alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Membangun Indonesia, Menyejahterakan Jawa Barat
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bff5a789252331d3e8b456d/membangun-indonesia-menyejahterakan-jawa-barat

Membangun Indonesia, Menyejahterakan Jawa Barat

Membangun Indonesia, Menyejahterakan Jawa Barat

JPP, BANDUNG - Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla, pembangunan Indonesia memang dilakukan secara masif demi tercapainya pemerataan kesejahteraan dan kemajuan seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai potensi dikembangkan, berbagai persoalan dicarikan solusinya, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kali ini, dalam konteks pembangunan Indonesia, akan dipotret secara lebih dekat strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

Berdasarkan data BPS per November 2018, jumlah penduduk Jawa Barat yang berusia di atas usia 15 tahun sebanyak 35,96 juta orang. Dari angka tersebut, yang merupakan angkatan kerja berjumlah 22,63 juta orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja berjumlah 13,34 juta orang.

Nah dari perincian itu, diketahui bahwa dari sejumlah populasi yang merupakan angkatan kerja, tercatat sebanyak 20,78 juta orang bekerja. Sedangkan 1,85 juta orang di antaranya menganggur.

Dari yang bekerja, komposisi menunjukkan bahwa 16,54 juta orang pekerja penuh, lalu sebanyak 3,12 juta orang merupakan pekerja paruh waktu, dan yang 1,12 juta sisanya tergolong setengah menganggur.

Boleh jadi, hal itu terjadi lantaran sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hening Widiatmoko.  Yakni, tenaga kerja lokal Jabar kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Hening membeberkan, di kawasan industri Kabupaten Karawang, lebih dari 60 persen tenaga kerja diisi oleh pekerja dari luar. Padahal 54 persen industri manufaktur nasional berada di provinsi berpenduduk paling padat di Indonesia tersebut.

"Warga Jabar yang bisa mengakses peluang kerja di pusat industri itu berada di level rendah. Mereka mengisi ruang tenaga petugas satpam. Ini sebenarnya tidak kita harapkan," ujarnya.

Terkait itu, Hening mengatakan, pelaku usaha/industri mengaku memang tidak menemukan tenaga kerja lokal yang kompetensinya diperlukan oleh perusahaan. "Jadi, ini murni karena persaingan terbuka melalui kompetensi," ujarnya.

Memang berdasarkan data di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, rata-rata lama sekolah di Jabar belum sampai 9 tahun, masih SMP atau belum lulus SMP. Padahal di lain pihak, sektor industri memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya manusia Jabar. Jika pelaku usaha/industri tidak menemukan pekerja yang diperlukan sesuai kompetensinya, mereka mencari pekerja dari luar.

Rendahnya pendidikan memang akhirnya turut menambah masalah kemiskinan di Indonesia. Rendahnya pendidikan dan pendapatan menjadi bagian dari rantai kemiskinan yang terus berulang, menjadi siklus yang terus berputar tanpa putus.

Menghadapi situasi ini, tentu pemerintah baik pusat, khususnya Pemprov Jawa Barat tidak tinggal diam. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah mengajak semua perusahaan, Kadin, dan Apindo di semua daerah mau bekerja sama, melakukan program pelatihan atau pemagangan untuk meningkatkan kompetensi.

Tahun ini, pemerintah juga menyelenggarakan program pemagangan dengan target peserta 200.000 orang. Untuk sementara ini, jumlah peserta pemagangan baru terdaftar 163.000 orang. Program pemagangan terbuka bagi lulusan pendidikan apa pun.

Terkait rendahnya serapan tenaga kerja di sektor industri, khusus Pemprov Jabar juga melakukan pengambilalihan pengelolaan sekolah menengah kejuruan (SMK) dari kabupaten/kota, demi meningkatkan kompetensi lulusannya agar siap bekerja di sektor industri.

Untuk mengatasi masalah kesejahteraan, pemerintah melakukan sejumlah langkah. Sejauh apa langkah itu digelar, dapat diukur dari capaian pelaksanaan penyaluran bansos rastra di Jawa Barat pada 2018 yang telah terealisasi sebanyak 99,9 persen hingga awal Oktober 2018.

Bantuan sosial, termasuk di dalamnya bantuan pangan, memang merupakan upaya pemerintah untuk menyangga kualitas hidup masyarakat tidak mampu. Intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan sosial berperan menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Oleh karenanya, pemerintah sangat serius mengambil sejumlah langkah yang diharapkan dapat menyempurnakan pelaksanaan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di tahun ini. Langkah-langkah tersebut, di antaranya, memastikan data KPM tepat sasaran.

Secara lebih mendetil, sejauh apa upaya yang telah dilakukan pemerintah, bagaimana capaiannya, dan apa kendala pelaksanaan program-program yang ada  akan dikupas tuntas  dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 yang bertema “Membangun Indonesia, Menyejahterakan Jawa Barat”, yang digelar di Bandung, pada Kamis (29/11/2018), pukul 10.00 WIB.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Agus Hanafi, dan Pengamat Sosial Refa Riana.

Kegiatan Dismed FMB'9 ini juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube). (*)


Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/sosial-b...kan-jawa-barat

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- Membangun Indonesia, Menyejahterakan Jawa Barat Ekonomi Berbasis Inovasi Meningkatkan Daya Saing Bangsa

- Membangun Indonesia, Menyejahterakan Jawa Barat Bupati Banyuwangi: Presiden Terus Memberi Arahan Melayani Rakyat dengan Cepat

- Membangun Indonesia, Menyejahterakan Jawa Barat Tingkatkan Potensi Daerah, Bupati Banyuwangi Genjot 40 Inovasi Publik

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di