Masa masa kampanye pemilu Presiden telah berjalan. Yang di hadirkan ke area publik hanyalah narasi sensasional tanpa isi dan inti. Bahkan tidak jarang kata-kata berhamburan mengarah ke berita palsu.

Pokok isi kampanye yang berdasarkan rancangan dalam ketatanegaraan yang akan di jalankan dari pasangan calon presiden, minim dilaksanakan, bahkan hampir tidak ada. Untuk itu, komunikasi yang muncul hanyalah kampanye menjadi tempat saling bantah dan saling menyerang. Kampanye banyak diwarnai keramaian yang tak nyata serta saling serang tanpa berdasar data dan fakta.


Kampanye hanya berisikan hal-hal yang penuh emosi, tidak cocok dengan nalar, isu-isu yang remeh remeh, tak lagi bermutu. Sensasi soal tempe setipis kartu ATM, tampang Boyolali, opini 99% rakyat hidup susah.

Tak berhenti di situ saja, di media sosial pun makian seperti kafir, antek PKI, dan tudingan mengkriminalisasi ulama kepada capres Joko Widodo bikin kampanye Pilpres 2019 semakin runyam.

Akhirnya, narasi yang disampaikan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin juga sejalan. Di saat masyarakat dibeberkan dengan narasi ketakutan, respons yang muncul menggunakan kiasan politik genderuwo dan sontoloyo.

Menggiring pemilih ke sisi emosional dalam memilih calon pemimpin daripada dengan nalarnya. Padahal, sejatinya, demokrasi langsung yang berkualitas akan dapat diwujudkan apabila rakyat memilih pemimpin dengan nalarnya.

ironis, di masa yang modern, pendidikan tinggi, serta teknologi canggih, politik tingkat dasar masih berlaku. Itu karena cara seperti ini bisa dibilang paling praktis, murah, dan gampang untuk digunakan mendapatkan simpati rakyat secara emosional.

Walaupun cara seperti ini tidak dilarang oleh aturan pemilu, tidak berarti boleh menggunakan itu dan mendayAgunakn. Karena akan rentan menimbulkan perpecahan, itu membuat publik berpindah dari yang harusnya melihat kualitas serta program kandidat menjadi sekadar menengok identitas dasar yang ada pada diri sang kandidat.

Seharusnya orang orang terbaik di dalam politik ini sadar bahwa mereka mempunyai tanggung jawab memberikan pengajaran politik yang berkualitas bagi pemilih. Dengan itu, masyarakat akan mampu menggunakan nalar mereka dalam menentukan pilihan politik. Masyarakat akan menimbang sisi kualitas serta program yang diajukan dalam memilih calon pemimpin mereka daripada reaksi emosional saja.

Untuk itulah, semua pihak, dan tentu saja Komisi Pemilihan Umum, punya tanggung jawab mewujudkan demokrasi yang berkualitas, yang diisi dengan kampanye bermutu.

Begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilu yang harus menegakkan hukum pemilu untuk melenyapkan kabar palsu, bahkan kampanye hitam. Jangan biarkan kampanye berisi program bobrok karena hanya akan membuat kualitas demokrasi kita anjlok

Sumber: opini pribadi + kompas.com