alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
KPU Revisi Kebijakan, Orang Gila Boleh Mencoblos tanpa Surat Dokter
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c006b5f54c07a0a788b4567/kpu-revisi-kebijakan-orang-gila-boleh-mencoblos-tanpa-surat-dokter

KPU Revisi Kebijakan, Orang Gila Boleh Mencoblos tanpa Surat Dokter

KPU Revisi Kebijakan, Orang Gila Boleh Mencoblos tanpa Surat Dokter

 25/11/2018, 09:00 WIB

KPU Revisi Kebijakan, Orang Gila Boleh Mencoblos tanpa Surat Dokter

JawaPos.com - KPU akhirnya mengubah aturan tentang pemilih kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). KPU menyatakan bahwa ODGJ yang ingin mencoblos tidak diwajibkan membawa surat rekomendasi dari dokter.

"Kalau penyandang disabilitas harus dapat surat itu, berat, kasihan, tidak pas lah," ujar Komisioner KPU Viryan kepada Jawa Pos kemarin (24/11). Penyandang disabilitas yang di-maksud Viryan adalah ODGJ.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan statemen Komisioner KPU Ilham Saputra Rabu lalu (21/11). Saat itu Ilham mengatakan bahwa ODGJ bisa mencoblos jika memiliki surat keterangan sehat dari dokter. "Bila dokter mengatakan dia bisa memilih, ya bisa. Jika tidak ada surat dokter, tidak bisa memilih," katanya waktu itu.


KPU akan memasukkan para ODGJ dalam kategori disabilitas, yakni disabilitas mental. Viryan kemarin meluruskan informasi yang disampaikan Ilham tersebut. Menurut dia, keliru jika surat rekomendasi dokter menjadi syarat wajib pemilih ODGJ. 

Jika direalisasikan, syarat itu akan menyulitkan pemilih ODGJ. Kebijakan yang diambil KPU, lanjut dia, justru sebaliknya. Seluruh pemilih ODGJ bisa memperoleh hak pilih selama tidak ada surat dokter yang menyatakan pemilih tersebut tidak mampu secara mental. 

''Jadi, semua bisa me­milih kecuali yang mendapat surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak bisa memilih," tegasnya.

Mantan komisioner KPU Kalimantan Barat tersebut menjelaskan, pihaknya ingin melayani semua warga negara Indonesia secara setara dalam pemilu. Dari aspek administrasi misalnya, semua harus berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Dalam teknis pencoblosan di lapangan, standar pelayanan juga disamakan. Dalam kasus ODGJ, standarnya diperlakukan sama dengan pemilih disabilitas lain. Yakni, selama masih mampu, yang bersangkutan bisa mencoblos secara mandiri. 


Jika ada keterbatasan, penyelenggara pemilu akan menyediakan pendamping independen yang akan membantu secara teknis. Tapi, jika tidak mampu sama sekali, penyelenggara tidak akan memaksakan pemilih tersebut.

''Dalam kasus disabilitas mental, misalnya dia dibatasi ruang geraknya. Ya, dokter bisa mengeluarkan surat rekomendasi," tuturnya. Viryan mengatakan sudah mengomunikasikan kekeliruan informasi tersebut kepada beberapa aktivis disabilitas.

Perubahan kebijakan tersebut bisa jadi dipicu maraknya aksi protes. Sebab, begitu ada kabar tentang ODGJ harus mengantongi surat dokter, muncul reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa Damayanti. Yeni berharap ketentuan terkait surat rekomendasi dokter benar-benar dihapus sepenuhnya.


Dia beralasan, berdasar berbagai sumber hukum, ketentuan soal surat rekomendasi tidak pernah disebut. Baik UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, maupun konvensi-konvensi internasional tentang disabilitas. ''Tidak ada yang menyatakan pemilih disabilitas harus menyertakan surat dari dokter," tegasnya dalam diskusi di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin.


Jika ada ketentuan surat tersebut, lanjut dia, kebijakan itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap ODGJ. Padahal, lanjut dia, pada beberapa kategori tertentu, masih banyak penyandang disabilitas mental yang mampu beraktivitas sebagaimana orang pada umumnya. Misalnya, kuliah dan berdiskusi. ''Bahkan, di diskusi tadi banyak teman-teman yang ke sini," imbuhnya.


