alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Kasus Habib Bahar, Yusril Nasihati Jokowi
2.6 stars - based on 5 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5c0062e0902cfe5d6e8b4568/kasus-habib-bahar-yusril-nasihati-jokowi

Kasus Habib Bahar, Yusril Nasihati Jokowi

Kasus Habib Bahar, Yusril Nasihati Jokowi
Kamis, 29 November 2018 | 16:13 WIB

Kasus Habib Bahar, Yusril Nasihati Jokowi
Kuasa hukum pasangan capres cawapres Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra

VIVA – Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf angkat bicara ketika dimintai keterangan mengenai dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar bin Smith terhadap Presiden Joko Widodo.

Yusril menegaskan, dia merupakan kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf dan bukan kuasa hukum pribadi Jokowi. Tetapi dalam kasus ini, Yusril mengaku akan menganalisanya terlebih dahulu.

"Tentu setiap apa yang terjadi dalam masyarakat, saya sebagai lawyer tentu saya akan analisis dengan sebaik-baiknya, dan kemudian saya akan memberikan saran kepada pasangan calon, kira-kira langkah apa yang terbaik yang akan diambil," kata Yusril usai Rakernas PBB di Kalibata Jakarta Selatan, Kamis 29 November 2018

Sejauh ini, Yusril menilai penyelesaian melalui jalur hukum itu bukanlah sebagai pilihan utama. Yusril memilih untuk melalui penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan. Terlebih saat ini Jokowi menjabat sebagai presiden dan capres pemilu 2018 sedangkan Habib Bahar merupakan rakyat biasa. Yusril menilai tidak elok apabila Jokowi mengambil langkah hukum.

"Saya tentu lebih mengedepankan prinsip kebersamaan, musyawarah dan mufakat, dan lebih menempuh penyelesaian dengan cara-cara damai. Apalagi seorang kandidat presiden dan wakil presiden, ketika berhadapan dengan rakyatnya sendiri satu orang, apalagi orang biasa, kemudian dianggap menghina pasangan calon, ya mungkin tidak elok juga kalau semua dibawa ke jalur hukum," kata dia.

Yusril mengaku akan memberikan nasihat kepada Presiden Jokowi. "Insya Allah saya akan memberikan suatu nasihat hukum yang paling baiklah bagi masyarakat," ujarnya.
https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1098836-kasus-habib-bahar-yusril-nasihati-jokowi

-------------------------

.... Presiden vs rakyatnya sendiri!
Pasti menangnyalah!

emoticon-Big Grin
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 4
RUU KUHP
MK Perintahkan Pasal Penghinaan Presiden Dihapus dari RUU KUHP
Jumat 31 Juli 2015, 13:39 WIB

Kasus Habib Bahar, Yusril Nasihati Jokowi
Ilustrasi (ari/detikcom)

Jakarta - RUU KUHP kini telah masuk ke meja DPR. Dari 786 pasal itu salah satunya pasal tentang Penghinaan Presiden. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan materi pasal penghinaan presiden dihapus dari RUU KUHP.

Perintah MK ini tertuang dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. MK menyatakan pasal Penghinaan Presiden menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

"Sehingga dalam RUU KUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana," demikian putusan MK sebagaimana dikutip detikcom dari websitenya, Jumat (31/7/2015).

Terlebih lagi, menurut MK, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama 6 tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi. Khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Menurut MK, pasal Penghinaan Presiden akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

"Karena upaya-upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden," ucap MK pada 6 Desember 2006 lalu.

Lebih berbahaya lagi, pasal Penghinaan Presiden/Wakil Presiden adalah delik biasa, bukan delik aduan. Hal ini berbeda dengan di banyak negara seperti di Jepang. Di negeri Matahari Terbit itu, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.

"Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat 2, dan Ayat 3 UUD 1945," ujar MK.

Namun 9 tahun berlalu, pasal tersebut tiba-tiba kembali disodorkan Presiden Joko Widodo ke DPR. Pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu:

Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV

Ruang lingkup Penghinaan Presiden diperluas lewat Pasal 264:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
https://news.detik.com/berita/298000...-dari-ruu-kuhp
MK Ingatkan DPR, Pasal Penghinaan Presiden Sudah Dihapus
2 February 2018 14:22 WIB

Kasus Habib Bahar, Yusril Nasihati Jokowi

Revisi KUHP di panja Komisi III DPR sedang dalam tahap pembahasan dan akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. Terdapat beberapa usulan tambahan pasal dalam revisi KUHP, salah satunya adalah penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Padahal, pasal ini sudah diputus inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu.

Dalam putusannya yang bernomor 013-022/PUU-IV/2006, MK menyatakan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menegasikan persamaan di depan hukum.

"Dulu MK memutuskan, bahwa pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di KUHP ini produk kolonial yang diadaptasi dari penghinaan terhadap raja atau ratu. Pada masa itu, raja dan ratu merupakan simbol negara," kata juru bicara MK Fajar Laksono saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Jumat (2/2).

