal. 

https://tirto.id/ketika-sang-nyoman-...ena-agama-davw

Mengapa itu sebabnya saya nggak mendukung capres no 1 tersebut
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Hmmm begitu ya emoticon-Smilie
Bener2 setingan mertua ini sihemoticon-Smilie
Quote:


ternyata sdh sara sejak dulu toh... kupikir krn ambisi politik saja..
Dan mereka bilang TOLERANSI di Indonesia emoticon-Big Grin
Emang bener tuh gan?
salah siapaemoticon-Ngakak
Setelah negara berdiri, semua mendadak lupa kalau negara ini NKRI atau pura2 lupa
kurangnya toleransi, menjadikan senjata makan tuan bobroknya kesatuan Indonesia
Entah brnar apa enggak, terkadang pertimbangan asal usul, daerah, kepercayaan, masih jadi salah kriteria dalam penempatan posisi jabatan... dan 1 lagi, kesamaan kelompok



Apalagi strategis...
memangnya harus agama apa biar jadi danjen kopasus?
Quote:


kebanyakan menjelma jadi benalu gan. emoticon-Cape d...
keep calm buka usaha, mungkin belum jalannya,
karma is a bitch, mereka yang ngehalangin uda dapet karmanya emoticon-Leh Uga

moga wowo kalah lagi deh emoticon-Toast
Balasan post nohax
Quote:


berlaku sampai sekarang, itu berlangsung secara tertutup alias senyap, tapi skrg beda, contoh dengan pemilu langsung hal seperti ini berlangsung secara terbuka alias frontal, agama pun bakal dilacurkan
Selaku anak dr pensiunan prajurit kopassus gue cuma mau bilang : ARTIKEL TERSEBUT BENAR ADANYA

dan bahwa wowok adalah rasis juga benar

Jd kalo ada orang hindu yg pilih wowok gue cuma ngomentarin 1 kata : GOBLOGGGG

emoticon-Ngakak
Bagus juga perjalanan karirnya.
Parmalim: Anak-anak Kami Sulit Dapat Kerja…

Dipublikasikan pada: Nov 13, 2017 Dibaca: 378 kali.

Ketika Sang Nyoman Suwisma Gagal Jadi Danjen Kopassus karena Agama

Foto: Repro/Pran Hasibuan/Sumut Pos
Parmalim, penganut agama bangsa Batak.


Menjadi kelompok minoritas dalam kehidupan bermasyarakat memang tak mudah. Banyak diskriminasi yang dirasakan dan terkadang merasa terkucilkan, baik itu di sekolah, dalam mencari pekerjaan bahkan saat ingin menikah.

————————————
PRAN HASIBUAN, Medan
————————————
DI Medan, ada penghayat kepercayaan bernama Ugamo Bangso Batak. Kelompok ini memiliki kantor di Jalan Binjai Km 7,5 Pasar II, Gang Karya, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia. Salah seorang Ketua Adat Ugamo Bangso Batak asal Medan, Arnol Purba, merupakan bagian yang ikut memperjuangkan agar kepercayaan ini mendapat legalitas dari pemerintah.

Usaha dan perjuangan selama 20-an tahun pun, tak sia-sia. Kini penghayat kepercayaan Ugamo Bangso Batak, sama seperti agama dan kepercayaan lain yang sebelumnya diakui pemerintah. Hal itu diketahui paska Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan mereka beberapa waktu lalu.

Berbicara kepada Sumut Pos, Arnol mengungkapkan, banyak sekali diskriminasi yang mereka rasakan dalam kehidupan dan sosial masyarakat. Antara lain, sulitnya mendapat pekerjaan lantaran tak tersedia kolom agama atau kepercayaan yang mereka anut.

“Diskriminasi lebih terasa saat anak-anak kami melamar pekerjaan, lalu tidak diterima. Sewaktu di-klik di situs online, tidak ada tercantum kolom agama/kepercayaan, di situ saja anak-anak kami sudah gugur,” katanya membuka cerita saat dihubungi, Minggu (12/11).

Selama ini kata dia, kolom agama/penghayat kepercayaan memang tak tertera alias kosong. Salah satunya pada kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini pulalah yang membuat mereka merasa hak-hak seluruh anak bangsa belum disamaratakan.

“Ketika di Medan, anak pertama saya pernah coba melamar di bidang kesehatan, cuma tak lulus. Tapi ketika mencoba di Jakarta, dia justru masuk. Dia diterima di PT Faros milik pengusaha Singapura. Dan sekarang ini anak kita sudah bekerja di PLN Cabang Medan,” akunya bangga.

Sepenggal cerita diskrimasi terhadap kelompok minoritas seperti mereka, dalam hal mendapat pekerjaan diakuinya memang sangat sulit dan berat dihadapi. Tapi dengan kepercayaan kuat terhadap leluhur, dimana Tuhan tak pernah tidur membantu umatnya, Arnol selalu berserah diri saja.

“Sekarang ini anak saya sudah dua orang sarjana, satu sedang kuliah dan anak keempat duduk di kelas 3 SMA. Sedangkan istri saya orang Porsea, lahir di Belawan. Mertua saya keturunan Permalin. Saya awalnya Kristen juga. Tapi saya yakini leluhur itu pasti membantu saya, dan terbukti saya bisa menyekolahkan anak-anak,” ungkap pria kelahiran Humbahas ini.

Mewakili umat Ugamo Bangso Batak, Arnol mengharapkan, ke depan Kementerian Tenaga Kerja dapat menampilkan di situs online ada kolom penghayat kepercayaan. Ini bertujuan agar anak-anak mereka ingin melamar kerja, memperoleh pekerjaan sesuai keinginannya. “Tampilan di situs online ada kolom penghayat kepercayaan agar tidak ada diskriminasi lagi. Terkhusus bagi kami penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia. Baik di Jawa yang namanya itu Kejawen atau Sapto Darmo, Ugama Bangso Batak, Pemena di Karo, di Kisaran Parbaringin atau Sunda Witan bisa mendapat hak dan kewajiban yang sama,” jelasnya.

Seperti diketahui, MK mengabulkan permohonan uji materi para penghayat kepercayaan untuk mendapatkan kesetaraan   dalam dokumen administrasi kependudukan. Ketua MK Arief Hidayat  dalam sidang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan. “Amar putusan mengadili, satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat saat sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Selasa (7/11).

Majelis hakim memutuskan dalam dokumen kependudukan para penganut aliran kepercayaan hanya ditulis penganut aliran kepercayaan. “Bahwa agar tujuan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan, hanya dengan mencatat bahwa yang bersangkutan adalah sebagai penghayat kepercayaan tanpa merinci yang dianut dalam KK maupun KTP elektronik. Begitu juga dengan penganut agama lain,” tutur Majelis Hakim.

Dalam aturan sebelumnya bagi penghayat dokumen kependudukan diu  kolom agama dikosongkan. Permohonan uji materi  dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016  diajukan Nggay Mehang Tana, Tagar Demanra Sirait, Arnold Purba, Karlim, dkk. Mereka menggugat Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Pasal 61 (1) berbunyi; KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkimpoian, status hubungan dalam  keluarga,  kewarganegaraan,  dokumen  imigrasi, nama orang tua. Sedangkan Pasal 64 (1) berisi; KTP mencantumkan gambar lambang  Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan  tentang  NIK,  nama, tempat  tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkimpoian, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang  KTP,  serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya. 

https://sumutpos.co/2017/11/13/parma...t-dapat-kerja/


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di