Selain itu, kata Yeni, disabilitas mental merupakan gejala kronis dan episodik (kambuhan). Sewaktu-waktu bisa kambuh, tapi juga bisa sembuh. Saat sembuh, pemikiran, sikap, ingatan, dan perilaku penderita menjadi memiliki kapasitas untuk mencoblos. Bukan tidak mungkin, saat ini sakit, tapi pada hari H pencoblosan malah sembuh.


Dia berharap KPU tidak mengatur secara diskriminatif. Sebab, jika pada hari pencoblosan kondisinya kambuh, penderita ODGJ otomatis tidak akan datang ke TPS. Hal itu juga dialami orang normal yang tengah sakit secara fisik. ''Ada juga orang sakit darah tinggi, gula darah tingginya kambuh mendadak. Dia tidak bisa bekerja, tidak bisa juga ke TPS. Jadi, tidak perlu surat-surat," tegasnya.


Anggota Pokja Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Mahmud Al Fasa menambahkan, kebijakan terkait rekomendasi juga menyulitkan secara teknis. Sebab, jumlah dan keberadaan dokter atau psikiater di Indonesia tidak merata. Di wilayah Indonesia Timur, misalnya, jangankan dokter spesialis jiwa, dokter umum saja masih kurang. 


''Kalau yang tinggal di rumah sakit atau panti mungkin ada dokter. Nah, yang di rumah-rumah ini bagaimana," kata dia. Karena itu, jika penyelenggara tidak mampu menyediakan dokter, sebaiknya ketentuan tersebut dihapuskan.

Dia juga mendesak KPU untuk berfokus pada tugas lain. Misalnya, memastikan penyandang disabilitas mental terdaftar dalam DPT dan bisa menggunakan hak pilihnya. Dia berharap koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah dimaksimalkan.

Pada bagian lain, psikiater senior yang juga Ketua Jaringan Rehabilitasi Psikososial Indonesia Dr dr Irmansyah SpKjK meminta semua pihak tidak perlu khawatir dengan kualitas pemilu jika ODGJ mendapat akses mencoblos. Dalam konteks pilpres, misalnya, semua calon merupakan orang terbaik yang dipersiapkan banyak partai. ''Siapa pun yang dipilih kan bukan sesuatu yang salah juga," ujarnya.


Untuk itu, dia mengajak publik tidak mendesak kelompok penyandang disabilitas mental seolah-olah harus mempertanggungjawabkan pilihan di pemilu. Sebab, sudah berkali-kali pemilu dilaksanakan, setiap pemilih dengan berbagai latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi juga tidak pernah dituntut atas setiap pilihannya. 

https://www.jawapos.com/nasional/pem...a-surat-dokter


Orang GILA Tidak Bisa NYOBLOS - Ustadz Abdul Somad



------------------------------

Suara orang gila ternyata setara dengan suara orang normal?
Jangan-jangan yang bikin aturan itu otaknya sakit atau memang orang gila

emoticon-Wakaka
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
KPU Bilang Orang Gila Boleh Pilih Presiden Jika Sedang Tidak Kumat
23/11/2018

KPU Revisi Kebijakan, Orang Gila Boleh Mencoblos tanpa Surat Dokter
Orang gila sedang mengamuk ...(source)

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, penyelenggara pemilu tetap melayani hak pilih penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental atau orang yang mengalami gangguan jiwa.

“Khusus untuk disability mental (sakit jiwa), tetap didaftar (sebagai pemilih). Hanya saja penggunaan hak pilih pada hari-H sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawatnya,” ujar Hasyim di Jakarta, Kamis (22/11).

Menurut Hasyim, bila pada saat pemungutan suara Pemilu 2019 penyandang disabilitas mental dinyatakan waras oleh dokter yang menangani, maka dimungkinkan menggunakan hak pilih.

“Pendataan disability mental tentu lihat situasi dan kondisi. Bila saat pendataan sedang kumat, tentu tidak mungkin ditanya sendiri,” ucapnya.

Pendataan, kata Hasyim akan dilakukan dengan menanyakan kepada keluarga, dokter atau petugas medis yang menangani penyandang disabilitas mental.

“Jadi, penyandang disability mental yang memungkinkan didaftar adalah hanya yang berada di rumah kumpul keluarga atau sedang dirawat di rumah sakit jiwa atau panti,” katanya.

Hasyim mengatakan, penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat melakukan tindakan hukum, sehingga tindakannya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sementara hubungan hukum pada dasarnya adalah hubungan pertanggungjawaban.