"Namun, untuk Indonesia yang berbentuk republik yang demokratis sangat tidak relevan," sambung Fajar.
Dia mengatakan, alasan MK memutus inkonstitusional pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, karena berpotensi digunakan oleh aparat penegak hukum menjadi pasal karet.

"Pasal ini tidak bisa membedakan antara penghinaan dan kritik terhadap presiden," tutur Fajar.

Fajar menjelaskan, sebagai penyempurnaan porduk hukum, seharusnya pembuat undang-undang memperhatikan putusan MK sebagai tafsir terakhir konstitusi.

"Sudah ditegaskan dalam putusan MK, dalam penyempurnaan KUHP, tidak boleh membuat pasal atau undang-undang yang serupa (dengan yang sudah dibatalkan)," jelas Fajar.

Meskipun begitu, MK tidak bisa berbuat apa-apa jika nantinya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dihidupkan lagi oleh DPR. Namun, lanjut Fajar, hal itu berpotensi dibawa ke MK lagi untuk diuji materi.

"Pasti akan ada yang menguji lagi ke MK. Tapi, sepanjang belum ada pengujian kembali pasal tersebut masih dianggap konstitusional sebab berpegangan pada asas praduga keabsahan," tutup Fajar.
https://kumparan.com/@kumparannews/m...-sudah-dihapus
yeah gw juga setuju apa kata yusril.
Pernah Dibatalkan MK, Ini Beda Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
07 Feb 2018, 15:39 WIB

Kasus Habib Bahar, Yusril Nasihati Jokowi
Ilustrasi penghinaan presiden

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Panja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Adies kadir mengatakan, terdapat perbedaan isi pasal penghinaan presiden yang saat ini terus digodok dengan pasal yang sebelumnya telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Perbedaan paling signifikan terdapat pada perubahan delik dalam pasal tersebut. Delik hukum yang digunakan saat ini merupakan delik aduan, bukan delik umum seperti dalam pasal yang dibatalkan MK.

"Jadi ini tidak seperti yang lalu. Ini delik aduan. Jadi perbedaannya dengan kemarin ini kita kunci dengan delik aduan," ungkap Adies ditemui di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

Dengan perubahan delik ini, maka jika presiden dan wakil presiden merasa namanya dicemarkan, ia harus melaporkannya. Jadi, pilihan untuk membuat laporan atau tidak berada di tangan presiden dan wakil presiden.

"Sekarang kan tinggal presiden kita beliau mau lapor enggak," sebut Adies.

Meski begitu, ia menegaskan bukan berarti presiden ataupun wapres tidak boleh dikritik atau tidak boleh diberi masukan. Hanya saja ia menyatakan, sepantasnya pemimpin negara dihormati.

"Kalau adek-adek mahasiswa demo, itu tidak masalah. Misalnya kaya kemarin, disemprit kartu kuning. Itu kan kritik membangun," Adies berpendapat.

Ia pun meyakini pasal tersebut semata-mata untuk memenuhi hak presiden. Jikapun pasal tersebut telah disahkan, presiden maupun wakil presiden diyakininya tidak akan menggunakan haknya secara semena-mena atau tanpa pikir panjang.

"Presiden juga akan berpikir, kita yakin bahwa presiden tidak semena-mena atau dengan gampang menggunakan haknya," ujarnya.

Perdebatan Lama Hukuman

Mengenai lama hukuman, sebelumnya Anggota Panja RUU KUHP lainnya yakni Arsul Sani telah menjelaskan, mengapa lama humuman masih juga belum ditetapkan. Ia menyebutkan, jika tetap dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, maka dapat memberikan ruang kepada pihak polisi untuk langsung menahan seseorang yang dianggap menghina presiden ataupun wakilnya.

Ia ingin masa ancaman hukuman diturunkan. Gunanya, kata dia,agar dapat mengurangi daya represi dari pasal tersebut.

"Kalo ancaman pidana 5 tahun atau lebih, penyidik bisa memiliki kewenangan untuk menahan, itu yang kami gak mau. Cuma kemarin belum sepakat, akan diangkat di panja," jelasnya.
https://www.liputan6.com/news/read/3...siden-di-rkuhp


Pernah Dibatalkan MK, Pasal Penghinaan Presiden Muncul Lagi di RKUHP
Kompas.com - 31/01/2018, 15:47 WIB

Kasus Habib Bahar, Yusril Nasihati Jokowi
Ilustrasi KUHP dan KUHAP(Kompas.com/Palupi Annisa Auliani)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP). Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP). Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis.

MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi. Saat dikonfirmasi, juru bicara MK Fajar Laksono membenarkan adanya putusan MK yang membatalkan pasal penghinaan presiden. "Iya pernah. Istilahnya, MK membatalkan hatzaai artikelen, pasal kebencian," ujar Fajar saat dihubungi, Rabu (31/1/2018).

Berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana penjara paling lama lima tahun.

Namun, konten yang disebarluaskan tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran dan pembelaan diri. Hal tersebut ditegaskan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden perlu diatur lebih tegas dalam KUHP.

Menurut Taufik, lembaga kepresidenan perlu dihormati sebab dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum. "Jadi kalau lembaga presiden kemudian ada istilahnya pencemaran nama baik secara kelembagaan maka menurut saya harus diatur secara undang-undang," ujar Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2018).