Menurutnya, dalam hukum, perlakuan terhadap penyandang disabilitas mental dianggap sama dengan perlakuan terhadap anak di bawah umur. Yaitu, dianggap belum dewasa atau tidak cakap melakukan tindakan hukum. Karena itu dalam pengampuan oleh wali atau keluarga yang dewasa atau cakap secara hukum.

“Itulah alasan kenapa dalam hal penggunaan hak pilih, disability mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas (dokter) bahwa yang bersangkutan pada hari-H sedang waras dan karenanya cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih. [jpnn]
http://netizenews.co.id/kpu-bilang-o...g-tidak-kumat/

-------------------------------

Pas ngamuk, tuh orang gila apa nggak bikin keributan di TPS?
THINK!


emoticon-Wakaka
Hahaha.
Nastak bisa milih tanpa surat dokter
Wong gendeng kui bebas emoticon-Kaskus Radio
Ada warga aseng atau asing pura-pura berlagak gila datang ke TPS ... dia bawa e-KTP (sehingga berhak mencoblos) ... lalu siapa yang menjamin bila tanpa surat dokter, bahwa orang ybs memang gila atau sedang 'memerankan orang gila' untuk memperoleh hak mencoblos?
THINK!

emoticon-Ngakak
ane gak setuju ini, masak iya orang yg kesadarannya akan dirinya sendiri aja mulai ilang disuruh milih --
Diubah oleh signale
ane nggak tau persis orang gila disini lingkupnya seperti apa? apa kah orang gila yang berkeliaran di jalan juga termasuk? tapi pengalaman ane milih kepala daerah kemaren, kebetulan punya tetangga yang (mohon maaf) bisa dibilang stress, dia ikutan milih, tapi di dampingi sama ortunya, kalau kasusnya seperti ini ane rasa oke oke aja,

pertama, dia masuk kategori ganguang mental tapi nggak yang gila berkeliaran di jalan.

kedua, dia masih punya sanak saudara atau pihak yang mengurus.

ketiga, dia punya KTP serta gangguan kejiawaannya nggak yang benar-banar gila total, dalam artian bisa kumat bisa sadar,

tapi kalau sampai orang gila di jalanan si ane nggak setuju, lagian PPS mana yang berani nyomot orang gila di jalan masuk TPS..

Yang waras saja kadang pilihan nya gak bener
Apalagi yang gila emoticon-Big Grin
nyoblos sambil dipegangin
KPU semakin profesional.
jadi ga jelas siapa yg waras dan siapa yg gila disiniemoticon-Ngakak (S)
Selamat ya nasbung, bsa bantu2 pak wowo lg emoticon-Wkwkwk
KPU Revisi Kebijakan, Orang Gila Boleh Mencoblos tanpa Surat Dokter
KPU Revisi Kebijakan, Orang Gila Boleh Mencoblos tanpa Surat Dokter
selamat buat nastaik,

next : imigran ilegal boleh nyoblos sekalian, kek maunya partai demokrat US emoticon-Wakaka
Ya kalo gua pikir pastinya KPU tidak mau membuat kerepotan juga, yang penting proses pemilu dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Kalo orang gila mau ikut pemilu dengan persyaratan ngejelimet seperti menyediakan pendampingan, harus ke RSJ, harus rekomendasi dokter jiwa segala... sedangkan Jumlahnya tokh Tidak Signifikan mempengaruhi hasil pemilu. Jadi ngapain juga harus buat aturan yang bikin repot.
1 TPS ada 1 orang gila ikutan?
10 TPS ada 1 orang gila ikutan?
100 TPS?
Kayanya belon tentu juga ada, makanya gak gitu signifikan mempengaruhi hasil pemilu, jadi ya di bebas bebaskan saja sih asal gak buat repot
Diubah oleh balado.jengkol
kebijakan yang gila
hmmmmm....
yg gila yg gila
monggo suaranya
jgn lupa ke tps
Orang gila aja gak diterima solatnya, apalagi nyoblos.
segitunya pengeb nambah suara ye,
tepok2 ae dehemoticon-Ngakak
Quote:


Aaah sudah keduluan...

Tambahan suara buat nasbung.


Wkwkwkwkwkwkwk
Quote:


Yg nyoblos itu Pegawai RSJ, biasakan membaca yg baik & benar bray emoticon-Angkat Beer
kalo org gila masuk trus ancurin kotak suara, sirna lah suara rakyat di kotak.


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di