"Prinsipnya presiden itu kan adalah figur. Struktur lembaga kepresidenan yang sama-sama harus kita hormati. Presiden itu hasil dari mandatory rakyat hasil pemilihan," ucapnya. Selain itu ia juga berpendapat bahwa kementerian atau lembaga lain seharusnya memiliki perlakuan yang sama.

Taufik menuturkan, ke depan lembaga tinggi negara harus mendapat porsi yang sama. "Ke depan tidak hanya presiden saja. Lembaga-lembaga yang disebut sebagai lembaga tinggi negara harus dapat porsi yang sama," kata Taufik.

Secara terpisah, anggota Komisi III Junimart Girsang membenarkan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden kembali diatur dalam RKUHP. Dalam rapat pembahasan RKUHP, ia mengaku sudah mengingatkan soal putusan MK yang pernah membatalkan pasal itu. "Saya kemarin mengatakan bahwa jangan sampai nanti MK membatalkan kembali. Jawaban saya itu saja, jangan sampai nanti pasal ini diuji lagi di MK kemudian dibatalkan lagi," ujar Junimart saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Selain itu, ia juga menuturkan, dirinya sudah membacakan pertimbangan putusan MK di hadapan peserta rapat. "Kita harus baca juga pertimbangan hukum dari MK di dalam menghapuskan pasal itu dulu. Justru saya bacakan itu (putusan MK)," tuturnya.

"Jangan sampai dua kali, malu kita. Jangan sampai nanti MK membatalkan kembali. Kalau saya ditanya, ya harus masuk. Tapi kan kita harus berpikir ke depan. Kami sudah lama bekerja tapi dibatalkan seketika, kita harus berpikir rasional," kata Junimart.

Diketahui, draf RKUHP tengah dibahas antara DPR dan pemerintah sebelum disahkan dalam rapat paripurna pada 14 Februari 2018 mendatang. Video Pilihan
https://nasional.kompas.com/read/201...-lagi-di-rkuhp

Cebong kan emang begitu

Alai

Dikit dikit dikit lapor polisi.

Bupati yang bilang asu aja . . . .

ngggak ada yang repot.
Balasan post annisaputrie
Quote:

Sekalian, yang berhubungan dengan hate speech juga dihapus, yang kayak UU ITe itu
Atas ane ada
Manusia Hybrid Blaster hasil pembuahan Anjing dan Manusia sedang meracau
Jadi ga perlu diperhatikan emoticon-Embarrassment
emoticon-Leh Uga
(hanya kritik) emoticon-Embarrassment

Diubah oleh unicorn.phenex


Quote:


Udeeeh lu dukung wowo aje cil..
Kan di LP masih ada pasal diskriminasi ras dan etnis.
Kalo lu anggap pasal penghinaan sama presiden ga pantas diangkat kan udah disiapin pasal bempernya sama yang lapor emoticon-Embarrassment

Lagi pula kalo naek ke persidangan bukan elu kok yang menghadapi pemgacara terlapor,Melainkan jaksa sebagai pengacara negara.
Jadi bagusan lu diem aja ga usah kasih statement blunder.
Jokowi menjabat sebagai presiden dan capres pemilu 2018 sedangkan Habib Bahar merupakan rakyat biasa

habib itu turunan NABI kalo gak salah
jadi bukan rakyat biasa
pelecehan terhadap ulama kalo dibilang rakyat biasa
he he he


Quote:


Bilang Habib Rakyat Biasa Pelecehan Terhadap Ulama?
emoticon-Goyang emoticon-Goyang emoticon-Goyang emoticon-Goyang
Yang ngelapor bukan Pakde, ril. Kalo Pakde yang perkarain mah namanya pengaduan. Itu kan relawan semua, dan yang selama ini perkarain penghina Pakde kan relawannya.

Pakde mah bodo amat ama si bahar bin sumaik yang ngakunya smith emoticon-Leh Uga
Balasan post annisaputrie
Quote:


body shaming,hate speech.masuk tuh barang.coba bokap lo yg d katain kek gt,apa gk melayang parang.
siik.. nasbung mulai eksis lagi....

Berikut dengan komen2 goblok maksimalnyaaaa!!


emoticon-Ultah
Luar biasa YIM.
Quote:


Ane juga turunan Nabi ganemoticon-Embarrassment

Nabi Adam emoticon-Big Grin

Ane sih sangat2 meragukan klaim2 turunan Nabi bla bla kek gitu. Palagi kl liat kelakuannya
Balasan post cepute
Kita semua jg turunan nabi
Nabi Adam
Rakyat ? rakyat yg mana ?rakyat kampret kalikkk emoticon-Wkwkwk


Quote:


Bapaknya banci yang lagi mabuk dan ga sengaja membuahi emaknya seorang pelacur paruh baya.
(kritik)
Quote:


Cil?? Loh?
Balasan post antonyus578
Quote:


Maunya Nasbung kan gitu, biar makin bebas memaki orang lainemoticon-Wakaka
Halaman 1 dari 4


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di